azkaadjaAvatar border
TS
azkaadja
KPI Beri Teguran Tertulis untuk "Trans TV" atas Siaran Pernikahan Raffi dan Nagita

Pasangan selebriti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menunjukkan buku pernikahan mereka saat menggelar konferensi pers usai prosesi akad nikah di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Raffi dan Gigi, panggilan akrab Nagita, resmi menjadi suami istri setelah Raffi mengucapkan ijab kabul pada pukul 14.41 WIB dengan mas kimpoi berupa uang tunai sebesar Rp 17.022.014.


JAKARTA, KOMPAS.com— Komisi Penyiaran Indonesia memberikan teguran tertulis kepada Trans TV atas siaran eksklusif pernikahan presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 16 dan 17 Oktober 2014. KPI menganggap program siaran "Janji Suci Raffi dan Nagita" tersebut telah dimanfaatkan bukan untuk kepentingan publik.

Dalam keterangan yang dimuat di situs web KPI, Ketua KPI Pusat Judhariksawan yang menandatangani surat teguran pada Jumat (17/10/2014) menyoroti durasi siaran program selama dua hari berturut-turut. KPI menilai durasi itu tidak wajar serta tidak memberikan manfaat kepada publik sebagai pemilik frekuensi. KPI menganggap hal itu sebagai pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik.

KPI juga memutuskan bahwa penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1). Sanksi atas pelanggaran itu berupa sanksi administrasi teguran tertulis.

Selain itu, KPI meminta Trans TV untuk tidak menayangkan kembali (rerun) serta tidak mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari. KPI mengingatkan bahwa frekuensi televisi adalah milik publik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak.

Tayangan Pernikahan Raffi-Nagita Dianggap Lecehkan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyiaran pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina secara langsung selama belasan jam dalam sehari dianggap pelecehan terhadap publik. Stasiun televisi Trans TV dianggap menyalahgunakan kuasanya dalam mengelola frekuensi publik.

Hal itu disampaikan Roy Thaniago, Direktur Remotivi (lembaga pemantau televisi), dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/10/2014), menyikapi siaran langsung pernikahan Raffi-Nagita.

"Hak publik untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan frekuensi publik menjadi terabaikan. Kasus ini sebangun dan serupa dengan pemakaian frekuensi publik untuk kepentingan politik sektarian pada pemilu lalu," kata Roy.

Trans TV sudah menampilkan segmen live eksklusif bertajuk "Menuju Janji Suci" di dua tayangan regulernya, Insert dan Show Imah, sepanjang 6-15 Oktober lalu. Segmen ini, kata Roy, menayangkan persiapan Raffi dan Nagita sebelum naik ke pelaminan. Puncak dari hajatan ini adalah ditayangkannya proses pernikahan tersebut secara langsung pada 16-17 Oktober sejak pukul 08.00 WIB hingga 22.00 WIB.

"Apa yang kita lihat dalam siaran langsung pernikahan tersebut adalah penyalahgunaan frekuensi publik yang dilakukan secara telanjang dan sewenang-wenang. Ironisnya, bukan sekali ini saja hal ini dilakukan oleh stasiun televisi. Kami mencatat, pada 2012 lalu, RCTI meluncurkan tayangan bertajuk 'Jodohku' (20 Mei), dengan menayangkan resepsi pernikahan Anang Hermansyah dengan Ashanti selama tiga jam penuh," papar Roy.

Roy menjelaskan, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) pada mukadimahnya menyebutkan, pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya.

Dalam Pasal 11 juga menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. Apalagi, dalam SPS Pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.

"Memang, aturan tersebut tidak mengatur secara definitif tentang muatannya. Maka itu, dibutuhkan keberanian KPI, sebagai regulator, untuk menafsirkan lebih jauh semangat dari UU Penyiaran dan pasal per pasal di P3-SPS. Ketidaksempurnaan aturan harus diatasi KPI dengan bekerja melampaui aturan yang bersifat teknis. Tafsir yang progresif itu nantinya bisa menjadi bekal bagi KPI untuk tak ragu-ragu dalam bertindak," ujar Roy.

Roy lalu menyinggung sulitnya banyak stasiun TV dan radio, baik lokal maupun komunitas, untuk memperoleh izin penggunaan frekuensi. Pasalnya, frekuensi elektromagnetik yang dipakai untuk bersiaran televisi dan radio adalah sumber daya alam yang terbatas.

"Karena keterbatasan serta peran pentingnya sebagai medium komunikasi massa ini pula, setiap pemegang izin siar melalui gelombang frekuensi televisi dan radio, punya kewajiban untuk menyaring setiap informasi dan konten yang ia tayangkan agar sesuai dengan kepentingan publik. Sebab itu, menyiarkan pernikahan selebritas ini adalah arogansi perusahaan televisi Jakarta yang melukai rasa keadilan banyak pihak yang belum berpeluang mendapat izin pengelolaan frekuensi," katanya.

"Momen ini merupakan kesempatan bagi KPI sebagai regulator serta perwakilan publik dalam bidang penyiaran untuk menunjukkan bahwa ia memang institusi yang berwibawa. KPI harus berani memperjuangkan hak serta kepentingan publik dengan menafsir tayangan tersebut sebagai pelanggaran atas P3-SPS. Keraguan KPI dalam bertindak dapat merugikan kepentingan publik," pungkas Roy.

Komen TS:
Karena TRANS TV adalah ....

Spoiler for TRANS:


Cuma masalahnya, sejauh mana teguran KPI ditanggapi stasiun TV? Biasanya cuma dianggap angin lalu emoticon-No Hope


Ane malah nunggu sekuel dr acara ini:

7 Hari 7 Malam Live Sidang Perceraian Raffi vs Gigi emoticon-Ngakak
0
4.7K
34
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan