Kabinet Kerja Jokowi-JK
Sebelum Mengkritik, Ibas Harus Pahami Konstitusi
28 Oct 2014 | 07:14

Ibas mengatakan bahwa kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati Soekarnoputri, hal itu bertentangan dengan konstitusi.



Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyampaikan tujuh pertanyaan yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden.
Menanggapi kritik putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden Syafti Hidayat kepada suara.com, Selasa (28/10/2014), mengatakan bahwa Ibas, sebagai anggota DPR dan warga negara, berhak untuk mengirik. Tetapi, katanya, seharusnya Ibas memahami konstitusi dengan baik terlebih dahulu.

"Ibas itu harus ngerti konstitusi. Susun kabinet itu hak prerogatif Presiden," kata Syafti ketika menanggapi statement Ibas bahwa kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati Soekarnoputri, hal itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 dan dengan demikian Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional.

Syafti mengatakan Presiden Jokowi sudah mempunyai program dan langkah-langkah untuk menjalankannya, terutama menyangkut perubahan nomenklatur kementerian.

"Mungkin Ibas menduga bahwa kabinet ini akan menghabiskan waktu. Itukan dugaan saja. Tapi Jokowi sebagai seorang Presiden sudah punya program, yakni Nawa Cita dan Trisakti, yang akan dilaksanakannya dalam waktu dekat," kata Syafti.

Syafti menambahkan Presiden Jokowi tidak perlu menjawab kritik yang disampaikan Ibas.

"Kalau Presiden jawabi kritik, habis waktunya nanti. Jokowi tugasnya bekerja, bukan jawab kritik. Realisasikan janji kampanye yang dulu. Pokoknya Jokowi bekerja di periode lima tahun ini dan programnya kan sudah dituangkan dalam kementerian-kementerian," katanya.

Terkait dengan pembentukan kabinet, Barisan Relawan Jokowi Presiden menilai proses penyusunannya telah mengakomodir banyak pertimbangan yang disampaikan kepada Jokowi.

"Ya kami meminta kabinet ini harus bekerja sesuai program Jokowi kemarin," katanya.

Pendukung Jokowi akan mengawal pelaksanaan program tersebut. Bila ada yang salah, kata Syafti, akan dikritik. Sebaliknya bila sudah bagus, akan didukung.

"Janji-janji kampanye kemarin harus diwujudkan, menteri-menteri yang ditunjuk harus ikuti arahan dari Presiden dalam bentuk nyata kepada masyarakat. Kami akan mengawal dan mengritisi program-program pemerintah supaya sesuai dengan tujuannya, kawal dari pusat sampai daerah. Relawan kami aktifkan," kata Syafti.
http://suara.com/news/2014/10/28/071...ami-konstitusi


Inilah Poin Kritikan Ibas soal Kabinet Jokowi
Selasa, 28 Oktober 2014 , 02:23:00

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhyono mengkritik pembentukan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ini poin kritikannya:

1. Siapa pihak-pihak yang mengambil keputusan pemilihan menteri bagi pemerintahan Jokowi. Pertanyaan ini diajukan mengingat berbagai kegiatan mengenai pembentukan kabinet selalu dilakukan di rumah Megawati Soekarnoputri.

2. Perlu diklarifikasi adanya implikasi dari penggabungan dan pemisahan berbagai kementerian dari kinerja nantinya yang dikhawatirkan. Sebab seluruh energi dan pembiayaan terkait kementerian-kementerian ini akan terfokus untuk penyesuaian karena tidak adanya persiapan transisi dalam menyikapi hal ini. Jokowi seharusnya memikirkan dan mempersiapkannya mengingat perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh mampu melahirkan penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

3. Perlunya pengaturan anggaran pendidikan mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua kementerian, dan digabungkannya Kementerian Riset dan Teknologi ke Kemeneterian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Selain itu, mengenai logika dan alasan penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Karena bisa saja peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup akan dikucilkan dalam pemerintahan Jokowi di saat tantangan perubahan iklim menjadi agenda prioritas masyarakat global.
Karena perlu dipertanyakan bagaimana komitmen Presiden Jokowi terhadap pemanasan Global.

4. Apa alasan dan logika di balik penempatan Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan di bawah koordinasi Menko Bidang Maritim.

5. Bagaimana pembagian tugas dari tiga pejabat utama Lembaga Kepresidenan yang terdiri dari Kepala Staff Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Karena adanya tiga pejabat di Lembaga Kepresidenan akan menimbulkan konflik dan tumpang tindih fungsi dan tugas pokok. Bagaimana pula struktur Lembaga Kepresidenan yang terlihat hanya sekedar menempatkan seseorang yang tidak punya tempat
http://www.jpnn.com/read/2014/10/28/...abinet-Jokowi-


Pengamat Boni Hargens Minta Ibas Berpolitik Cerdas dan Berpikir Logis
Senin, 27 Oktober 2014 10:46 WIB


Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens mempertanyakan pernyataan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang meminta Presiden Jokowi menjelaskan tujuh poin tuntutannya menyoal kabinet. Ia mengaku bingung dengan kritik Ibas tersebut.

"Dasar dan materi yang dikritik memperlihatkan ketidakpahaman Ibas tentang fakta poltik yang terjadi dalam pembentukan kabinet. Ada nuansa tuduhan yang berlebihan yang merendahkan Bu Mega dan Jokowi seolah-olah kabinet ini bentukan Bu Mega," ujar Boni di Jakarta, Senin (27/10/2014).
Menurutnya, lepas dari benar dan salah, Ibas tidak berhak mencampuri urusan internal Jokowi. Presiden Jokowi jauh lebih baik dalam menyusun kabinet ketimbang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Ibas yang membentuk kabinet transaksional.

"Saya menyarankan, untuk berpolitik dengan cerdas, dan Ibas perlu belajar berpikir dulu. Tentang bagaimana logika berpikir yang benar sebagai seorang politikus. Termasuk belajar mengartikulasikan gagasan politik dengan baik," sambung Boni.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu menganjurkan Ibas bisa belajar politik dari SBY. Tetapi bagaimanapun, kritik Ibas bukan hal yang penting bagi Jokowi untuk meresponnya. Demikian usul Boni.

Sebelumnya, Ibas mengomentari proses pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-JK dan nomenklatur kementerian yang disusunnya. Salah satu dari tujuh poin yang dipertanyakan Ibas adalah siapa yang mengambil keputusan penetapan menteri Jokowi-JK.

"Mengapa hari-hari sekarang ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Megawati? Kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi kita UUD 1945," begitu keraguan Ibas.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...berpikir-logis

------------------------------

Ibas itu ibarat pisang mentah, dibikin masak dengan karbitan ... makanya komentar suka asal-asalan jadinya!