Para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 diharapkan segera melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puan Maharani yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dalam kabinetnya, belum tahu kapan akan melaporkan LHKPN terbarunya karena belum dapat masukan.

"Belum tahu. Saya belum dapat masukannya. Baru satu hari dilantik," ujar Puan saat ditanyai perihal kapan menyerahkan LHKPN ke KPK.

Hal ini diutarakannya di kantor Kemenko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014). Namun putri Megawati Soekarnoputri tersebut menyatakan dalam waktu dekat akan menyerahkan laporan harta kekayaannya.

Sebagian menteri Jokowi sebelumnya sudah pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Seperti yang dilihat dalam situs resmi KPK, Senin (27/10) baru sebagian menteri jokowi yang telah melaporkan harta kekayaannya.

Sayang, beberapa menteri diketahui tak aktif melaporkan hartanya secara berkala. Bahkan ada menteri yang terakhir melaporkan pada tahun 2001 lalu.

Mereka yang pernah melaporkan kekayaannya antara lain Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan), Arief Yahya (Menteri Pariwisata), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Rini M Soemarno (Menteri BUMN), Puan Maharani, Yuddy Chrisnandi (Menpan RB) dan Sofyan Djalil (Menko Perekonomian).

sumur