Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini menggelar sidang kabinet terbatas bidang perekonomian dengan pokok bahasan perihal subsidi, pembiayaan dan menumbuhkan optimisme pasar. Di saat bersamaan, Jokowi juga mengeluhkan rendahnya penerimaan pajak di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau dilihat rasio sepuluh tahun terakhir ini hanya naik 0,1 persen. Sejak tahun 2005-2013 penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Kemudian juga tax coverage rasio hanya 53 persen," ungkap Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, potensi pajak sebagai pemasukan negara masih sangat besar, salah satunya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun hanya menyumbang 50 persen. Atas alasan itu, Jokowi meminta para pembantunya bekerja keras demi meningkatkan pendapatan negara.

"Sudah beberapa kali kita hitung hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan ternyata dari segi potensi masih sangat besar sekali peluangnya. Sehingga itulah yang harus kita kerjakan," lanjutnya.

Jokowi mengaku sangat optimis penerimaan negara bisa ditingkatkan, mengingat jumlah wajib pajak di Indonesia mencapai 24 juta jiwa. "Yang menyampaikan SPT hanya 17 juta, dan hanya 10 juta atau 60 persen," keluh Jokowi.

sumur


apa ya jawaban sby ntar