TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prahara di internal Golkar masih terus berlanjut, kepemimpinan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie telah habis masa kepemimpinannya pada 8 Oktober 2014. Dorongan untuk digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih Ketua Umum baru terus disuarakan.

Guru Besar Universitas Pertahanan, Prof Salim Said pun turut menanggapi polemik yang terjadi di internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurut Salim, prahara di internal Golkar dapat diselesaikan dengan cara yang cukup sederhana.

"Jika ABR gentlemen, ia tidak perlu dituntut mundur. Harusnya dia segera mengundurkan diri," kata Salim dalam diskusi bertema 'Menakar Dinamika Partai Golkar' di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).

Salim menilai, sikap gentlemen Ical dituntut karena melihat fenomena yang menimpa Golkar pada saat pemilihan umum presiden 2014. Menurutnya, Golkar yang menjadi partai kedua peraih suara terbanyak justru tidak dapat menampilkan Ical sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden untuk bertarung di Pilpres.

"Golkar di bawah kepemimpinan ARB tidak menjadi partai nomor satu. Dalam Pilpres ARB tidak bisa menjadi Capres, menjadi Cawapres pun tidak ada yang mau terima," tuturnya.

Masih kata Salim, kalau Ical gentlemen dan mengakui kegagalan memimpin Golkar maka ribut-ribut untuk menyelenggarakan Munas dapat dihindarkan. Ical, kata Salim dapat melihat pengalaman dalam kepemimpinan di Golkar dan Pileg dan Pilpres jadi tolak ukur.

"Kalau ARB gentlemen, tidak perlu ribut-ribut di internal Golkar. Ada dasar kuat ARB mundur dan membantu menyelenggarakan Munas memilih Ketua Umum baru," tandasnya.

sumber :
http://www.tribunnews.com/nasional/2...ituntut-mundur