Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku, kerap menyeret-nyeret nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi lantaran kecewa karena dicopot sebagai Kadishub.

"Tetapi saya itu kecewanya dengan Pak Jokowi itu karena tadi, tidak mengayomi, begitu ada masalah kok malah saya yang diturunkan (dicopot)?" kata Udar, di Jakarta, Jumat (23/5).

Tak ada angin, tak hujan, Udar Pristono tiba-tiba datang ke MK bersama anggota tim penasihat hukumnya, Razman Arif Nasution. Kedatangannya bukan untuk mendaftarkan gugatan pengujian undang-undang tetapi, untuk bertemu dengan pengacaranya yang lain yaitu Eggi Sudjana yang diketahui anggota tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Mengenai posisi Eggi sebagai tim sukes, Udar tidak berbicara banyak, dia hanya menegaskan kalau kasus yang membelitnya hingga dirinya kerap menyebut-nyebut Jokowi bukan upaya dari kampanye hitam. "Tidak, ini bukan politisasi," katanya.

Dirinya juga mengakui, berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Gubernur No 28-2 yang melimpahkan wewenang Gubernur selaku Pengguna Anggaran (PA) kepada dirinya selaku kadis yang menyelenggarakan proyek pengadaan dan peremajaan bus TransJakarta.

"Isinya penetapan saya sebagai PA dengan tugas-tugas menjalankan visi-misi Gubernur, begitu," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan dan peremajaan bus TransJakarta tidak mengarah ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.
"Jadi sampai dengan (pemeriksaan) kemarin, belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Pak Jokowi. Itu yang perlu ditegaskan," kata Basrief.

Basrief Arief menjelaskan, Udar Pristono selaku Kadishub DKI Jakarta dalam pelaksanaan proyek tersebut merupakan PA karena, gubernur telah mengalihkan wewenangnya sebagai PA kepada Kadis. Artinya, tanggung jawab gubernur putus.

"Udar sendiri sebagai PA itu yang menjadi persoalan. Jadi dialah yang menentukan," katanya.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), ujarnya, Udar Pristono memang mengakui mengenal dengan Michael Bimo Putranto yang merupakan mantan tim sukses Jokowi di Solo. Namun, perkenalan Udar dengan Bimo tidak terkait dengan pengadaan dan peremajaan TransJakarta.

Mengenai hal itu, Basrief meminta, penanganan kasus TransJakarta oleh pihaknya jangan dipolitisasi apalagi dikaitkan dengan proses Pilpres 2014 mengingat, Jokowi merupakan capres yang diusung koalisi parpol PDI Perjuangan (PDI-P), Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

"Jadi itu keterangan daripada Udar sendiri, kemudian dikaitkan juga dengan perkenalan dia melalui Bimo. Keterangan Pak Udar kemarin yang saya baca dari BAP, bahwa betul dia kenal sama Bimo tapi tidak ada sangkut pautnya dengan TransJakarta," jelasnya.

Dikatakan, pihaknya bekerja secara profesional dan proporsional dalam mengusut kasus tersebut. Pihaknya menangani kasus TransJakarta dengan semangat penegakan hukum bukan mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Jadi tidak ada sangkut-sangkutan politik segala macam. Kita profesional dan proporsional, berikan kesempatan kepada penyidik untuk mengungkapkan kasus ini. Saya tegaskan kepada penyidik untuk tidak terpengaruh terhadap politik saat ini kita betul-betul dalam rangka penegakan hukum, itu saja," ujarnya.


SUMBER

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku, kerap menyeret-nyeret nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi lantaran kecewa karena dicopot sebagai Kadishub.

"Tetapi saya itu kecewanya dengan Pak Jokowi itu karena tadi, tidak mengayomi, begitu ada masalah kok malah saya yang diturunkan (dicopot) ?" kata Udar, di Jakarta, Jumat (23/5).

Tak ada angin, tak hujan, Udar Pristono tiba-tiba datang ke MK bersama anggota tim penasehat hukumnya, Razman Arif Nasution. Kedatangannya bukan untuk mendaftarkan gugatan pengujian undang-undang tetapi, untuk bertemu dengan pengacaranya yang lain yaitu Eggi Sudjana yang diketahui anggota tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta.

Mengenai posisi Eggi sebagai tim sukes, Udar tidak berbicara banyak, dia hanya menegaskan kalau kasus yang membelitnya hingga dirinya kerap menyebut-nyebut Jokowi bukan upaya dari kampanye hitam.

"Tidak, ini bukan politisasi," katanya.

Dirinya juga mengakui, berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Gubernur No 28-2 yang melimpahkan wewenang Gubernur selaku Pengguna Anggaran (PA) kepada dirinya selaku kadis yang menyelenggarakan proyek pengadaan dan peremajaan bus TransJakarta.

"Isinya penetapan saya sebagai PA dengan tugas-tugas menjalankan visi-misi Gubernur, begitu," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan dan peremajaan bus TransJakarta tidak mengarah ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

"Jadi sampai dengan (pemeriksaan) kemarin, belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Pak Jokowi.

Itu yang perlu ditegaskan," kata Basrief.

Basrief Arief menjelaskan, Udar Pristono selaku Kadishub DKI Jakarta dalam pelaksanaan proyek tersebut merupakan PA karena, Gubernur telah mengalihkan wewenangnya sebagai PA kepada kadis. Artinya, tanggung jawab Gubernur putus.

"Udar sendiri sebagai PA itu yang menjadi persoalan. Jadi dia lah yang menentukan," katanya.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), ujarnya, Udar Pristono memang mengakui mengenal dengan Michael Bimo Putranto yang merupakan mantan tim sukses Jokowi di Solo. Namun, perkenalan Udar dengan Bimo tidak terkait dengan pengadaan dan peremajaan TransJakarta.

Mengenai hal itu, Basrief meminta, penanganan kasus TransJakarta oleh pihaknya jangan dipolitisasi apalagi dikaitkan dengan proses Pilpres 2014 mengingat, Jokowi merupakan capres yang diusung koalisi parpol PDI Perjuangan (PDI-P), Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

"Jadi itu keterangan daripada Udar sendiri, kemudian dikaitkan juga dengan perkenalan dia melalui Bimo. Keterangan Pak Udar kemarin yang saya baca dari BAP, bahwa betul dia kenal sama Bimo tapi tidak ada sangkut pautnya dengan TransJakarta," jelasnya.

Dikatakan, pihaknya bekerja secara profesional dan proporsional dalam mengusut kasus tersebut. Pihaknya menangani kasus TransJakarta dengan semangat penegakan hukum bukan mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Jadi tidak ada sangkut-sangkutan politik segala macam. Kita profesional dan proporsional, berikan kesempatan kepada penyidik untuk mengungkapkan kasus ini. Saya tegaskan kepada penyidik untuk tidak terpengaruh terhadap politik saat ini kita betul-betul dalam rangka penegakan hukum, itu saja," ujarnya.


SUMBER