Jokowi: Ada 8 Calon Menteri yang Dikoreksi KPK
Rabu, 22 Oktober 2014 17:18 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Presiden Joko Widodo menyatakan ada 8 nama calon menterinya yang dianggap bermasalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK. Hanya saja Jokowi merahasiakan kedelapan calon menteri bermasalah itu.

Jokowi menjelaskan kedelapan orang itu akan diganti. Sampai saat ini Jokowi masih mencari kedelapan calon menteri itu. "Kemarin kan kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Dan ada ada 8 nama yang tidak diperbolehkan. (Siapa?) Tidak bisa saya sebutkan. (Akan diganti?) Iya dong masa nggak diganti, yang isi siapa," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10).

Dalam jumpa pers itu, Jokowi didampingi Mantan Kepala BIN Marciano Norman, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI Moeldoko.

Dalam kesempatan itu Jokowi meminta media bersabar dan jangan menduga-duga untuk menebak 8 calon menteri bermasalah itu. Sebab menurutnya nama-nama yang beredar di media saat ini sudah salah. "Soal 8 nama itu, jangan ada media yang sekali-sekali menulis nama itu dan menebak-nebak. Selama ini keliru, ini menyangkut nama seseorang. Saya sanmpaikan ini. (8 nama itu dari parpol?) Siapa yang bilang, kata siapa? Saya nggak mau seandainya," jelas Jokowi.
http://jaringnews.com/politik-perist...-dikoreksi-kpk

KPK Janji Usut 8 Calon Menteri Jokowi Yang Bermasalah
Rabu, 22-10-2014 17:57

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, menegaskan bahwa penegakan hukum akan berjalan untuk mengusut delapan calon menteri yang terindikasi kasus dugaan korupsi. "Posisi KPK adalah lembaga independen dan lembaga hukum yang lebih memfokuskan pada pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kita tetap bekerja secara profesional," ujar Abraham Samad, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10).

Bahkan, Abraham menegaskan, biarpun Presiden Joko Widodo tetap mengangkat ke-delapan Menteri itu, KPK tak segan untuk tetap mengusutnya. "Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, begitu. Sederhana saja," kata dia,

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa ada delapan menteri yang tidak direkomendasikan alias diberi tanda merah oleh KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menegaskan bahwa calon menteri yang diberi tanda merah terindikasi terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
http://www.aktual.co/hukum/kpk-janji...ang-bermasalah


ICW Imbau Jokowi Tolak Calon Menteri Titipan
Selasa, 21 Oktober 2014 19:06 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai pemegang hak prerogratif dalam penyusunan kabinet, Presiden Jokowi diminta tegas menyusun formasi pembantunya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengimbau Jokowi menolak calon-calon menteri titipan dari siapa pun, apalagi bila calon titipan itu punya jejak rekam bermasalah. "Untuk menghindari kabinet transaksional, Jokowi harus tegas pada kriteria menteri yang dipilih," kata Aktivis ICW, Donal Fariz, Selasa (21/10/2014).

Jejak rekam calon Menteri, kata Donal, harus jadi pegangan utama. Apalagi Jokowi sudah melibatkan KPK dan PPATK untuk ikut membantunya menelusuri jejak rekam calon pembantunya di kabinet. Mereka yang selama ini terindikasi punya jejak rekam bermasalah, harus ditolak masuk kabinet."Para menteri harus memiliki rekam jejak kapastias, integritas yang baik. Maka dengan pelibatan KPK dan PPATK merupakan langkah tepat untuk menghindari orang-orang bermasalah dan titipan menjadi Menteri," ujarnya.

Donal menambahkan jika Jokowi memaksakan diri memilih calon Menteri yang bermasalah, itu akan membuat publik kecewa. Men a jangan sampai pelibatan KPK dan PPATK hanya lip service. "Bila memaksakan memilih calon menteri bermasalah, ada kesan Jokowi menjadikan KPK hanya stempel. Itu jikalau tetap dilakukan. Akan tetapi semoga itu tidak terjadi,"imbuhnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...enteri-titipan


Jokowi Bantah Ada Tarik Menarik Nama Menteri dengan Megawati dan JK
Rabu, 22 Oktober 2014 15:44 WIB.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo membantah ada upaya tarik menarik nama-nama menteri antara dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. "Tidak ada itu. Enggak ada," kata Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di halaman Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).

Ketika ditanya persoalan yang membuat pengumuman nama menteri dan kabinet tersendat, Jokowi hanya menjelaskan lantaran nama-nama menteri yang disodorkan, delapan diantaranya diberi tinta merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). "Kami sampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," kata Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, tarik-menarik kekuatan politik merecoki Presiden Joko Widodo dalam menyusun anggota kabinet. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri misalnya, disebut-sebut ingin memasukkan sejumlah calon menteri, baik kader partai maupun kalangan profesional kendatipun kebersihan rekam jejaknya diragukan. Namun keinginan Presiden kelima Indonesia itu tidak semuanya berjalan mulus.

Perlawanan antara lain datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bukan hanya itu, antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun berbeda dalam menempatkan calon menteri. Keduanya masing-masing punya jago untuk mengisi posisi strategis di kabinet.

Tarik-menarik inilah salah satu penyebab pengumuman menteri terteunda dari jadwal sebelumnya Selasa pagi tertunda. Sampai hari ini Rabu (22/10/2014) siang, pengumuman struktur kebinet berikut daftar menteri belum dilakukan. Dan ini sudah dua kali mundur dari rencana semula, Senin malam. Menurut konstitusi, presiden memiliki waktu 14 hari setelah dilantik dalam menyusun kabinet. "Ya, (pengumuman kabinet) kemungkinan hari ini," kata mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjayanto, di Istana Merdeka, Selasa.

Andi belum mengetahui persis lokasi yang akan digunakan Jokowi untuk mengumumkan kabinetnya. Dia hanya menyebutkan bahwa hari ini Jokowi sepenuhnya berkegiatan di Istana. Pada Senin malam lalu hingga Selasa dini hari, Jokowi memanggil sejumlah calon menterinya ke Istana Kepresidenan.
Pemanggilan para calon menteri itu dilakukan Selasa dini hari, hingga pukul 03.00 WIB. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku mendapat kabar Jokowi akan mengumumkan menteri koordinator terlebih dahulu. Namun, Budiman tidak merinci Kemenko apa yang sudah terbentuk ini.
"Satu-dua hari ini memang akan diumumkan. Pengumumannya mungkin untuk di pos-pos yang sudah pasti dulu. Memang ada rencana pengumumannya bertahap," kata Budiman.

Adanya catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), turut membuat rencana pengumuman nama-nama calon menteri diundur. Jokowi menyerahkan daftar nama 43 calon menteri kepada pimpinan KPK Jumat (17/10) pekan lalu. Jokowi bertemu empat komisioner KPK yakni Ketua KPK Abraham Samad, dan tiga wakil ketua yakni Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Bambang Widjojanto.

Kemudian KPK menyerahkan hasil penelusuran kepada Jokowi, Minggu 19 Oktober 2014 malam. Dalam daftar itu, KPK memberi catatan berdasarkan rekam jejak. Warna merah untuk calon menteri yang berpotensi jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Menurut seorang politisi, sumber TRIBUNnews.com, perebutan posisi di pemerintahan semakin kuat terasa setelah KPK, dan PPATK selesai menelusuri jejak rekam terhadap 43 calon menteri yang sebelumnya disodorkan Jokowi. Jokowi menyerahkan daftar nama 43 untuk mengisi pos 34 menteri untuk ditelusuri KPK dan PPATK.

Pimpinan PPATK pun dikabarkan telah bertemu dengan Presiden Jokowi Selasa dini hari. Sama seperti pertimbangan KPK, beberapa nama calon menteri disodorkan Jokowi memang dianggap bermasalah. Kebanyakan yang mendapatkan catatan rapor merah umumnya politisi, sedangkan calon menteri dari kalangan profesional relatif bersih.

Beberapa nama yang dicoret KPK dan PPATK diduga orang yang disodorkan Megawati. Walupun dilabeli warta merah, sebagai tanda orang terbsebut bermasalah, atau berisiko tinggi terlibat kasus korupsi yang tengah ditangani penegak hukum, Megawati tetap mendesak agar nama kader PDIP maupun kalangan profesional yang diinginkannya masuk di kabinet.

Akibatnya, Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dikabarkan marah besar terhadap intervensi berlebihan Megawati. "Pak JK marah. Karena ibu Megawati terlalu intervensi harus memasukkan nama Bu Rini, sebagai orangnya Bu Megawati menjadi menteri BUMN. Pak Jokowi juga menjadi kurang happy," ungkap sumber TRIBUNnews.com.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...egawati-dan-jk


KMP akui Jokowi cerdas, gandeng KPK coret menteri bermasalah
Selasa, 21 Oktober 2014 19:16

Merdeka.com - Jubir Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya angkat bicara soal seleksi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui KPK dan PPATK. Menurut dia, cara ini paling ampuh untuk menolak orang-orang dekat yang ingin jadi menteri. "Jokowi sangat cerdas. Itu cara yang paling aman menolak secara halus orang-orang yang kadung dekat sama dia, tapi orang itu bermasalah," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).

Dia menilai, jika KPK tidak merekomendasikan orang tersebut, maka dengan mudah Jokowi beralasan orang itu tidak bisa masuk kabinet. Dengan demikian, orang itu otomatis tereliminasi. "Dengan melibatkan KPK itu dia aman, tereliminasi dengan sendirinya," tegas dia.

Seperti diketahui, Jokowi memberikan nama-nama calon menteri kepada KPK dan PPATK. Hal itu dilakukan untuk membuka rekam jejak calon menteri itu. Kabarnya salah satu nama yang tidak direkomendasikan oleh PPATK dan KPK adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
http://www.merdeka.com/peristiwa/kmp...ermasalah.html

--------------------------------

Setidaknya ada 3 tokoh yang intens terlibat dalam menentukan isi kabinet kali ini, yaitu Megawati, Jokowi dan JK. Masing-masing punya 'jago-jago'nya sendiri tentunya, meski hak preogratif sesungguhnya ada di RI-1. Hanya ada pula guyonan, emang yang jadi RI-1 saat ini, Jokowi atau Megawati? Bagaimana mungkin Megawati yang hanya warga negara biasa, kok bisa-bisanya mau "mengatur negara" dengan [URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2132449/pdip-ibu-megawati-yang-menentukan-menteri"]menentukan menterinya sendiri[/URL] untuk sebuah negara yang presidennya adalah Jokowi? Akibatnya bisa ditebak, akan banyak calon-calon menteri "titipan" yang bisa jadi berbau nepoisme atau perkoncoan semata.

Untunglah seorang Jokowi dikarunia ilham yang cerdas, dimana untuk melawan berbagai kepentingan dan titipan itu, dia melawan dan menyeleksinya dengan "meminjam" tangan KPK dan PPATK. Dan hasilnya sudah terlihat jelas, setidaknya ada 8 figur calon menteri yang berada di urutan prioritas pertama, akhirnya harus disingkirkannya. Selamat ya pak Jokowi. Maju terus ak!