Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan agar Presiden Joko Widodo melibatkan badan intelijen untuk menggali rekam jejak calon menteri. Sebelumnya, Jokowi sudah berkonsultasi dengan KPK.

"Saya usulkan Jokowi pakai institusi permanen di negara. Kan punya badan intelijen cukup banyak. Itu lebih penting," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (21/10/2014).

Fahri menduga pihak Jokowi sudah melaksanakan hal itu, namun tidak bisa buka-bukaan ke publik. Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkonsultasi ke KPK.

"Mungkin ke KPK untuk efek publikasi karena kalau konsultasi dengan BIN kan tidak bisa terbuka. Menurut UU, KPK tidak punya tugas itu,"ujar Wasekjen PKS ini.

Fahri menyarankan agar Jokowi menerima laporan resmi dari badan intelijen terkait nama-nama menteri.

"Supaya tidak salah pilih, ada laporan resmi juga dari perangkat intelijen. Sistem perangkat kenegaraan kan memang ada yang populer dan tidak populer," ucapnya.