Sukses Transisi, Indonesia Masuk Dewan HAM PPB

Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafidz Abbas menilai terpilihnya kembali Indonesia mewakili Asia Pasifik sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa karena dinilai bisa mengelola demokrasi dengan baik.

Menurut Hafidz, Indonesia dinilai berhasil menjalani transisi pemerintahan dengan dinamika yang luar biasa namun tetap selamat.

“Indonesia itu dinilai berhasil mengelola tata pemerintahan yang berubah dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi,” kata Hafidz ketika dihubungi, Rabu 22 Oktober 2014. Hafidz membandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah, yang sekarang hancur karena perang.

Pernyataan pers Perutusan Tetap Indonesia di PBB, New York menjelaskan, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk mewakili Asia Pasifik periode 2015-2017. Selain Indonesia, negara Asia lainnya, seperti Bangladesh, India, dan Qatar, juga terpilih dalam pemilihan melalui pemungutan suara di Majelis Umum PBB.

Selain itu, kata Hafidz, Indonesia juga berhasil mengubah sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi siStem desentralisasi. Padahal, Uni Soviet yang pernah mencoba menerapkan sistem itu malah menjadi hancur.

Alasan selanjutnya, menurut Hafidz, Indonesia juga berhasil bergeser dari negara dengan supremacy politik menjadi supremasi hukum. Hafidz mencontohkan banyaknya menteri, gubernur, anggota DPR, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap dan diadili. “Orang semakin percaya sama hukum."

Kuatnya hukum juga bisa dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan hasil pemilihan presiden oleh kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. MK pun memutus pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang.

Namun, Prabowo-Hatta mengakui putusan itu dan tetap menghadiri pelantikan presiden pada 20 Oktober kemarin. “Putusan MK yang final dan mengikat, tidak ada lagi yang bisa bantah. Di negara-negara lain, tradisi seperti ini belum dikenalkan."

SUMBER.........