Quote:
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII dengan Romahurmuziy sebagai ketua umum. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai keputusan Yasonna ini bukan suatu hal yang wajar.
"Ini memang ajaib ini. Menteri yang baru kerja, belum lihat SK-nya sudah berani mengeliminasi kelompok politik. Kita sendiri belum lihat SK-nya sudah sah atau belum," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).
Yasonna adalah politikus PDIP yang dilantik sebagai menteri pada Senin (27/10) lalu, sementara itu Romi memimpin kubu PPP yang merapat ke Komisi Indonesia Hebat.
Fahri mengingatkan agar Yasonna berhati-hati dalam mengambil keputusan. Wasekjen PKS ini mengaku khawatir bila keputusan seperti ini dilanjutkan maka akan ada kekacauan di ranah hukum.
"Menurut saya ini harus ada kesan kehati hatian. Pak Yasona Laoly akan menjadi menteri hukum. Seseorang yang akan menggunakan hukum itu untuk kepentingan publik dan tindak adil di depan semua orang karena dia adalah penjaga hukum kita," ucap Fahri.
"Karena itu mohon yang bersangkutan berhati-hati sebab kalau kaya begini jadinya, dunia hukum kita akan kacau," lanjutnya.
Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII lewat Keputusan Menkum HAM RI Nomor M.HH-77.AH.11.01 Tahun 2014. Muktamar VIII di Surabaya dilaksanakan pada 15-17 Oktober 2014. Romi pun langsung mendaftarkan hasil Muktamar ke Kemenkum HAM pada tanggal 20 Oktober 2014.
Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna H Laoly membenarkan telah menandatangani surat keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP. Ia menandatangani surat tersebut dengan tujuan mengakhiri peperangan antar dua kubu yang kian runcing.
"
Benar saya tanda tangan jam 13.00 WIB. Saya harus ambil keputusan karena Muktamar kan keputusan tertinggi partai. Kalau tidak jelas apakah Muktamar A atau B, nggak baik lah," ujar Yasonna di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014).
http://news.detik.com/read/2014/10/2...mzah-ini-ajaib
Beres sertijab, langsung ngegas, ngerjain titah ibu suri.. ngeluarin SK, biar PPP msih sempet ketarik ke KIH.. dan bisa ngeboikot pemilihan kelengkapan komisi < program 1 harinya
Ini menteri (pejabat negara) atau petugas partai yg manfaatin kursi menteri.. org PDIP gak bisa lepas dari konfilik kepentingan dan cengkraman ibu suri..
