JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, Jokowi-Jusuf Kalla tak bisa seenaknya memasukkan program prioritas ke dalam pembahasan APBN 2015. Sebab, pembahasan APBN 2015 telah disusun sejak rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga sejak Januari-April 2014 lalu.

"Kalau mau dimasukkan sekarang, nanti akan mengulang proses dari awal," ujar mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut, Jumat (15/8/2014). Hal itu diungkapkan Firmanzah menanggapi rencana presiden terpilih Joko Widodo yang ingin menggulirkan program Kartu Indonesia Pintar bagi para pelajar di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal itu, Jokowi tetap berharap program prioritasnya masuk dalam pembahasan APBN 2015. Menurut dia, anggaran pendidikan yang diusulkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono cukup untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar. "Cukup, cukup, asalkan tepat sasaran," kata Jokowi.

Seusai sengketa pemilihan suara diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Jokowi akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan peluang programnya masuk ke pembahasan APBN 2015.

Selain itu, Jokowi akan menggunakan kekuatan fraksi partai politik pengusung Jokowi-JK agar mengusahakan program prioritasnya masuk ke APBN 2015. "Lewat pembahasan di DPR nanti, kita kejar," lanjut Jokowi.

Berdasarkan pidato SBY soal Nota Keuangan Rancangan APBN 2015 di Gedung Parlemen, Jumat siang tadi, alokasi anggaran pendidikan 2015 ialah sebesar Rp 404 triliun. Jokowi mengatakan, pada dasarnya, alokasi anggaran cukup untuk mendanai satu program asalkan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, bukan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

"Kalau didasarkan pada kebutuhan pasti cukup, asalkan jangan didasarkan pada keinginan-keinginan saja," ujar Jokowi.

Sekadar gambaran, Jokowi ingin "tancap gas" mengimplementasikan program prioritas saat resmi dilantik menjadi presiden. Oleh sebab itu, ia membentuk tim transisi yang berfungsi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya struktur kabinet dan lain-lain.

Selain itu, tim transisi juga melakukan komunikasi dengan pemerintah saat ini agar program prioritas bisa masuk ke dalam pembahasan APBN 2015.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...campaign=Kknwp