MERDEKA.COM. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tidak bisa memenuhi keinginan buruh yang menuntut kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) sebesar 30 persen di tahun 2015 mendatang.

Sebab, menurut Ahok hasil survei kenaikan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) selama lima tahun terakhir tidak pernah sama. Maka, tambah dia, kenaikan 43 persen yang pernah dialami pada UMP DKI Jakarta tidak bisa dijadikan landasan untuk kenaikan UMP berikutnya.

"Makanya saya bilang kita naikin UMP tuh bukan pakai perasaan, tapi karena hasil survei KHL," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/10).

Lebih lanjut, Ahok mengatakan tidak peduli jika hal tersebut mengakibatkan citranya buruk di mata buruh. Pasalnya, jika kenaikan UMP DKI tak sesuai harapan buruh bukan berarti Jakarta gagal dibandingkan provinsi lain.

"Saya memang enggak butuh baik atau tidak. Saya hanya taat konstitusi bukan konstituen. Saya juga tidak mau populer hanya karena kalian (buruh). Nanti saya susah pertanggungjawabannya, yang punya pabrik bagaimana, pegawai yang mau kerja bagaimana?" tegas Ahok.

Meski demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu memberikan solusi akan terus berusaha menekan laju inflasi, memaksimalkan program kartu Jakarta pintar (KJP) serta meningkatkan subsidi untuk transportasi massal.

"Kalau kita bisa menekan inflasi, kebutuhan pokok di Jakarta, otomatis KHL di Jakarta akan lebih murah dibanding daerah lain," tandasnya.