Jakarta - 29 Hari setelah pelantikan, DPR periode 2014-2019 belum juga bisa menjalankan fungsinya. Kinerja para wakil rakyat tertinggal dari Kabinet Kerja Jokowi-JK yang mulai melaju kencang.

Perselisihan di DPR makin runcing tiap harinya. Kini bahkan lembaga legislatif itu terbelah, muncul pimpinan DPR tandingan yang diprakarsai Koalisi Indonesia Hebat, yang terdiri dari Fraksi PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP.

Pimpinan DPR tandingan ini mengancam akan membentuk alat kelengkapan dewan versinya sendiri, dan bersiap berebut ruangan dengan DPR yang ada sekarang. Jika situasi itu terjadi, tentu suasana kerja yang kondusif tak akan tercapai.

Padahal DPR memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan Republik ini. DPR memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini penting untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Namun sayangnya kerja-kerja itu tak kunjung bisa dimulai karena perebutan jatah kursi.

Memang sudah ada kerja yang dilakukan pimpinan DPR, yaitu saat memberikan pertimbangan nomenklatur kementerian untuk presiden, namun tiga fungsi DPR belum bisa dijalankan.

Tak kunjung produktifnya DPR berbanding 180 derajat dengan mitra kerjanya, Kabinet Kerja Jokowi-JK. Seolah tak mau membuang waktu, para menteri pengisi Kabinet Kerja langsung tancap gas bekerja untuk rakyat.

Ada yang langsung blusukan, ada juga yang mengeluarkan kebijakan baru untuk efektivitas kerja lembaganya. Pemberitaan soal para menteri yang baru berusia 3 hari ini tak jauh dari aktivitas kerja mereka.

Contohnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Meski ada kontroversi yang mengiringi, Susi tetap tancap gas memimpin lembaganya. Dia langsung mengeluarkan kebijakan perubahan jam kerja, demi efektivitas kementeriannya. Tak berhenti di situ, Susi juga sudah menggelar teleconference dengan pegawai kementerian daerah, dan memberi tips untuk meningkatkan kinerja.

Begitu juga dengan menteri-menteri lainnya, seperti Menhub Ignasius Jonan yang akan menambah hari kerja kementeriannya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang telah blusukan ke terminal kedatangan TKI, begitu juga dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar yang telah mempersiapkan penggabungan kementerian.

Rakyat tentu berharap kinerja cepat Kabinet Kerja bisa diimbangi oleh DPR. Kapan para wakil rakyat bisa mulai bekerja?

http://news.detik.com/read/2014/10/30/115526/2734216/10/membandingkan-laju-kabinet-kerja-dan-dpr-yang-belum-bekerja