Cara Sederhana Memprediksi Potensi Korupsi Pejabat
TS
hardy2000
Cara Sederhana Memprediksi Potensi Korupsi Pejabat
Gan, ini ane bukan ngajarin buruk sangka alias suudzon, tapi di sini ane cuma mau bermain hitung hitungan secara wajar akan potensi suatu jabatan atas kemungkinan untuk korupsi.
Begini gan, memang orang mencalonkan menjadi pejabat itu banyak motivasinya gan. Ada yang pengin kaya, pengin mengabdi, pengin strata sosial naik, pokoknya macem macem deh gan.
Secara umum, manusia kan juga butuh pekerjaan dan penghasilan, maka dapat disimpulkan adalah hal wajar seorang pejabat menerima gaji atau penghasilan.
Sudah bukan rahasia lagi, untuk pencalonan seorang pejabat atau anggaota dewan perlu biaya. Baik biaya resmi maupun biaya kampanye dan lain lain. Dan adalah hal yang wajar pula jika orang berharap uangnya kembali, artinya ongkos pencalonan bisa terpenuhi dari penghasilan tiap bulan selama 5 tahun.
Menjadi tidak wajar jika seorang pejabat mengeluarkan biaya pencalonan atau kampanye yang melebihi prakiraan penghasilan totalnya. Kira kira yang kurang itu nutup darimana ya?
Bisa jadi ada di dunia ini orang yang mau "rugi" demi mengabdi kepada rakyat. tapi itu orang yang sangat shaleh gan. kayaknya susah didapat. Oleh karena itu, mari kita lihat gambaran berikut ini.
Spoiler for Penghasilan Total VS Biaya Pencalonan:
Berikut ini kita bisa menghitung biaya total pencalonan dibandingkan gaji dan penghasilan selama 5 tahun
Spoiler for Dibandingkan:
Kita lakukan perbandingan antara kedua komponen itu
Jika penghasilan total lebih besar, itu wajar gan.
Jika penghasilan sama, itu kayak kerja bhakti. Pak pok saja.
Jika ongkos pencalonan lebiih besar, ini erlu dicurigai gan. darimana memperoleh sisanya. (Kecuali jika beliau orang yang sangat sangat sangat tulus)
Spoiler for Penghasilan Pejabat:
JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengeluarkan data kepala daerah dengan jumlah penghasilan tertinggi. Penghasilan tersebut tak hanya milik gubernur, tetapi juga wali kota dan bupati di sejumlah daerah.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/12/2013), Knowledge Manager Fitra, Hadi Prayitno, menjelaskan, skema penghasilan kepala daerah terdiri dari beberapa komponen. Penyusun penghasilan kepala daerah mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan operasional, serta insentif pajak dan retribusi.
Gaji pokok untuk gubernur adalah Rp 3 juta dan wakil gubernur Rp 2,4 juta. Sedangkan wali kota atau bupati mendapatkan gaji pokok Rp 2,1 juta. Adapun gaji pokok wakil wali kota atau bupati Rp 1,8 juta. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 PP Nomor 59 Tahun 2000.
Untuk tunjangan jabatan, seorang gubernur mendapat Rp 5,4 juta dan wakil gubernur mendapat Rp 4,3 juta. Sedangkan untuk wali kota atau bupati mendapat Rp 3,7 juta, dan wakil-wakilnya mendapat Rp 3,2 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2011.
"(Adapun) besarnya biaya tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Dan besar insentif setiap bulan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya," kata Hadi.
Berikut data Fitra tentang 10 Gubernur dan Wakil Gubernur dengan penghasilan tertinggi:
1. DKI Jakarta. Dengan penghasilan Gubernur Rp 1,759 miliar, Wakil Gubernur Rp 1,740 miliar
2. Jawa Barat. Gubernur Rp 710 juta, Wakil Gubernur Rp 691 juta
3. Jawa Timur. Gubernur Rp 670 juta, Wakil Gubernur Rp 665 juta
4. Jawa Tengah. Gubernur Rp 489 juta, Wakil Gubernur Rp 474 juta
5. Kalimantan Timur. Gubernur Rp 395 juta, Wakil Gubernur Rp 380 juta
6. Sumatera Utara. Gubernur Rp 376 juta, Wakil Gubernur Rp 361 juta
7. Banten. Gubernur Rp 299 juta, Wakil Gubernur Rp 284 juta
8. Kalimantan Selatan. Gubernur Rp 239 juta, Wakil Gubernur Rp 225 juta
9. Sulawesi Selatan. Gubernur Rp 228 juta, Wakil Gubernur Rp 215 juta
10. Riau Gubernur Rp 217 juta Wakil Gubernur Rp 203 juta
Adapun berikut ini adalah 10 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan penghasilan tertinggi:
1. Surabaya. Wali Kota Rp 207 juta, Wakil Wali Kota Rp 200 juta
2. Medan. Wali Kota Rp 151 juta, Wakil Wali Kota Rp 145 juta
3. Bandung. Wali Kota Rp 125 juta, Wakil Wali Kota Rp 119 juta
4. Bekasi. Wali Kota Rp 95 juta, Wakil Wali Kota Rp 89 juta
5. Semarang. Wali Kota Rp 85 juta, Wakil Wali Kota Rp 79 juta
6. Tangerang. Wali Kota Rp 76 juta, Wakil Wali Kota Rp 70 juta
7. Makassar. Wali Kota Rp 74 juta, Wakil Wali Kota Rp 68 juta
8. Denpasar. Wali Kota Rp 73 juta, Wakil Wali Kota Rp 67 juta
9. Batam. Wali Kota Rp 73 juta, Wakil Wali Kota Rp 67 juta
10. Palembang Wali Kota Rp 73 juta Wakil Wali Kota Rp 67 juta
Selanjutnya adalah 10 Bupati dan Wakil Bupati dengan penghasilan tertinggi:
1. Badung. Bupati Rp 164 juta, Wakil Bupati Rp 157 juta
2. Bogor. Bupati Rp 107 juta, Wakil Bupati Rp 101 juta
3. Bekasi. Bupati Rp 98 juta, Wakil Bupati Rp 92 juta
4. Sidoarjo. Bupati Rp 86 juta, Wakil Bupati Rp 80 juta
5. Tangerang. Bupati Rp 80 juta, Wakil Bupati Rp 74 juta
6. Karawang. Bupati Rp 71 juta, Wakil Bupati Rp 65 juta
7. Deli Serdang. Bupati Rp 70 juta, Wakil Bupati Rp64 juta
8. Gresik. Bupati Rp 67 juta, Wakil Bupati Rp 61 juta
9. Bandung. Bupati Rp 66 juta, Wakil Bupati Rp 60 juta
10. Bandung Barat. Bupati Rp 66 juta, Wakil Bupati Rp 60 juta
Penulis : Indra Akuntono
Editor : Palupi Annisa Auliani
Spoiler for Harapan TS:
Ane berharap, kita terbebas dari korupsi gan. Semuanya demi bangsa dan negara kita. Masaka kita kalah sama orang Jepang dan eropa yang bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Teknologi kita bisa boleh kalah gan, tapi kalau akhlak seharusnya kita bisa bersaing.
Oya, itu tadi hitungan hanya prakiraan kasar saja. Kalau memang otak mau korupsi, sudah punya harta seberapa pun tetap saja korupsi.