PDIP tak ingin menteri era Jokowi bernasib seperti kabinet SBY

Politikus senior PDIP Pramono Anung menilai wajar jika Presiden Jokowi belum mengumumkan kabinetnya. Menurut dia, ini sebuah tanda kehati-hatian memilih menteri agar bersih dari korupsi.

Pramono menjelaskan, batalnya Jokowi umumkan menteri semalam karena belum siap. Dia justru mengapresiasi sikap Jokowi yang minta pertimbangan KPK dalam seleksi menteri.

"Saya berpandangan ini sebuah langkah baru langkah maju yang dilakukan presiden melibatkan lembaga yang notabene selama ini tidak pernah dilibatkan, nah kalau setelah itu terlambat 1-2 hari harusnya bisa dipahami karena toh untuk kebaikan bersama," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).

Pramono tak mau Jokowi memilih menteri dengan tergesa-gesa. Dia menyindir saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu yang 3 menteri aktifnya ditangkap KPK.

"Kami belajar dari pengalaman lalu ketika perjalanan ada 3 menteri aktif yang terkena tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan ini pelajaran baru bagi kita semua dan ini peringatan bagi para politisi bahwa rekam jejak itu menjadi sangat penting bagi siapapun," tegas mantan Sekjen PDIP ini.

Pramono menambahkan, rekam jejak penting dipertimbangkan sebelum menunjuk menteri. Hal ini yang sedang dilakukan oleh Jokowi agar punya menteri yang bersih dari dosa masa lalu.

"Jangan menganggap rekam jejak bisa terhapuskan, ini hal yang sangat positif dari proses yang dilakukan oleh Pak Jokowi-JK," ujarnya.

Seperti diketahui, pada era pemerintahan SBY ada tiga menteri aktif yang harus mundur karena terbelit kasus korupsi. Mereka adalah Andi Mallarangeng kasus korupsi Hambalang, Suryadharma Ali kasus penyelenggaraan haji dan Jero Wacik kasus pemerasan di lingkungan SKK Migas.

SUMBER.....