Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bakal dihadapkan pada tantangan besar berupa pembenahan birokrasi. Sebab, reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan. Yang mana melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran tidak sedikit jumlahnya.

Bicara soal anggaran belanja pegawai, persoalan ini selalu dikritik. Penyebabnya, porsi atau alokasi anggaran belanja pegawai sangat besar saban tahun. Di sisi lain, kinerja birokrasi tak kunjung membaik. Masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan PNS. Mulai dari keluyuran saat jam kerja, bolos usai libur Lebaran, ada pula yang berekening gendut, dan lainnya.

Besarnya anggaran belanja pegawai, termasuk di dalamnya gaji PNS, dinilai menjadi beban negara. Bahkan, kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Kondisi ini sudah dipetakan presiden terpilih Joko Widodo. Salah satu pembenahan, porsi anggaran belanja pegawai bakal ditekan.

"Belanja perjalanan dinas, pelatihan, IT cukup besar secara agregat. Dalam APBN 2015 itu desain masih boros. Ini nanti harus ada perubahan politik alokasi. Pemetaan mana yang dijadikan penghematan. Lebih fokus kemampuan rakyat. Defisit besar, pemborosan luar biasa," ujar Wasekjen PDIP , yang juga mantan Deputi Kantor Transisi Jokowi JK, Hasto Kristianto beberapa waktu lalu.

Sejumlah aturan untuk menggenjot kinerja PNS pun disiapkan. Jika tidak ditaati, siap-siap gigit jari. Merdeka.com mencatat nestapa PNS di era Jokowi.
SUMBER 1


1. TIDAK ADA KENAIKAN GAJI (SUMBER 2))
2. ANGGARAN PERJALANAN DINAS DISUNAT (SUMBER 3)
3. MEMBEBANI NEGARA BAKAL DISURUH PENSIUN DINI (SUMBER 4)
4. PERAMPINGAN K/L, NASIB PNS TIDAK JELAS (SUMBER 5)
5. SABTU MINGGU MASUK (SUMBER 6)

maaf saya kasih link aja ya.... untuk dibaca sendiri, karena takut kepanjangan jadi males bacanya.


mohon biasakan tinggalkan komen....
klo berkenan bisa saling berbagi karena panasnya cuaca akhir-akhir ini
tolong jangan jika trit ini kurang berkenan
terima kasih