Beredar bocoran 34 nama menteri Kabinet Jokowi
Jumat, 24 Oktober 2014 10:14


Seandainya memimpn Negara itu semudah belajar naik sepeda ....
578

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo beberapa kali menunda rencana pengumuman kabinet. Sejalan dengan itu nama-nama sejumlah calon menteri semakin deras beredar. Tetapi tidak diketahui asal-usulnya.

Dalam bocoran struktur kabinet yang diterima merdeka.com, Jumat (24/10), tercatat 34 nama calon menteri dengan perubahan nama sejumlah kementerian. Beberapa pos diisi kader partai koalisi dan kalangan profesional. Berikut struktur kabinet kerja Jokowi-JK:

Kementerian Koordinator:

• 1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Wiranto
  
• 2. Kementerian Koordinator Perekonomian: Sofjan Djalil
  
• 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (menggantikan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat): Puan Maharani
  
• 4. Menteri Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup (baru dibentuk): Agus Suhartono
  

Kementerian yang tidak berubah:

• 5. Kementerian Sekretaris Negara : Saldi Isra
  
• 6. Kementerian Dalam Negeri: TB Hasanuddin/Tjahjo Kumolo
  
• 7. Kementerian Luar Negeri: Retno Marsudi
  
• 8. Kementerian Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
  
• 9. Kementerian Hukum dan HAM: Hamid Awaluddin
  
• 10. Kementerian Kesehatan: Hasbullah Thabrani
  
• 11. Kementerian Sosial: Marwan Djafar
  
• 12. Kementerian Agama : Komaruddin Hidayat
  
• 13. Kementerian Keuangan: Bambang Brodjonegoro
  
• 14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Hendi Priyo Santoso/Kuntoro Mangkusubroto
  
• 15. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan: Rachmat Gobel
  
• 16. Kementerian Pertanian: Amran Sulaiman
  
• 17. Kementerian Perhubungan: Ignasius Jonan
  
• 18. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
  
• 19. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
  
• 20. Kementerian Koperasi dan UKM: Khofifah Indar Parawansa
  
• 21. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
  
• 22. Menteri BUMN: Rini Soemarno
  
• 23. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: ........ (Prof dari Papua)
  
• 24. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yasona Laoly/Pratikno
  
• 25. Menteri Pemuda dan Olahraga: Yuddy Chrisnandi
  
• 26. Sekretaris Kabinet: Saldi Isra
  

Kementerian yang Berubah (digabung atau dipisahkan):

• 27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursidan Baldan
  
• 28. Menteri Infrastruktur dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimulya
  
• (gabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
  
• 29. Kementerian Pariwisata: ... (diusulkan dari Kalimantan)
  
• (menggantikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
  
• 30. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Pratikno/M. Nasir - (menggantikan Kementerian Riset dan Teknologi.)
  
• 31. Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan: Anis Baswedan
  
• (menggantikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
  
• 32. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
  
• (menggantikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan)
  
• 33. Kementerian Ketenagakerjaan: Suharso Manoarfa - (menggantikan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
  
• 34. Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Hanif Dakhiri (gabungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal).
  

http://www.merdeka.com/politik/bered...et-jokowi.html

-------------------------------

Profesional memang tidak harus diariikan dengan titel S3 atau lainnya. Tapi untuk level kebijakan, seperti jabatan menteri, sangat dibutuhkan orang-orang pintar dan bijaksana yang paham dunia teori secara umum di bidangnya, plus pengalaman lapangan (apalagi kalau dia juga ptaktisi).

Kalau Jenderal seperti Wiranto, Ruhut, Hendropriyono atau Ryacudu ditunjuk jadi Menko Polkam atau Menhan atau Menteri Dalam Negeri, masih masuk akal, karena masih linier dengan pengetahuan dan pengalaman lapangannya selama ini. Tapi kalau yang hanya lulusan S1, tak tahu banyak persoalan teori, tak begitu paham dengan masalah dan tehnis di kementerian yang akan dipimpinnya, apalagi samasekali tidak linier dengan ilmu dan skill yang dimilikinya, lalu ditaruh di kemeneterina yang harus mengurusi 250 juta penduduk, apa itu bukan sembrono namanya? Mau dikemanakan negera ini kelak?