Fadli Zon Bocorkan Pengakuan Pramono Anung soal DPR Tandingan
Pram Merasa Dicatut dan Tak Mau jadi Badut
Kamis, 30 Oktober 2014 , 16:20:00


Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, membocorkan pembicaraannya dengan Ketua DPR RI versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Pramono Anung, terkait alat kelengkapan DPR versi koalisi pemerintah itu.

Menurut Fadli, dalam percakapannya via telepon Rabu (30/10) malam, Pramono merasa namanya dicatut sebagai Ketua DPR RI dari KIH.

"Semalam Pak Pram telepon, dia juga merasa namanya dicatut oleh mereka. Dia bilang begitu," sebut Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).

Menurut Fadli, kekesalan Pramono adalah wajar mengingat eks Sekjen DPP PDI Perjuangan itu adalah sosok intelektual yang memiliki akal sehat.

"Mas Pram ini saya sudah kenal belasan tahun. Dia kan punya akal sehat, pasti tidak mau dijadikan badut. Dia pasti maunya nurut aturan main," tutupnya
http://www.jpnn.com/read/2014/10/30/...au-jadi-Badut-


Pramono Tidak Setuju DPR Tandingan?
30 Oktober 2014 13:31 wib


Twitter Pramono Anung

Metrotvnews.com, Jakarta: Pramono Anung disebut sebagai Ketua DPR tandingan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun berbeda dengan pendapat lima fraksi yang berencana membentuk struktur DPR tandingan, Pramono tampaknya justru tidak setuju dengan rencana itu.

Politikus senior PDIP itu heran dengan KIH yang justru membentuk struktur DPR tandingan. Hal itu dapat dilihat dari kicauannya di akun Twitter pribadi @pramonoanung. "Hanya bisa menggelengkan kepala saja, apa yang harus ditandingkan #SelamatTidur," kicau Pramono.

Kicauan itu ditulisnya sekitar pukul 22.00 WIB, Rabu (29/10/2014) malam. Tidak lama setelah kisruh DPR tandingan mencuat. Pagi tadi, Pramono kembali mengeluarkan kicauan di Twitternya. "Lebih baik asli daripadi tandingan, akal sehat haris tetap dimiliki dalam tensi tinggi dipertandingan politik #Sabar," tulisnya pagi ini, Kamis (30/10/2014).

Tidak ada yang memastikan apakah Pramono benar-benar tidak setuju dengan DPR tandingan. Juga belum dapat dipastikan apakah dia menolak untuk dinobatkan menjadi Ketua DPR tandingan. Hingga saat ini Pramono belum dapat dikonfirmasi secara langsung.
http://news.metrotvnews.com/read/201...-dpr-tandingan

DPR Tandingan Ajarkan Politik Anarki
Kamis, 30 Oktober 2014 , 15:24:00 WIB

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pimpinan DPR RI tandingan yang digagas oleh Koalisi Indonesia Hebat (KMP) mengajarkan politik anarki.

Anggota DPR Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengatakan pembentukan DPR tandingan dan mosi tidak percaya adalah tidak rasional dan tidak sesuai aturan yang disepakati dalam Undang-undang dan tata tertib yang berlaku.

"Kita ini bukan parlemen jalanan atau penganut politik anarki yang tidak mau terikat aturan. Jangan sampai legitimasi kita dipertanyakan karena ketidaktaatan kita pada hukum. Mari beri keteladan yang baik, jangan ajarkan rakyat untuk langgar konstitusi dan UU," kata politisi asal Lampung ini dalam keterangannya, Kamis (30/10).

Menurut Muzzammil, anggota DPR RI periode 20014-2019 yang telah dilantik dan disumpah pada 1 Oktober 2014 untuk menaati konstitusi, UU, Tata Tertib dan Kode Etik dewan.

"Kepada teman-teman KIH saya mengajak untuk segera bekerja dan taati konstitusi dan UU. Pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan telah diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib. MK juga sudah memutuskan UU MD3 telah sesuai dengan konstitusi," jelasnya

Setelah MK menolak gugatan KIH tentang UU MD3, menurut Muzzammil, seharusnya tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Jika KIH berpendapat bahwa pimpinan DPR definisitif melanggar aturan atau tidak cakap, silahkan sampaikan di sidang paripurna dan Majelis Kehormatan Dewan DPR.

"Mari kita ikuti aturan dan prosedur yang ada. Supaya kita semua bersama-sama kerja seharusnya teman-teman segera daftarkan nama-nama anggota untuk masuk AKD. Karena pada Pasal 76 UU MD3 menyebutkan setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi," terangnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKS ini menambahkan, sikap yang diambil KIH membuat pimpinan DPR tandingan, tidak sah dan berlebihan. Sebagai lembaga negara, pemilihan pimpinan DPR tidak bisa dilakukan semaunya. Ada prosedur dan aturan yang harus ditaati sesuai Undang-undang dan tata tertib yang berlaku.

"Silahkan buka UU MD3 Pasal 84, Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Jika tidak mufakat pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Keabsahan pimpinan hanya bisa dilakukan melalui sidang paripurna dan disahkan Mahkamah Agung," pungkas Muzzammil.
http://politik.rmol.co/read/2014/10/...olitik-Anarki-

---------------------------

Pada sakit dan stress ya, mas Pram! Mereka emosional hanya karena tak dapat jabatan Ketua Komisi saja, sampai mau bikin makar kayak begitu. Padahal, orang seperti Mas Pram ini, ketika dia tidak dipilih untuk menjadi menteri Kabinet Jokowi-JK pun, tetap legowo. Kok mereka yang hanya biasa-biasa saja (bahkan banyak anggota DPR yang baru masuk itu), sudah pada ingin melunjak? Kasihan Jokowi, padahal sambutan rakyat dan dunia bisnis sudah mulai positip semenjak dia dilantik, dikirab sepanjang jalan Thamrin itu, dan akhirnya personalia kabinetnya yang penuh kejutan, semua jadi sirna hanya ulah segelintir 'preman DPR' berkedok wakil rakyat di gedung Senayan itu