Jokowi: Lucu, Yang Menang Jadi Oposisi di Parlemen
Selasa, 30 September 2014 , 15:20:00 WIB

RMOL. Presiden terpilih Joko Widodo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan PDIP terkait Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Namun, Jokowi mengimbau masyarakat menilai isi UU MD3 tersebut dengan teliti. Karena isi UU tersebut belum tentu menguntungkan masyarakat.

"Masyarakat akan menilai, sebetulnya UU MD3 ini menguntungkan atau tidak. Nanti yang lihat masyarakat," kata Gubernur DKI Jakarta ini kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Saat ditanyakan lebih detail, Jokowi enggan menuturkan imbas seperti apa yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat, akibat pertentangan yang muncul di kalangan elit politik di Senayan.

"Ya nggak tahu imbasnya, kan belum ada pembagian pemilihan ketua dan komisi (DPR RI). Saya nggak bisa komentar," terangnya.

Politisi PDIP ini pun belum tahu apakah UU MD3 akan menjegal programnya saat menjabat sebagai presiden nanti. Hanya saja bagi Jokowi, penerapan UU MD3 terkesan sebagai bahan tertawaan saja. Karena sebagai pemenang pemilu 2014, PDIP menurutnya tidak seharusnya menjadi partai oposisi di DPR RI.

"Ya logikanya lucu banget. Yang menang malah jadi oposisi di parlemen, kan lucu," tandas Jokowi.
http://politik.rmol.co/read/2014/09/...i-di-Parlemen-


PDIP merasa KIH diperlakukan bak outsourcing oleh KMP di DPR
Sabtu, 1 November 2014 12:18

Merdeka.com - Anggota DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon merasa Koalisi Merah Putih (KMP) tidak memberi kesempatan kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk duduk bersanding menjalankan parlemen. Effendi mengatakan, jika posisi DPR dijalankan lima fraksi maka fraksi lainnya dianggap anggota DPR 'outsourcing'

"Apa enak DPR cuma dijalankan lima fraksi, sementara lainnya outsourcing. Kok bisa ya seperti itu? Enak ya? Di mana toleransinya?" kata Effendi dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).

Politikus PDI P ini malah mengklaim merasa KMP tidak adil dengan meminggirkan KIH sehingga seolah-olah mereka menjadi kekuatan politik alih daya. "Yang terjadi saat ini seperti itu," jelasnya.

Sementara itu, ahli komunikasi politik Hendri Satrio menilai, KIH hanya berusaha memperjuangkan eksistensi mereka di lembaga legislatif. Dia pun meminta KMP tidak abai dan membuka ruang buat KIH bersama-sama menjalankan parlemen.

"Kalau masalah eksistensi bisa dipenuhi KMP harusnya bisa berjalan. Komunikasi politik KMP dan KIH bisa cair dan konflik bisa diakhiri di parlemen," ujar Hendri.
http://www.merdeka.com/politik/pdip-...mp-di-dpr.html


Refly Harun Kritik Sapu Bersih KMP di Komisi-komisi DPR
Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jumat, 31/10/2014 14:52 WIB

Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun tak setuju dengan manuver Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat DPR Tandingan. Meski demikian, Refly mengritik sapu bersih kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di komisi-komisi DPR. "Kalau azas proporsionalitas yang dikedepankan, kalau misalnya KMP duduki 56%, lalu sisanya KIH maka proporsionalnya KIH dapat 44% dari total pimpinan. Kalau tak bisa musyawarah ya pemilihan dengan satu anggota satu suara," ujar pakar hukum tata negara Refly Harun kepada detikcom, Jumat (31/10/2014).

Permasalahannya adalah voting yang dilakukan dalam pemilihan itu menggunakan sistem paket. Satu orang anggota memilih sekaligus satu paket pimpinan. Satu paket pimpinan sudah disepakati di luar persidangan sehingga hanya diisi oleh satu kelompok saja. Kondisi ini membuat parlemen menjadi tidak sehat karena seluruh fraksi belum tentu mendapatkan posisi pimpinan. "Kalau sistem paket itu tidak adil karena menghilangkan hak anggota. Padahal mereka punya jumlah yang signifikan, setiap satu suara kalau misalnya pemilihan alat kelengkapan bisa saja KMP peringkat 1, peringkat 2 bisa KIH, peringkat 3 KIH lagi, kemudian peringkat 4 KMP dalam satu komisi. Sehingga semua fraksi bisa mendapat kesempatan," papar Refly.

Padahal DPR merupakan rumah rakyat yang seharusnya representasi dari masyarakat. Para anggota DPR mewakili suara rakyat dari daerah pemilihan masing-masing.

Sementara itu pimpinan bertugas mengakomodasi kepentingan para anggota, sehingga menjadi preseden buruk bilamana pimpinan hanya didominasi satu kelompok saja. Pimpinan alat kelengkapan dewan itu berfungsi sebagai fasilitator dan agregator, sehingga sarat akan kepentingan
"DPR itu representatif sehingga harus merata, berbeda dengan eksekutif yang tunggal melekat kepada figur Presiden saja. Seharusnya bisa dinegosiasikan, kalau tak bisa dinegosiasikan ya diambil langkah hukum terkait pasal itu," pungkas Refly.
http://m.detik.com/news/read/2014/10...isi-komisi-dpr

-----------------------

Katanya politisi tapi kok terus bisa 'dikadali' lawan politik hingga 7:0 gitu? Ya gebleg abislahlah namanya, pakdhe!