CSR: Chevron Gelar Lima Program di Jabar
15 Februari 2012, 17:04 WIB


Alimin Ginting

BANDUNG (bisnis-jabar): Chevron Geothermal Indonesia (CGI) ikut terlibat dalam program Corporate Social Responsibility Jabar dengan menyertakan lima program tahun ini.

Program ini meliputi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan dan pelatihan serta pembangunan infrastruktur. Empat program berasal dari PT CGI, satu program dari Chevron Geothermal Salak (CGS).

Alimin Ginting, Manager Policy Government & Public Affairs PT CGI,mengatakan dalam Program CSR-PKBL Jabar yang digagas pihak pemerintah Provinsi Jabar dan 45 perusahaan BUMD, BUMN serta swasta ini pihaknya menggelontorkan kurang lebih Rp4 miliar untuk lima buah program.

Dalam pengembangan UMKM, CGI dan CGS mengembangkan keuangan mikro Berkah Darajat di Pasirwangi, Garut. Lalu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Siraa di Kecamatan Pamijahan, Bogor.

"Untuk membantu mulai dari pelatihan teknis hingga dukungan infrastruktur, kami menganggarkan lebih dari Rp1 miliar,” katanya kepada bisnis-jabar.com hari ini.

Untuk bidang pendidikan, CGI mendanai pembangunan sekolah PAUD Silih Asih di Desa Padaasih dan gedung Madrasah Ibtida’iyah/TK Pasirkiamis di Pasirwangi, Garut. Untuk pendidikan dana sebesar hampir Rp2 miliar dikucurkan.

Menurut Alimin, di luar program bersama ini, CGI dan CGS memiliki program CSR tersendiri. “Jumlah alokasi dananya lebih besar,” katanya.

Dari CGS saja, pada 2011 lalu dana yang dikeluarkan untuk CSR sebesar Rp7,31 miliar. Sedangkan CGI Darajat mengeluarkan jumlah lebih besar lagi Rp7,89 miliar. “Itu untuk Jawa Barat saja,” kata Alimin. Jumlah ini terbesar dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
http://bandung.bisnis.com/read/20120...ogram-di-jabar


PT Chevron Tak Miliki Izin Pengeboran Sumur Panas Bumi di Wilayah Kabupaten Bandung
Selasa, 15 Nov 2011



Chevron Geothermal Indonesia

Untuk mengembangkan panas bumi, tentunya PT Chevron Geothermal Indonesia harus membangun instalasi, seperti sumur-sumur panas bumi, dan pipa.

Berdasarkan kontrak operasional bersama (KOB), pemerintah memberikan luas wilayah kerja Chevron sebanyak 5.000 ha untuk mengembangkan 300 megawatt.

Kantor Kementerian Kehutanan RI menyatakan, aktivitas PT Chevron Geothermal Indonesia (PT CGI) di wilayah Kabupaten Bandung tidak memiliki izin. Hal itu mengacu pada tidak adanya nota kesepakatan antara Kemenhut dengan PT CGI.

Pernyataan tersebut disampaikan Kasubdit Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Kemenhut RI, Ir. Winarto saat menerima kunjungan Komisi Gabungan DPRD Kab. Bandung, beberapa waktu lalu

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, komisi gabungan memutuskan agar PT CGI secepatnya menghentikan eksploitasi di wilayah Kab. Bandung. "Keputusan ini sudah final, PT CGI yang melakukan eksploitasi di Kec. Kertasari, Kab. Bandung tidak memiliki izin" ungkap Koordinator Komisi Gabungan DPRD Kab Bandung, Edi Hidayat, menyatakan.

Menurut Edi, PT CGI tidak bisa menunjukkan nota kesepahaman dengan Kemenhut. Padahal dalam pertemuan sebelumnya, mereka mengatakan pernah membuat nota kesepahaman dengan Kemenhut. "Atas dasar itu, kami meminta PT CGI menutup segala aktivitasnya di wilayah Kab. Bandung," tegasnya.

Edi menambahkan, pihaknya meminta kepada Kemenhut untuk dapat memfasilitasi kembali pertemuan dengan PT CGI, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar, Pemkab Bandung, DPRD Kab Bandung, dan Kemenhut sendiri, untuk membahas masalah ini.

"Kami sudah meminta semua pihak terkait dalam permasalahan ini untuk duduk bersama membahas persoalan ini," tegasnya.

"Waktu pertemuan itu dikatakan, kalau nota kesepahaman tidak ada serta PT CGI tidak bisa memperlihatkan salinannya, kami langsung meminta aktivitasnya di wilayah Kab. Bandung harus segera ditutup," tuturnya.

Pipa penyalur Uap Panas milik PT Chevron Geothermal Indonesia di Desa Kertasari Kec. Cihawuk Kab. BandungNamun pihaknya tidak bisa serta merta merekomendasikan penghentian ativitas.

Sebab pemerintah provinsi dan daerah lain di Jawa Barat masih membutuhkan investor. "Silakan saja kalau mereka nanti akan melakukan investasi di Kab. Bandung asalkan perizinannya jelas dan tanpa merusak lingkungan," katanya.

Sementara pimpinan Komisi Gabungan H. Daud Burhanuddin, yang juga Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung, telah meminta Kemenhut untuk melakukan penelitian terkait apa yang telah dilakukan PT CGI di wilayah Kab. Bandung.

"Jelas sekali mereka telah merusak alam di Kertasari tanpa melakukan koordinasi dengan Kab. Bandung," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar Kemenhut segera menyelesaikan masalah pembalakan hutan konservasi.

"Kemenhut pun berjanji akan mempertemukan semua unsur yang terkait seperti Pertamina, PT CGI, Pemprov Jabar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam maupun Pemkab Bandung," tuturnya.

Daud juga meminta Kemenhut agar mendesak PT Chevron untuk memperbaiki kerusakan hutan di Kab. Bandung akibat aktivitasnya.

"Kami meminta PT Chevron membereskan hutan yang telah dirusaknya," katanya.

Sementara itu, PT Chevron Geothermal Indonesia (CGI) mengakui pihaknya telah melakukan pembangunan di kawasan hutan konservasi, lindung, dan hutan yang dikerjakan bersama masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

Namun, pembangunan di wilayah hutan itu untuk mengembangkan (eksplorasi) panas bumi, guna menghasilkan produksi listrik bagi cadangan di Jawa-Bali.

Meski membangun di kawasan konservasi, pihak PT CGI berdalih apa yang dilakukan sudah sesuai aturan yakni berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat bersama PT Pertamina dan PT CGI sejak tahun 1984.

Dengan masa eksplorasi sekitar 30 tahun dan belakangan diperpanjang menjadi 40 tahun.

Eksplorasi panas bumi tersebut untuk mengejar target produksi listrik 330 MW.

Hal itu diungkapkan Manager Policy Government & Public Affairs PT CGI, Alimin Ginting, saat menghadiri pertemuan dengan Komisi D DPRD Provinsi Jabar bersama seluruh stakeholder, terkait pengaduan masyarakat terhadap pembangunan sumur panas bumi oleh PT CGI di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kab. Bandung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, beberapa waktu lalu.

Chevron"Sejak tahun 1984, pemerintah telah menguasakan Pertamina dan Chevron, untuk mengembangkan panas bumi melalui Keppres No. 22/1981.

Untuk mengembangkan panas bumi, tentunya kami harus membangun instalasi, seperti sumur-sumur panas bumi, dan pipa.

Berdasarkan kontrak operasional bersama (KOB), pemerintah memberikan luas wilayah kerja kami sebanyak 5.000 ha untuk mengembangkan 300 megawatt", ungkap Ginting.

Hingga saat ini, tambah Ginting, di luas wilayah kerja yang 5.000 ha, pihaknya hanya membangun instalasi panas bumi sekitar 50 ha atau hanya 0,1% luas wilayah kerja.

Selain itu, saat membangun pihaknya berusaha untuk menjaga kelestarian alam. "50 ha yang kami bangun termasuk pembangunan instalasi di wilayah Kabupaten Bandung.

Perlu kami tegaskan pembangunan sumur panas bumi di Kertasari bukan bukaan hutan baru, tapi itu kawasan eksisting dari 5.000 ha yang menjadi wilayah kerja kami," ujar Ginting.

Dikatakan Ginting, dari 5.000 ha wilayah kerja PT CGI, di Kabupaten Bandung hanya sekitar 1.221 ha. Dari 1.221 ha itu, lahan yang digunakan untuk pembangunan sumur panas bumi hanya sekitar 1,83 ha.

Saat ini, pihaknya sudah membangun tiga unit pembangkit panas bumi, dengan menghasilkan produksi listrik 271 megawatt.

Jadi, PT CGI masih akan terus mengembangkan panas bumi hingga mencapai produksi listrik 330 megawatt.

Ginting juga membantah tudingan warga sekitar, karena pengembangan sumur panas bumi mengakibatkan kekurangan air resapan atau air permukaan.

Sebab, pengeboran untuk menghasilkan uap panas bumi tidak akan mengganggu air permukaan, karena pengeborannya jauh lebih dalam.

Selain itu, pihaknya juga membantah jika perusahaannya tidak melakukan koordinasi dengan Pemkab Bandung.

Pihaknya sudah bertemu dengan Bupati Bandung pada Juli 2011 membahas dana corporate social responsibility (CSR).

Chevron Corporation



ChevronNYSE : CVrX adalah salah satu perusahaan energi terbesar dunia. Berkantor pusat di San Ramon, California, AS dan aktif di lebih dari 180 negara, Chevron bergerak dalam setiap aspek industri minyak dan gas, termasuk eksplorasi dan produksi; penyulingan, pemasaran, dan transportasi; produksi kimia dan penjualan; dan pembangkit tenaga. Chevron memiliki fasilitas di 90 negara.

Chevron didirikan pada tahun 1879 di Pico Canyon, California dengan nama Standard Oil Company of California atau Socal.

Pada 2001, Chevron bergabung dengan Texaco untuk membentuk ChevronTexaco. Pada 9 Mei 2005, Chevron-Texaco mengumumkan akan melepas moniker Texaco dan kembali ke nama Chevron.

Texaco akan tetap menjadi sebuah merek di bawah perusahaan Chevron.

Pada 19 Agustus 2005, Chevron bergabung dengan Unocal Coorporation, sebuah gerakan yang membuat Chevron produsen terbesar energi geothermal di dunia.
http://www.tataruangindonesia.com/fu...unya-izin.html


Jokowi Disarankan Fokus Pada Pengembangan Energi Terbarukan
Kamis, 14 Agustus 2014 , 01:01:00 WIB

CALON Presiden terpilih Joko Widodo disarankan agar memusatkan perhatian pada upaya mencari pengganti bahan bakar fosil dengan mengembangkan energi terbarukan. Pemerintahan Jokowi ke depan dinilai perlu mengembangkan energi alternatif terbarukan mengingat biaya eksplorasi dan eksploitasi energi fosil di laut dalam cukup tinggi dan tingkat kepastian penemuannya juga relatif rendah. Demikian kesimpulan diskusi energi terbarukan yang digelar Bara Jalan Perubahan di Bogor, Rabu (13/8/2014).

Alimin Ginting, pembicara dalam diskusi menjelaskan pilihan mengembangkan energi terbarukan akan menghemat anggaran besar yang bisa dikembangkan untuk sektor lain seperti sektor pangan dan pertanian.

Menurut Alimin, sektor energi dan pangan merupakan sektor penting dan strategis yang harus dikelola dengan baik dalam satu kementerian. “Ide mengenai Kementerian Kedaulatan Pangan dan Energi saya kira sangat tepat di tengah upaya kita bersama mengembangkan energi terbarukan dan mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Alimin dalam siaran pers Bara Jalan Perubahan yang diterima Jurnas.com, Rabu malam. Pemerintahan Jokowi ke depan bisa mengembahkan alternatif bahan bakar fosil ke energi terbarukan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang juga sumber pangan. “Energi terbarukan dari minyak sawit, bunga matahari, tebu, dan banyak lagi bisa dikembangkan,” ujarnya.

Dia menambahkan Kementerian Kedaulatan Pangan dan Energi harus dipimpin sosok yang ahli, profesional, kompeten, berintegritas dan berpengalaman. “Sosok menterinya harus memahami tiga masalah sekaligus secara rinci dan detil. Masalah energi fosil, energi baru dan terbarukan serta masalah pertambangan, mineral dan batubara,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Kedaulatan Pangan dan Energi juga harus memahami organisasi ESDM dengan baik, memiliki jejaring kuat dengan komponen pertahanan dan keamanan karena harus berhadapan dengan mafia energi. “Selain harus berani memberantas mafia energi juga harus bersih dari masalah korupsi dan cacat hukum lainnya,” ucapnya. Selain itu sosoknya harus memiliki kontribusi pada pemenangan Jokowi.

Presidium Bara Jalan Perubahan Ganda Situmorang , menambahkan pilihan pemerintahan Jokowi mengembangkan energi terbarukan sangat tepat. Langkahnya bisa dimulai dengan membangun desa-desa mandiri energi untuk petani dan nelayan. “Ada banyak pilihan energi terbarukan dan melimpah ruah serta teknologinya juga tersedia, seperti tenaga angin, tenaga surya, biogas, mikro hidro dan lain-lain,” ujar Ganda.
http://m.jurnas.com/news/145871/Joko...l/Pemilu-2014/





Bangkitkan Listrik Panas Bumi, Chevron Investasi Rp 11 Triliun
19 Mei 2014 13:56

Liputan6.com, Jakarta - PT Chevron Geothermal Indonesia telah menggelontorkan investasi US$ 1 miliar atau setara Rp 11,36 triliun (kurs: Rp 11.365 per US$) hingga kini untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu proyek yang dikembangkan yaitu proyek panas bumi yang memakan waktu pembangunan sekitar 10 tahun.

General Manager Policy, Governtment and Public Affair PT Chevron Geothermal Indonesia, Paul Mustakim menuturkan, saat ini proyek panas bumi yang dioperatori Chevron sudah menghasilkan 647 mega watt (MW) di Drajat dan Salak, Jawa Barat. Nilai investasi yang digelontorkan US$ 1 miliar hingga kini.

"Diperlukan teknologi technical knowledge untuk mengerti potensi, beberapa soft ware kami kembangkan internal. Kemampuan kami melakukan pengeboran steam. Kami salah satu developer memiliki kemampuan itu mulai upstream sampai pengolahan produksi lisrik sendiri," ujar Paul.

Paul mengatakan, pembangunan proyek panas bumi sangat rumit sehingga tidak semudah membangun pabrik sepatu. Untuk membangun fasilitas kelistrikan yang berasal dari panas bumi membutuhkan waktu yang lama karena banyak proses yang harus ditempuh.

"Membangun fasilitas panas bumi tidak cepat seperti membangun pabrik sepatu dua tahun jadi," kata Paul, dalam worshop media tentang kegiatan usaha panasbumi, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Senin (19/5/2014).

Paul mengungkapkan, untuk membangun salah satu fasilitas panas bumi di Drajat Garut, Jawa Barat, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut membutuhkan waktu 10 tahun. "1984 memenangkan tender, 10 tahun kemudian baru produksi benar-benar menghasilkan listrik 1994," ungkapnya.
http://bisnis.liputan6.com/read/2051...-rp-11-triliun