MERDEKA.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan ada tidaknya keterkaitan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam dugaan penyimpangan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, dari penelusuran yang dilakukan, Jokowi tidak memiliki kaitan dengan dugaan penyimpangan yang terjadi saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo itu.

"Berdasarkan penelusuran dari tim tidak ditemukan data BPMKS yang double (ganda) dan fiktif. jelas ya, jadi clear semua untuk urusan Jokowi soal BPMKS," kata Adnan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut Adnan dugaan penyimpangan dana BPMKS, diterima KPK dari laporan masyarakat tahun 2012 lalu. Kelompok yang melaporkan mengatasnamakan sebagai Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia.

"Pada tahun 2010 pemerintah kota Surakarta menganggarkan dana BPMKS sekitar Rp 23 miliar untuk jumlah siswa penerima sebanyak 110 ribu siswa," jelas Adnan.

Namun, berdasarkan hasil verifikasi data siswa yang dilakukan oleh pelapor (programmer yang disewa oleh Pemkot Solo), terungkap bahwa jumlah penerima dana BPMKS yang berhak hanya sebanyak 65.394 siswa dengan total dana Rp 10,688 miliar.

"Perbedaan data disebabkan karena banyak data yang ganda. Permasalahan data ganda telah disampaikan kepada Wali Kota Solo pada saat itu (Jokowi), namun Wali Kota tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya dan tetap menyetujui pengajuan anggaran sebesar Rp 23 miliar dengan asumsi jumlah penerima BPMKS 110 ribu siswa," jelas Adnan.

Oleh karena itu, diduga terdapat dana BPMKS yang disalurkan untuk siswa fiktif. Dana BPMKS sendiri merupakan Biaya Operasional Satuan Pendidkkan/Sekolah (BOSP). Dana itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada peserta didik/orangtua peserta didik. Besaran bantuan BPMKS itu ditentukan berdasarkan jenis kepemilikan kartu yaitu silver, gold dan platinum dan jumlah sekolah penerima dana BPMKS sebanyak 438 sekolah.

Adnan menambahkan, KPK telah melakukan pengujian melalui diskusi dan paparan secara umum dengan Wali Kota Solo dan jajaran terkait terkait tentang BPMKS sejak 2010-2014. Termasuk di antaranya meminta data terkait proses BPMKS.

"Mencakup antara lain: usulan calon penerima BPMKS dan masing-masing, anggaran dan realisasi BPMKS, rekening koran BPMKS di DPKAD pemkot Solo, transfer dana ke sekolah, rekening koran dana BPMKS di masing-masing sekolah
melakukan uji sampling kegiatan penyaluran BPMKS di beberapa sekolah mencocokkan data sebagai berikut: pengajuan penerima data BPMKS dari sekolah, jumlah kartu yang dicetak oleh BPMPT, SP2D dan bukti transfer dari rekening kas umum daerah di BOD Jateng ke rekening masing-masing sekolah," terangnya.

Secara garis besar, pengujian sampling penyaluran BPMKS ke Sekolah menunjukkan bahwa dana yang dikucurkan dari pemerintah Kota Solo telah diterima melalui transfer ke rekening BPMKS di masing-masing sekolah.

"Data jumlah penerima BPMKS di sekolah menunjukkan kesesuaian dan tidak ditemukan data yang double dan fiktif. Penelusuran dari rekening koran "kreditur sementara" di BPD jateng ke rekening masing-masing sekolah, dengan jumlah sampel transaksi sebanyak Rp 4 miliar, tidak ditemukan penerima fiktif," tandasnya.

Oleh karena itu, Adnan menyimpulkan, materi pengaduan yang disampaikan oleh pelapor tidak menunjukkan kebenaran lantaran anggaran BPMKS menurut pelapor sebesar Rp 23 miliar. Sedangkan faktanya anggaran setelah revisi adalah sebesar Rp 21,101 miliar. Terlebih Jumlah siswa penerima BPMKS menurut pelapor sebanyak 110 ribu siswa, sedangkan faktanya semester 1/2010 sebanyak 54.626 siswa dan semester II/2010 sebanyak 65.057 siswa.

Merdeka

BPMKS dan Rekening Luar Negri Sudah Clear ,Tinggal Kasus Bus Trans Jakarta ..

Jokowi terpilih jadi Walikota solo keduakalinya dengan kemenangan mutlak 90% lebih, kalau memang dia tidak bersih gk mungkin itu terjadi yg mana masyarakat Solo notabene bukan orang bodoh !!!