Para politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kelompok Emron Pangkapi sepertinya keukeuh dengan pendirian mereka. Arah dukungan politik partai Kabah ini harus sudah tuntas sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014 ini.

Mereka kayaknya tak mau ketinggalan 'kereta' Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk dibawa kedalam kabinet atau pemerintahan Jokowi-JK. Mereka tak mau pengalaman buruk saat pemilihan pimpinan MPR lalu kembali terulang. Koalisi Merah (KMP) terkesan mengabaikan mereka, hingga berbuah kekecewaan.

Emron dkk akhirnya bekerja sama dengan KIH untuk mencapai pimpinan MPR meski akhirnya kalah. Namun bagi Emron dkk pengalaman buruk itu sulit dilupakan. Mereka telah memutuskan untuk memilih 'berteman' dengan KIH daripada KMP.

Emron dkk pun tak menggubris keinginan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) agar muktamar digelar setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Termasuk keputusan SDA bahwa PPP tetap berada KMP, mereka cuekin.

Menurut Emron, Muktamar VIII PPP akan digelar pada 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali diundang untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya.

"Kami berharap Pak Suryadharma Ali yang kami hormati berkenan hadiri menyampaikan pidato pertanggungjawaban DPP PPP," ujarnya, Minggu (12/10/2014).

SDA akan diajak untuk bermusyawarah dalam empat agenda muktamar yakni perubahan AD/ART, penetapan haluan dan garis besar khitah perjuangan partai, pernyataan politik koalisi dan pemilihan pengurus baru DPP PPP.

Agar terlaksananya Muktamar VIII PPP, Emron dkk mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri pengurus DPP dan 426 DPC PPP seluruh Indonesia. Menurut Emron, ketua DPW yang tidak hadir dalam rakor yang berlangsung hingga dini hari tadi itu adalah DKI Jakarta, NAD, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

"Muktamar akan kami laksanakan karena sudah memenuhi 2/3 syarat kehadiran muktamirin. 26 DPW bersedia menghadiri muktamar," tandasnya.

Terkait posisi koalisi, Emron mengisyaratkan PPP akan berlabuh ke KIH mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Sebab sejumlah pengurus PPP sudah bertemu presiden/wapres terpilih tersebut.

"Saya tidak bisa memastikan pernyataan politik mengenai posisi koalisi karena akan dibahas komisi dalam muktamar. Tapi saya melihat suasana kebatinan DPP dan DPW yang kecewa terhadap keberadaan PPP di Koalisi Merah Putih," tegas Emron.

Kekecewaan ini karena jerih payah PPP mendukung KMP pada proses politik di DPR sama sekali tak dianggap. Padahal PPP ikut serta dalam pilpres, pembahasan sekaligus pengesahan UU MD3, UU Pilkada, Tatib DPR/MPR serta mendukung paket pimpinan DPR meski tak kebagian kursi.

"Tapi sayang tidak mendapat respon yang layak dari KMP dengan tidak dilibatkannya PPP dalam paket pimpinan MPR. Mayoritas fungsionaris PPP berpandangan PPP tidak layak ikut serta di KMP, kami mengubah haluan ikut serta dalam Koalisi Indonesia Hebat," ungkapnya.

Untuk maksud itu, Emron dan Sekjen PPP Romahurmuziy pada Kamis (9/10) malam sudah bertemu dengan Jokowi membahas rencana bergabungnya PPP bersama KIH.

"Saya didampingi sekjen Romi diterima di kediaman beliau di Taman Suropati membahas peluang kerja sama antara pemerintahan Jokowi-JK dengan PPP," ungkap Emron, Minggu (12/10/2014).

Pada hari yang sama, sejumlah fungsionaris PPP juga bertemu wapres terpilih Jusuf Kalla. Waketum Suharso Monoarfa, Hasrul Azwar dan wasekjen Syaifullah Tamliha juga bertemu secara terpisah. "Pertemuan bergantian, satu per satu," kata Emron.

Dia menambahkan pertemuan itu untuk membangun kesepahaman dari keinginan PPP bersama KIH mendukung pemerintahan lima tahun ke depan. "Kami ingin ikut serta bersama membangun Indonesia," pungkasnya. [rok]

Sumber: http://dapurberita.wordpress.com/201...donesia-hebat/