Jokowi-JK perlu Model Pendekatan Baru Kelola Infrastruktur
21 Agustus 2014 18:35 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembangunan infrastruktur memiliki efek berganda terhadap dinamika kegiatan ekonomi yang lain.

Oleh karena itu, Jokowi-JK memandang perlu model pendekatan baru dalam mengelola infrastruktur nasional. Ragam pendekatan tersebut, antara lain, pertama, infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata. Tetapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Kedua, pembangunan infrastruktur harus melibatkan semua sektor dan tidak parsial. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektivitas nasional yang berbasis maritim. Keempat, perlu adanya gambar besar dalam pengelolaan infrastruktur nasional.

"Dan kelima, pengelolaan infrastruktur harus melibatkan potensi swasta," papar Deputi bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat, dan Transpotasi Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal, kepada Metrotvnews.com, Kamis (21/8/2014).

Pada lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berkisar pada angka 5,8% (2005-2013), sedangkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur berkisar pada angka 4-5% dari PDB. Bila dibandingkan dengan India dan Tiongkok, investasi infrastruktur di Indonesia boleh dikatakan tertinggal jauh.

Sejak tahun 2009 investasi infrastruktur di India sudah mencapai 7% dari PDB, sedangkan di Tiongkok sejak 2005 investasi infrastruktur sudah mencapai 9-11% dari PDB. Tambahan anggaran 1% PDB hanya mendorong 0,17% pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan di India 0,28% dan Tiongkok 0,33%.

Jokowi-JK menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% per tahun selama kepemimpinannya sampai tahun 2019. "Untuk mencapai angka pertumbuhan 7% ini, dibutuhkan investasi infrastruktur setidaknya sebesar Rp6.500 triliun," kata Akbar.

Namun, sambung dia, hanya 25% atau berkisar Rp1.638 triliun kebutuhan investasi dapat disediakan dari APBN. Sedangkan 75% lainnya harus dicarikan pembiayaan dari pihak lain seperti BUMN maupun pihak swasta.

Dalam Nawa Cita (9 Agenda Perubahan) Jokowi-JK ada komitmen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat, baik di pasar nasional maupun pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bergerak maju seiring pertumbuhan di negara-negara Asia lainnya.

Jokowi-JK, papar dia, berkomitmen untuk membangun infrastruktur antara lain infrastruktur kelistrikan di mana terjadi penambahan minimal 35 ribu MW (mega watt) listrik untuk menerangi nusantara. Membangun infrastruktur jalan sekurang-kurangnya 2000 km, membangun serta merenovasi sekurang-kurangnya 10 pelabuhan laut dan bandara.

"Membangun 10 kawasan industri baru berikut hunian untuk para buruh, membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi pasar tradisional yang telah ada," papar Akbar.

Beberapa hal yang akan dilakukan Jokowi-JK untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi komitmennya antara lain, pertama memperbesar ruang fiskal yang berasal dari pengurangan subsidi energi untuk membiayai pengurangan infrastruktur pemerintah.

"Kedua, mendayagunakan BUMN untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur. Ketiga, membuat iklim investasi dan skema yang menarik sehingga sektor swasta tertarik untuk melakukan investasi dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur," paparnya.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...-infrastruktur

Kebutuhan Biaya Infrastruktur Pemerintahan Jokowi Capai Rp 6.500 Triliun
19 Aug 2014

Infrastruktur Akbar Faisal mengatakan kebutuhan anggaran pemerintahan Jokowi-JK untuk membiayai program infrastruktur, mencapai Rp 6.500 triliun. Nilai tersebut adalah kebutuhan anggaran untuk lima tahun masa pemerintahan mendatang.

Jika dirata-ratakan, setiap tahun kebutuhan anggaran infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK mencapai Rp 1.300 triliun. Jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan anggaran infrastruktur pemerintahan saat ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 hanya Rp 184,3 triliun. Sementara anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 mencapai Rp 206,6 triliun.

Akbar memang belum bisa menjelaskan apakah kebutuhan biaya infrastruktur tersebut akan sepenuhnya dibiayai pemerintah, atau dibiayai lewat kerjasama dengan swasta. Dia juga belum bisa merinci apa saja program pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Yang pasti, Jokowi sempat menyebutkan beberapa program pembangunan infrastruktur, seperti tol laut dan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas.

“Untuk program infrastruktur ini, kami masih melakukan pembahasan di Tim Transisi,” ujar Akbar kepada Katadata, Selasa (18/8).

Akbar juga mempersoalkan anggaran untuk infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang baru saja diajukan oleh pemerintahan saat ini. Dia merasa heran pemerintah saat ini menganggarkan dana infrastruktur tahun depan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Padahal, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat infrastruktur.

Menurutnya pemerintah saat ini bukannya memberi ruang anggaran bagi pemerintahan baru, tapi malah mencantumkan beberapa pos anggaran yang tidak tepat. Misalnya anggaran kunjungan kerja ke luar negeri untuk eksekutif dan legislatif, yang mencapai Rp 32 triliun. Anggaran ini, kata Akbar yang pernah menjadi anggota legislatif, dianggap sebagai pemborosan.

Makanya saat ini, Tim Transisi sedang melakukan formulasi tentang pos anggaran yang dinilai tidak tepat itu untuk diubah dalam APBN Perubahan (APBNP) 2015. DPR memang belum mengesahkan APBN tahun depan.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa DPR memutuskan Undang-Undang APBN selambat-lambatnya dua bulan (Oktober), sebelum memasuki tahun anggaran APBN tersebut. Artinya, masih ada waktu bagi pemerintahan baru untuk mengusulkan anggaran APBN lewat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa pembahasan APBN saat ini.

Namun Akbar mengaku hingga saat ini, Tim Transisi Jokowi-JK belum melakukan koordinasi dengan DPR terkait pembahasan APBN 2015. Kemungkinan besar revisi APBN ini akan dilakukan lewat APBN Perubahan pada tahun depan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Achmad Hermanto Dardak merasa yakin anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2015 yang diajukan pemerintahan sekarang, akan direvisi oleh pemerintahan yang baru. Mengingat pembahasan RAPBN 2015 tidak melibatkan atau melalui koordinasi dengan pemerintahan yang baru. Koordinasi dengan pemerintahan yang baru (Jokowi-JK), akan dilakukan dalam pertemuan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam waktu dekat.

Menurutnya sangat wajar jika RAPBN direvisi, sebelum disahkan menjadi APBN. "Yang dulu (dalam RAPBN 2014) juga anggarannya Rp 70 triliunan. Tapi jadinya (dalam APBN 2014) bisa Rp 80 triliunan juga kan. Jadi saya yakin akan berubah di pemerintahan selanjutnya," ujar dia, saat pembukaan acara "Forbes Leadership on State Owned Enterprises: Managing Transition" di HOTEL JW Mariot, Jakarta, Selasa (19/8).
http://katadata.co.id/berita/2014/08...p-6500-triliun


Program Infrastruktur Jokowi Sulit Terealisasi
SABTU, 16 AGUSTUS 2014 | 05:21 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior PT Standard Chartered, Fauzi Ichsan, menyangsikan program-program yang dijanjikan presiden terpilih versi rekapitulasi KPU, Joko Widodo, akan dapat terealisasi. Program-program seperti pembangunan tol laut, infrastruktur desa, persawahan dan sebagainya, akan terbentur anggaran. "Dananya dari mana? Sementara belanja negara sebagian besar tersedot oleh subsidi BBM," katanya saat dihubungi, Jumat, 15 Agustus 2015. (Baca: Peran BUMN dalam Proyek Infrastruktur Ditingkatkan)

Dalam nota keuangan RAPBN 2015, beban subsidi energi untuk BBM dan listrik sebesar Rp 363,5 triliun. Meski jumlahnya menurun dibanding APBNP 2014, pemerintah yang baru tetap akan mendapat beban pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun dari pemerintahan sebelumnya. "Meningkatnya beban subsidi BBM dalam RAPBN 2015 akan membatasi ruang gerak pemerintahan baru," kata Fauzi.

Dengan adanya pengalihan beban subsidi, pemerintahan yang baru akan menerima warisan bom waktu fiskal. Karena itu, pemerintahan baru harus memiliki fleksibilitas fiskal apabila tetap ingin menjalankan berbagai proyek di atas, termasuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Siapa pun yang akan jadi presiden, harga BBM harus dinaikkan," kata Fauzi. (Baca: Chairul Tanjung: Tantangan Ekonomi Sangat Berat)

Menurut Fauzi, bom waktu fiskal tidak perlu terjadi apabila pemerintah yang sekarang mau menanggung sedikit risiko tersebut dengan menaikkan harga BBM bersubsidi setidaknya 20 persen. Dengan demikian, beban kenaikan harga BBM pemerintahan yang baru tidak terlalu besar.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Anton Gunawan, mengatakan pemerintahan yang baru tidak perlu takut terhadap beban fiskal. Sebab, program-program infrastruktur tidak harus selalu menggunakan anggaran APBN. Pemerintah bisa mengkaji opsi kerja sama investasi dengan pihak swasta. "Dengan catatan, semua proses yang menghambat kelancaran proyek seperti perizinan berbelit dan korupsi harus dipangkas," katanya. (baca; SBY Klaim Cetak Prestasi Ekonomi Tertinggi)

Anton setuju dengan rencana kebijakan Joko Widodo yang akan memangkas subsidi BBM dalam waktu empat tahun. Namun, ia tidak sepakat bila pemerintahan yang baru tetap terpaku pada paradigma terbatasnya ruang fiskal. "Kalau paradigma itu tidak diubah, proyek infrastruktur akan terus jalan di tempat."
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...it-Terealisasi





Bandara di Atas Air Pertama di Indonesia Resmi Mulai Dibangun
17 Juni 2014 15:28:58

SEMARANG - PT Angkasa Pura I (Persero) resmi memulai pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani dengan dilakukannya kegiatan groundbreaking pembangunan bandara kebanggaan masyarakat Jawa Tengah ini di Semarang, Jawa Tengah, hari ini (17/6). Sebelum dilakukan groundbreaking, dilaksanakan penandatanganan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) oleh President Director Angkasa Pura Airports Tommy Soetomo dan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo, dan disaksikan oleh Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Budiman, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Dalam momentum 50 tahun usia Angkasa Pura Airports tahun ini, kami melakukan groundbreaking pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani. Pengembangan bandara bertujuan untuk semakin meningkatkan layanan kepada para penumpang. Pada 2013 terakumulasi trafik penumpang di Bandara Ahmad Yani mencapai 3,2 juta orang. Saat ini, terminal penumpang Bandara Ahmad Yani hanya memiliki luas sekitar 6.700 m2. Dengan pengembangan ini, luas terminal penumpang akan menjadi 58.652 m2 yang mampu menampung 6 hingga 7 juta penumpang per tahun," ujar Tommy Soetomo.

"Dengan pelaksanaan pengembangan bandara, permasalahan lack of capacity akan mampu teratasi. Selain itu, melalui pengembangan bandara ini akan memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan pariwisata di Jawa Tengah bagian utara dan sekitarnya," kata Tommy. Dalam pelaksanaannya, imbuh Tommy, Bandara Ahmad Yani Semarang dibangun di atas tanah milik negara - dalam hal ini TNI AD - yang dikerjasamakan kepada Angkasa Pura Airports.

Bangunan terminal Bandara Internasional Ahmad Yani ini mengusung konsep unik, yaitu sebagai floating airport atau bandara yang berada di atas air pertama di Indonesia. Bandara ini juga mengusung konsep eco-airport yang ramah lingkungan. "Angkasa Pura Airports akan mendaftarkan bandara ini di Green Building Council Indonesia (GBCI)," kata Tommy.

Selain kapasitas yang semakin meningkat, beberapa fasilitas juga dihadirkan, diantaranya 30 konter check-in, 3 unit aviobridge, 4 konter visa on arrival (VoA), 5 unit elevator, 1 unit travelator, serta 7 unit eskalator. Selain itu, bandara ini akan dilengkapi dengan area parkir seluas 43.634 m dan baggage make-up yang menggunakan sistem Baggage Handling System (BHS) dari yang sebelumnya masih manual.

Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pengembangan bandara-bandara yang telah dilakukan oleh Angkasa Pura Airports, setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Terminal 2 (T2) Bandara Internasional Juanda Surabaya, serta Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan.
http://www.angkasapura1.co.id/detail...mulai-dibangun

Lion Air Akan Bangun Bandara di Lebak Banten
236147_620

Maskapai penerbangan swasta Lion Air akan membangun bandar udara sendiri di Lebak, Provinsi Banten. Presiden Direktur Lion Rusdi Kirana bersama Direktur Utama PT Kereta Api Ignasius Jonan terbang dengan helikopter menyusuri jalur kereta dari Jakarta hingga Banten pada 9 Juli 2014.
Cita-cita Lion ini diungkap seorang pejabat kepada Tempo pada pertengahan Agustus lalu. Pemerintah Provinsi Banten mengkonfirmasi soal itu. Sekretaris Daerah Banten Muhadi menyebutkan adanya surat permintaan rekomendasi gubernur dari Bupati Lebak. Surat bernomor 050/940-BPMPPT/2014 tertanggal 27 Juni 2014 itu berisi permohonan penetapan pembangunan bandara ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten menindaklanjuti dengan membahas rencana pembangunan bandara. “Rapat dilakukan pada 18 Juli lalu,” kata Muhadi kepada Tempo, Agustus lalu. (Baca: Bos Lion Air Incar Proyek Kereta Ekspress Bandara)
Kabar mengenai rencana ekspansi Lion Group di Lebak telah tercium di Kementerian Perhubungan. Sekitar awal Agustus, Rusdi Kirana dan Direktur Umum Edward Sirait datang ke Kementerian Perhubungan meminta dukungan akses bandara melalui jalur kereta menuju Lebak.
Juru bicara Kementerian Perhubungan, Julius Adravida Barata, mengatakan keinginan Lion merupakan rencana yang masuk akal. “Mereka mau mendatangkan pesawat yang banyak,” katanya. Sekretaris Perusahaan Lion Air Adhitya Simanjuntak tak menampik kabar itu. “Prastudi kelayakan memang sudah dilakukan di Lebak,” ujarnya. Sedangkan Rusdi memilih irit bicara. “Sepertinya belum waktunya. Maaf,” katanya. Jonan pun bungkam.
Rencana Lion membangun bandara menjadi laporan majalah Tempo berjudul “Megaproyek Bandara Singa” yang terbit Senin, 8 September 2014.
http://arsitektur-indonesia.com/2014...-lebak-banten/

-----------------------------------

Gua pernah berkhayal, Pemerintah mau membuat Bandara Air di wilayah-wilayah Wisata di tanah Air yang mempunyai danau luas, sungai yang cukup besar untuk bisa di darati pesawat ampibi seperti sungai-sungai Kapuas, Barito, Mahakam, Musi dan Membramo atau wilayah yang memiliki pantai yang tenang ombaknya. Semuanya dimaksudkan untuk menunjang industri parawisata di seluruh tanah air. Pembangunan bandara air pasti tak terlalu sulit direalisasikan, ketimbang seperti khayalan Jokowi yang mau membuat Tol Laut atau Bendungan Jakarta itu. Toh biayanya tak begitu besar, dan saya yakin perusahaan seperti Lion Air itu, atau BUMN spt Waskita Karya akan berani investasi membangun bandara air seperti itu bila di izinkan Pemerintah.

Keuntungan akan luar biasa bagi perekonomian di daerah wisata itu, dan tentunya juga untuk industri wisata seperti perhotelan, travel, restoran, kerajinan rakyat, dan tentunya maskapai penerbangan nasional. Dipastikan akan banyak wisatawan dari seluruh tanah air dan mancanegara akan bisa langsung mendarat di lokasi wisata seperti di danau Toba-Sumut, Danau Air Tawar-Aceh, Waduk Karangkates-Malang, Danau Sentani-Jayapura, atau danau Maninjau-Sumbar. Orang Singapore atau Malaysia yang ingin ke danau Toba atau ke danau Maninjau misalnya atau ke danau air tawar di Aceh itu, bisa langsung berangkat dari bandara di negerinya masing-masing, sehingga tak perlu lagi transit di Medan atau Padang