JAKARTA (HN) - Presiden terpilih Joko ‘'Jokowi'' Widodo memastikan pemerintahannya nanti lebih keras dan tegas dalam melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu komitmen ketegasan itu diucapkan Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Fairfax Media Australia, yang juga dimuat versi online koran The Sydney Morning Herald (SMH) edisi Sabtu (18/10) ini.

Jokowi, yang ditulis SMH dengan sebutan ‘'Mr Joko'', memperingatkan Perdana Menteri Tony Abbott agar Angkatan Laut Australia tidak seenaknya memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa diundang, termasuk dengan dalih menghalau balik imigran ilegal maupun pencari suaka yang hendak memasuki wilayah perairannya.

PM Abbott dijadwalkan menghadiri langsung pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla pada 20 Oktober lusa. Namun, dalam wawancara langsung pertamanya dengan media Australia sejak terpilih sebagai presiden ini Jokowi benar-benar memanfaatkannya untuk mengirimkan sinyal keras dan tegas bahwa kebijakan strategis dua negara bertetangga baik ini kerap berbenturan dan tumpang tindih, khususnya menyangkut kedaulatan wilayah.

Jokowi mengatakan, pemerintahannya nanti ingin menjalin hubungan yang lebih erat dan kuat dengan Australia, termasuk hubungan militer dan intelijen. Namun, jika kedaulatan wilayah Indonesia dilanggar, Jokowi pun menegaskan bisa bersikap ‘'lebih keras'' ketimbang yang pernah digaungkan Prabowo Subianto, rivalnya saat pilpres lalu.

Jokowi memprihatinkan kebijakan Australia selama ini yang cenderung sepihak dan konfrontatif dalam menangani imigran ilegal. Ia tidak menginginkan kapal-kapal AL Australia memasuki perairan Indonesia tanpa izin sebagaimana lima kali mereka lakukan sepanjang tahun lalu.

‘'Kami akan mengingatkan yang seperti ini tidak bisa diterima. Kita memiliki hukum internasional, Anda harus menghormati hukum internasional itu,'' ujar Jokowi.

Demi kepentingan kedua negara, Jokowi mengatakan pemerintahannya siap meningkatkan kerja sama keamanan yang saling menguntungkan, termasuk penanggulangan terorisme.

Jokowi juga menyatakan, pemerintahannya juga siap berperan mencari solusi untuk meredakan ketegangan di perairan Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN dan China.

‘'Dua per tiga wilayah Indonesia itu laut, perairan. Saya kira, di Laut China Selatan itu Indonesia bisa berperan sebagai honest broker (penengah yang jujur),'' kata Jokowi.

Selain masalah keamanan, Jokowi juga berkomitmen meningkatkan hubungan perdagangan, investasi, dan hal-hal lain yang bersifat personal demi lebih memantapkan fondasi hubungan bilateral. Ia juga mendorong para pemuda Indonesia bila berkeinginan belajar di sejumlah universitas di Australia, sebagaimana yang dilakukan salah seorang anak lelakinya.

‘'(Hubungan) business-to-business dan people-to-people itu penting. Kami akan mengirimkan para pelajar dari sini ke Australia,'' kata Jokowi.

Sebaliknya, Jokowi juga mendesak rakyat Australia untuk lebih menikmati Indonesia yang luas dan beragam ini secara menyeluruh, tidak hanya Bali. Pemerintah Indonesia juga akan berusaha mendengarkan berbagai keluhan dan saran investor Australia yang menanamkan modalnya di Indonesia untuk dicarikan solusi kebijakan yang saling menguntungkan.

‘'Ketika investor datang kepada saya, hampir selalu yang mereka keluhkan itu empat hal. Mereka mempertanyakan subsidi bahan bakar; kedua, mereka juga tanya tentang reformasi birokrasi, perizinan bisnis, business permits; ketiga, mereka tanya tentang infrastruktur - jaluar kereta api, pelabuhan laut, jalan tol; dan keempat, mereka tanya tentang pembangkit listrik, kelistrikan,'' ujar Jokowi.

‘'Jadi, saya yakin jika saya bisa memecahkan persoalan-persoalan itu, para investor itu akan datang. Saya ini pengusaha, jadi tahu bagaimana me-manage persoalan ini,'' katanya menambahkan.

Menganalisis komitmen dan sikap Jokowi, Profesor Tim Lindsey, Direktur Pusat Kajian Hukum, Islam, dan Masyarakat Indonesia di Melbourne University, menilainya justru sebagai kesempatan bagi Australia dan PM Abbott untuk me-reset atau menyetel ulang tombol hubungan bilateralnya dengan Indonesia yang beberapa waktu lalu sempat terganggu.

Jokowi, demikian Lindsey, merupakan pemimpin produk demokrasi multipartai. Ia dipilih sebagian besar rakyat karena kebijakan dan track records-nya. ‘'Tidak semata berdasarkan koneksi elite dan kekayaan,'' katanya menjelaskan. (sol)

apakah masih menggunakan kekuatan Kertas apa besi nhi...???

Harian Nasional

maaf kalo repost atau sumber tidak begitu falid...

cuman mindahin berita dari BP kok...