Tifatul secara tegas telah memblokir sekitar 80 persen atau sekitar empat juta website dari total website berisi konten porno di Indonesia. Meskipun internet terus bertumbuh dengan cepat, maka Tifatul mengambil langkah dengan melakukan perbaikan melalui sistem software dan hardware yang bekerja sama dengan Komisi I DPR kala itu.

Selanjutnya karena merasa tidak bisa bekerja secara sendirian untuk mencegah derasnya pertumbuhan website porno di internet, Tifatul menggandeng para operator di Indonesia, seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Indosat Mega Media (IM2), Bakrie Telecom, dan Telkom. Pemblokiran, lanjut Tifatul, dilakukan antara lain berbasis situs, kata kunci, dan kombinasi keduanya.

Hal pertama ini sempat membuat dunia maya gempar, dan malah melontarkan komentar balik yang negatif untuk Tifatul. Meski demikian, banyak pula yang mendukung gerakan ini, seperti Ketua DPR kala itu, Marzuki Alie, yang menuntut Tifatul memblokir 100 persen situs porno

Tifatul pernah mengancam pihak RIM (kini berganti nama menjadi BlackBerry) untuk mencabut izin usahanya di Indonesia. Alasannya karena pihak RIM tidak memberikan biaya ke Indonesia sebagai pengguna perangkat BlackBerry terbesar di Asia Tenggara saat itu.

Ada dua hal yang diminta Tifatul pada RIM, yakni pembuatan network aggregator atau penguat sinyal bagi perangkat Blackberry dan adanya layanan service center agar pengguna Indonesia tidak dirugikan begitu saja. Meski awalnya tindakan Tifatul dianggap mengancam keberadaan RIM di dalam negeri, nyatanya pihak RIM malah menyetujui persyaratan yang diajukan Tifatul.

Tifatul berharap dengan adanya kantor RIM di Indonesia maka pemerintah bisa meminta social budget atau pajak dari perusahaan Kanada tersebut. Ini lantaran pengguna Blackberry telah mencapai 3 juta pelanggan saat ini. Dengan jumlah pelanggan sebesar itu, Tifatul menghitung, RIM bisa meraup keuntungan Rp 189 miliar per bulan dari pasar Indonesia tanpa membayar pajak.

Tindakan ini juga menuai kontroversi pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa masyarakat berpikir bahwa sikap Tifatul akan membuat RIM menarik usahanya di Indonesia. Namun kenyataannya tindakan ini malah memberi anggaran tambahan bagi pemerintah.

Website Kominfo pernah merilis prestasi yang dikabarkan oleh KPK. Lembaga Kominfo mengalami kenaikan dalam hal kredibilitas dan integritas, yakni dari peringkat 36 ke peringkat 8 di tahun 2010.

Dan memang, hingga saat ini Tifatul juga aman dari desas-desus yang mengaitkan dirinya ke lembaga anti korupsi terdepan di Indonesia tersebut.

Total anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lembaga Kominfo pada tahun 2009 hanya Rp 7,3 triliun, angka tersebut naik di tahun 2010 menjadi Rp 8,9 triliun.

Dari target tersebut, kenyataannya di tahun 2011 malah PNBP dari Kominfo merangkak naik ke angka Rp 11,5 triliun. Kenaikan ini dilaporkan dalam website resmi Kominfo.

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Indonesia, mendorong Kominfo melakukan proyek pengadaan pembangunan fiber optic di lima kepulauan Indonesia, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Berdasarkan laporan Antara, proyek ini mulai dikerjakan sejak tahun 2010 dan telah terdapat backbone atau saluran penyangga internet di dalam laut sejauh 42,7 km.

Ada beberapa manfaat yang didapat dengan adanya proyek ini, yakni internet dapat diakses hingga ke pedesaan dan membangkitkan ekonomi di sana dengan luasnya informasi yang didapat.