TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK- Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ali Bin Dahlan, menolak revisi Peraturan Bupati yang mengatur pembayaran kontribusi sebesar Rp 1 juta bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan ijin berpoligami.
Menurut Ali BD, aturan tersebut tidak perlu direvisi karena seluruh uang yang didapatkan akan diserahkan seluruhnya ke kas daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah Lombok Timur.
"Apa saja asal halal ya, dia mau poligami, dia kaya ya. Kalau dia mau bayar satu juta, itu untuk rakyat Lombok Timur, bukan untuk saya. Jadi enggak usah direvisi, ngawak (ngawur) saja," kata Ali BD, Sabtu (11/10).
Bila perlu, kata dia, jika ada PNS yang ingin menyumbang Rp 100 juta untuk daerah, pihaknya akan menambahkan menjadi Rp 150 juta untuk disumbangkan bagi pembangunan daerah.
Menurut Ali, selain untuk memberatkan syarat poligami bagi PNS, aturan ini diberlakukan semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*)