JAKARTA –Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berharap Presiden Joko Widodo tidak memilih menteri yang memiliki nilai merah dan kuning. Jika tetap dipilih, maka bisa disimpulkan pemerintahan Jokowi kotor.
"Kalau tetap dipilih, itu berarti kita bisa simpulkan bahwa pemerintahan ini tidak bersih," kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Ia mengatakan, pemberian tanda merah dan kuning menunjukkan bahwa calon menteri yang diajukan Jokowi tidak bersih. Menurutnya, bisa jadi dalam waktu satu atau dua tahun calon tersebut akan bermasalah dengan KPK.
"Jadi, antara merah dan kuning kadarnya sama, sehingga tidak boleh jadi menteri," tegas Abraham.


Saat ditanya jumlah calon yang diberi tanda merah dan kuning, Abraham enggan menyebutkannya. Dia mengatakan bahwa itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kita hormati Pak Jokowi yang menyampaikan ke publik. Posisi KPK sudah merekomendasikan ada kuning dan merah," jelasnya.