Keterpilihan Pimpinan DPR dan MPR adalah sebuah kemenangan yang sangat constitutional, sah dilihat dari sisi manapun, baik secara hukum, politik dan Undang Undang. Sangat demokratis, clear tanpa adanya money politik, keberpihakan KPU dll.

Tapi anehnya banyak pihak yang marah, meradang, kecewa bahkan menghujat serta menghina dengan serendah rendah nya para pimpinan DPR dan MPR yang terpilih layaknya mereka adalah makhluk yang paling berdosa di muka bumi ini...

Lebih tragis lagi ketika seorang Pimpinan KPK yang mustinya berdiri sebagai pihak yg NETRAL dan hanya focus pada aksi pemberantasan Korupsi, dia justru ikut berkomentar dengan mengumbar kekecewaannya atas terpilihnya Ketua DPR yang baru Setya Novanto..

Sikap Abraham Samad bisa jadi menunjukkan sikap KPK secara kelembagaan, apalagi kemudian disusul oleh munculnya statement pimpinan KPK lainnya terhadap DPR yang baru, dan yang teranyar kita dihebohkan dengan munculnya berita tentang SPRINDIK PALSU atas diri Ketua DPR Setya Novanto yang bocor ke media....

Ada apa dengan hukum dan KPK kita...?

Situasinya justru terbalik 180 derajat dengan hasil Pilpres yang lalu dimana KPU dan MK memenangkan JKW-JK yang hampir seluruh rakyat dari bangsa ini bahkan dunia international pun faham jika disana sudah terjadi kecurangan yang sangat masif, terencana dan sistematis...

Anehnya semua pihak terkesan sangat memaklumi dan mengikhlaskan semua kecurangan-kecurangan itu terjadi, yang penting pasangan itu jadi. Jika tidak, negeri yang besar dengan ratusan juta penduduknya ini akan chaos dan perang saudara...Sehingga bagi semua hakim dan juri tidak perlu mengurai kesalahan dan kecurangan yang ada.

Nah lebih anehnya lagi....

Pimpinan KPK tidak satupun ada yang berkomentar miring dengan kemenangan kandidat ini JKW-JK.

Semuanya seperti tersenyum puas..

Apakah ini adakaitannya dengan berita dan gambar yang sering memperlihatkan kemesraan antara Ketua KPK dengan partai pengusung sang presiden terpilih tersebut di berbagai acara partai..?

Lalu dimana netralitas hukum itu...?

Apakah instrumen hukum dinegeri ini hanya dipakai untuk menggebuk rival politik yang berani melawan atau kritis pada penguasa ataupun partai yang sudah menjalin hubungan mesra dengan oknum oknum pimpinan KPK ataupun penegak hukum lainnya.

Siapa sih sebenarnya pemilik negeri ini? Rakyatkah atau para Penguasakah? Atau Mafia Asing dan Aseng yang menjadikan para pengurus negeri ini sebagai budak budak mereka yang dibayar dengan upah yang sangat murah tapi mampu membuat rakyat Indonesia menderita lahir bathin.

Tapi saya yakin Saatnya perubahan itu akan tiba...

Payungan