Cak Imin,Sri Mulyani & Rini Menteri Merah
22/10/2014.


Sri Mulyani Indrawati

NONSTOP, MENTERI-Ada 15 dari 43 nama calon menteri Jokowi-JK yang dianggap memiliki rapor merah. Penilaian ini setelah KPK melakukan seleksi dan pengecekan para calon menteri.

Sumber Nonstop di lingkaran PDI Perjuangan menyebutkan, dari 15 nama yang diberi tanda merah yakni Ketua Umum PKB Muhaimmin Iskandar, mantan Menkeu Sri Mulyani dan mantan Menteri Perdagangan era Megati, Rini Soemarno yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Transisi.

Cak Imin sapaan akrab Muhaimmin Iskandar diduga terkait saat dia menjabat sebagai Menakertrans era SBY. Lalu, Sri Mulyani soal skandal Bank Centiry Rp 6,7 triliun. Sedangkan Rini diduga terjerat kasus BLBI. “Karena banyak tanda merah dari KPK itulah akhirnya pengumuman calon menteri yang harusnya digelar di pelabuhan kawasan Jakut,” terang politisi Banteng yang namanya enggan disebutkan, kemarin.

KPK menilai ada 15 nama yang dicalonkan menjadi menteri oleh Jokowi punya risiko tinggi dalam konflik kepentingan. Hal ini ditegaskan Juru bicara KPK, Johan Budi, kemarin.

Johan mengatakan, pihaknya menyimpulkan demikian setelah melacak Laporan Harta Kekayaan dan Gratifikasi (LHKPN). Terdapat 43 nama calon menteri yang diajukan Jokowi ke KPK. “Daftar nama itu jumlahnya sekitar 43 nama. Saat melakukan penilaian itu tidak dilibatkan struktur apapun dalam KPK. Tentu setelah itu dipanggil direktorat yang berkaitan dengan informasi yang ingin digali dari daftar nama,” kata Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Selasa (21/10).

Daftar 15 nama calon menteri itu diambil Jokowi di Gedung KPK, Minggu (19/10) pukul 20.30 WIB. Jokowi mengambil daftar nama itu langsung dari Komisioner KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen. “KPK tidak menjamin 100% nama calon menteri yang terpantau bersih saat ini tidak bersentuhan dengan KPK atau tidak melakukan korupsi di masa depan,” ungkap Johan.

Rapor merah membuat Cak Imin ambil langkah cepat. Politisi yang negbet menjadi Menko Kesra ini langsung mundur dari bursa calon menteri kabinet Jokowi-JK. Dia beralasan ingin fokus mengurus partai. PKB dikabarkan sudah menyiapkan pengganti pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Seperti diketahui, PKB mendapat jatah 3 kursi menteri di kabinet Jokowi-JK. Partai berlambang bola dunia itu lalu menyodorkan nama Cak Imin, Marwan Jafar, dan Rusdi Kirana. “Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, karena memang lebih baik tidak merangkap dengan jabatan menteri. Mohon dukungan,” ungkap @MuhaiminIskndr dalam akun twitter-nya.
Jokowi sendiri sudah memastikan akan ada perubahan terhadap nama-nama yang digodok masuk dalam kabinetnya. Perubahan ini terjadi dengan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari KPK juga PPATK. “Tunggu masih digodok,” tegasnya.

Pasca dilantik menjadi Presiden, Jokowi bersama JK langsung menggelar rapat khusus, Senin (20/10). Keduanya menggelar rapat siapa calon menteri di Istana Negara hingga jam 3 pagi.

Siang harinya (Selasa 21/10), Jokowi memanggil satu persatu ke Istana Negara. Cak Imin menjadi orang pertama dari partai yang ketemu Jokowi pada pukul 12.20 WIB. Lalu, Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara pada pukul 13.20 WIB.

Jokowi juga menerima mantan Rektor Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat. Pukul 15.00 WIB mantan Kepala BIN yang juga bekas Penasihat Tim Transisi Hendropriyono tiba di Istana.

Selang beberapa menit kemudian giliran mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu juga datang. Ada juga politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi ikut dipanggil. Sekitar pukul 16.05 WIB, giliran mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung datang ke Istana.

Yuddy tidak membantah kalau dirinya ke Istana membicarakan posisi menteri. Mantan politisi Golkar ini disebut-sebut akan menjabat sebagai Menpora. Yuddy bakal bersaing dengan Nusron Wahid, aktivis NU yang kini jadi anggota DPR Fraksi Golkar.

Wapres JK mengaku, hingga saat ini dirinya bersama Jokowi masih membahas siapa saja yang akan duduk di kabinet. “Masih dibahas, nanti kalau sudah diumumkan,” terangnya.
http://www.nonstop-online.com/2014/1...menteri-merah/


Dikabarkan Masuk Rapor Merah KPK, Jokowi Jangan Pilih Sri Mulyani
22 Okt 2014 12:34

Liputan6.com, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati merupakan salah satu kandidat kuat yang disebut-sebut akan menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Namun Wanita yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dikabarkan masuk daftar merah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena namanya masih dikaitkan dengan kasus Bank Century.

Menanggapi hal ini, Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengungkapkan, kompetensi Sri Mulyani tak diragukan lagi sebagai seorang senior yang pernah menjadi orang nomor satu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Tapi KPK kan sudah berjanji akan membereskan kasus Century sehingga kalau Sri menjabat Menteri, waktunya nggak akan efektif karena mungkin terganggu dengan pemeriksaan atau apapun, kasihan Sri Mulyani juga kan," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Selain itu, tambah Lana, Presiden Jokowi sudah berjanji untuk memilih orang-orang yang bersih dalam kabinetnya meskipun ada asas praduga tak bersalah. "Kalau sudah dapat rekomendasi KPK (rapor merah), sebaiknya jangan dulu lah (memilih Sri Mulyani). Nggak efektif juga buat beliau," papar dia.

Sementara itu, Ekonom PT Bank Danamon Tbk, Anton Hendranata sebelumnya menilai penunjukkan Sri Mulyani sebagai orang nomor satu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan berdampak positif untuk pasar keuangan Indonesia terutama rupiah. "Sri Mulyani sudah terbukti kuat (strong). Pengalamannya baik di dalam maupun internasional sangat luar biasa karena Menko Perekonomian yang akan mengatur atau banyak koordinasi dengan menteri ekonomi lain," ungkap Anton.

Dia memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan menguat bila Presiden Jokowi benar memilih Sri Mulyani sebagai Menko Perekonomian. "Penunjukkan Sri Mulyani di kabinet akan memberi sentimen positif, paling tidak menahan laju pelemahan kurs rupiah," tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengaku telah memberi‎ tanda merah kepada beberapa nama calon menteri Presiden Jokowi yang diserahkan akhir pekan lalu. Nama-nama calon menteri itu diserahkan ke KPK untuk ditracking rekam jejaknya. "Kita tidak pakai istilah lolos tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta. Yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dalam pesan singkatnya di Jakarta, Senin 20 Oktober 2014.

Pria yang akrab disapa Zul menjelaskan, nama-nama calon menteri itu adalah orang yang ditelusuri sejarah dan latar belakangnya oleh KPK. Apakah pernah tersangkut atau terlibat kasus korupsi. Termasuk juga ketaatan yang bersangkutan terhadap pencegahan korupsi. "Dari laporan masyarakat juga, perkara yang ditangani selama ini dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan gratifikasi," ujar Zul.
http://bisnis.liputan6.com/read/2122...ih-sri-mulyani


KPK Tak Bantah Sri Mulyani Masuk Daftar Calon Menteri Jokowi
Senin, 20 Oktober 2014 11:43 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Zulkarnain tak membantah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani masuk dalam daftar calon menteri pilihan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengirimkan daftar calon menterinya ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya selama ini. Selain Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, Zulkarnain juga tak membantah bahwa Jokowi juga memasukkan mantan Ketua Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno untuk menjabat menteri di kabinetnya.

"Ya kita lihat nanti. Ini masih tertutup, saya gak mau fokus kepada orang per orang," kata Zulakrnain dikonfirmasi wartawan, Senin (20/10/2014).

Malam tadi, KPK kata Zulkarnain, juga sempat melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas semua calon menteri pilihan Jokowi. Namun ada sejumlah nama calon yang dianggap beresiko tinggi, sehingga ditandai warna merah oleh lembaga antirasuah tersebut. Namun, Zulkarnain masih enggan membuka siapa saja nama calon menteri yang diberi rapot merah oleh pihaknya,

"Intinya kami harap orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, tidak dipilih (oleh Jokowi)," kata Zulkarnain.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...menteri-jokowi


ICW Minta Jokowi Depak Calon Menteri 'Bertinta Merah'
Rabu, 22 Oktober 2014 17:56 WIB

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi dikabarkan akan mengumumkan beberapa nama menteri yang akan duduk dalam kabinetnya, Rabu (22/10/2014). Sebelumnya, soal nama-nama calon menteri ini yang diusulkan duduk di kabinet Trisakti ini telah memancing perhatian publik lantaran telah ditelusuri track record atau rekam jejaknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari informasi yang diperoleh Indonesia Corruption Watch, di antara nama itu adalah Rini M.Soemarno. Wanita yang juga Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK) itu memang disebut-sebut salah seorang pihak yang diusulkan masuk dalam kabinet menempati posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KPK sendiri sebelumnya melalui Wakil Ketua Zulkarnaen telah menjelaskan bahwa, tanda merah yang diberikan KPK itu mengacu kepada seseorang yang beresiko tinggi setelah track record atau rekam jejaknya ditelusuri.
Sekadar informasi, Rini Mariani Soemarno pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dugaan kasus SKL (Surat Keterangan Lunas) terkait kasus obligor atau pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia diperiksa KPK 25 Juni 2013.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Ia diperiksa 26 April 2006, selaku mantan menteri perdagangan bersama mantan menteri koordinator perekonomian Dorojatun Koentjarajakti.

Rini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula RNI. Dalam kasus ini tersangkanya adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin Temenggung dan Nyono Cipto rekanan PT RNI.

Rini pun pernah diperiksa Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Rini dipanggil Panja 28 Agustus 2003 saat menjadi menteri, namun tak mengindahkan panggilan. DPR menduga dalam proses imbal dagang itu negara dirugikan.

Nama lain yang diduga mendapat tanda merah dari KPK adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar. Sri dan Muhaimin memang disebut-sebut masuk nominasi sebagai calon menteri kabinet Presiden Jokowi.

Sri memperoleh tanda merah KPK lantaran diduga berkaitan dengan kasus Bank Century. Adapun Muhaimin menyangkut kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (DPPID) tahun 2011 lalu. Mengingat mencuat dugaan uang suap dari kasus yang diistilahkan dengan kasus durian itu ditujukan untuk Muhaimin.

Tentang adanya nama-nama calon menteri bermasalah ini juga sudah ditanggapi Indonesia Coruption Watch (ICW). Koordinator ICW, Ade Irawan meminta Jokowi merevisi nama-nama menteri bermasalah tersebut.
"Kalau nama yang berpotensi tersangkut mestinya dianulir," kata Ade Irawan saat dihubungi wartawan.

Ade berharap, Jokowi menggunakan hasil penesuluran KPK guna menentukan pihak-pihak yang akan duduk menempati posisi menteri di kabinetnya. Karena itu Ade menyarankan Jokowi selaku Presiden tidak tergesa-gesa mengumumkan menteri-menteri dalam kabinet pemerintahannya.

Diketahui, Jokowi melalui Deputi-Ketua Tim Transisi yaitu Rini Soemarno dan Hasto menyerahkan dokumen berisi daftar nama-nama calon menteri pada Jumat, 17 Oktober 2014 lalu.

Penyerahan itu diakui Hasto bagian dari upaya Jokowi menelusuri track record calon menteri yang diusulkan Jokowi. Track record yang ditelusuri diduga kuat antara lain menyangkut integritas dan harta kekayaan para calon menteri. Namun, setelah ditelusuri KPK, hasilnya sudah diserahkan kembali ke Jokowi pada Minggu malam lalu.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...bertinta-merah


Atas Perintah Presiden Jokowi:
JK Coret Calon Menteri Bertanda Merah dari KPK
SELASA, 21 OKTOBER 2014 | 13:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla akan mencoret nama calon menteri yang mendapat tanda merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. JK dan Presiden Joko Widodo berjanji akan memperhatikan rekomendasi dari KPK. "Meski saya belum tahu siapa yang mendapat tanda merah dari KPK," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2014.

JK menuturkan masyarakat harus jeli memahami proses penilaian KPK terhadap 43 calon menteri yang diajukan. Calon menteri yang baru sebatas dilaporkan oleh masyarakat kepada KPK, ujar dia, tidak akan dicoret. Meski memasang sikap waspada, JK dan Jokowi mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap para calon menteri yang sudah diverifikasi oleh KPK. "Kalau hanya karena laporan dari masyarakat lalu namanya kita rusak, malah berbahaya," ujar Kalla.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan telah memverifikasi 43 nama calon menteri yang diserahkan oleh Jokowi-JK. Hasilnya, ada tiga jenis predikat dari KPK yang ditandai dengan warna merah, kuning, dan kuning muda. Warna merah menandai calon yang sudah diselidiki oleh KPK berpotensi akan menjadi tersangka kasus korupsi. Kuning artinya diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, terlihat dari laporan harta kekayaan. Sedangkan kuning muda menandai si kandidat pernah dilaporkan oleh masyarakat atas dugaan korupsi.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...Merah-dari-KPK


Golkar Tanggapi Negatif Rumor Sri Mulyani Jadi Menteri Jokowi
9 hari yang lalu

Berita Politik, Hukum, Dunia International - Indonesia News Today | Lama tak terdengar namanya, kini mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali disebut-sebut. Dia dikabarkan menjadi kandidat Menteri dalam kabinet presiden terpilih Jokowi.Namun, kabar ini ditanggapi sinis oleh inisiator anggota Panitia Khusus Kasus Bailout Bank Century DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai,

Sri Mulyani adalah ekonom yang gemar berutang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, lantaran sering membuat komitmen dengan pihak Bank Dunia atau International Monetary Fund (IMF)."Kalau benar Sri Mulyani masuk dalam kabinet Jokowi, kami khawatir Jokowi akan terjerat utang dan bunga tinggi seperti zaman Pak SBY. Dia banyak berkomitmen-berkomitmen dengan hasil pembengkakan utang bunga tinggi," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).

Ia pun mengingatkan kubu Jokowi, jika Sri Mulyani orang yang antitesis Trisakti Bung Karno dan juga visi revolusi mental Jokowi. Menurutnya, Kehidupan Sri Mulyani tidak jauh dengan IMF."Kami tantang pembuktian Jokowi tentang trisakti dan revolusi mental. Kalau orientasinya pada keterganutngan asing, mana revolusi mental dan trisakti? Artinya jika Sri Mulyani dijadikan menteri, Jokowi yang dianggap reprentasi rakyat bawah dan partai wong cilik, podo ae dengan SBY dengan Demokrat artinya rakyat dikibuli," ketus dia."Ini buktikan kita tergantung asing. Kalau Jokowi bertekad ingin angkat ekonomi masyarakat dan Trisakti, bukan Sri Mulyani yang diangkat jadi menterinya," tutur dia.

Bamsoet pun mengingatkan, Sri Mulyani masih memiliki kasus yang belum usai hingga saat ini. Yakni terkait bailout Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun ketika masih menjabat Menkeu dan sempat menyeret nama Wapres Boediono yang saat itu menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI)."Kan ada kasus menggantung Sri Mulyani, kami tunggu pergerakan langkah KPK untuk tingkatkan Boediono jadi tersangka. Penyidikan Boediono ini terkait Sri Mulyani, karena Budi Mulya masih internal BI. Kan kalau bailout kan pemertintah dan BI," tandas Bamsoet.
http://www.tokohindonesia.com/lintas...enteri-jokowi-

--------------------------

Ical dan GOLKAR: "Alhamdulillah ...."