Kamis, 9 Oktober 2014 | 19:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, partainya tak akan mengikuti agenda dan skenario di parlemen yang disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan, dengan kekuatan yang dimiliki di parlemen, Koalisi Merah Putih akan mampu mengendalikan legislatif dan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo. PAN merupakan salah satu anggota Koalisi Merah Putih. (Baca: Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya)

"Menanggapi statement Hashim Djojojadikusumo bahwa Koalisi Merah Putih akan menggunakan power untuk menghentikan Jokowi, kami menegaskan bahwa PAN sama sekali tidak berminat untuk ikut-ikutan soal itu," demikian ujar Bara, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (9/10/2014) petang.

Bara mengatakan, PAN menganggap sikap itu sangat tidak bertanggung jawab dan bisa mengorbankan kepentingan nasional dan rakyat. (Baca: Ruhut: Ingat Pak Hashim, Mulutmu Harimaumu)

"Bagi PAN, kompetisi politik pemilihan presiden sudah selesai dan bangsa Indonesia harus move on untuk mencapai masa depan yang baik. Tugas para elite politik adalah mengajak seluruh bangsa untuk move on, bukan justru memprovokasi rakyat untuk terus memelihara konflik," paparnya.

PAN, lanjut Bara, akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki di parlemen untuk berperan secara konstruktif dalam proses politik. (Baca: Soal Pernyataan Hashim "Ada Harga yang Harus Dibayar", Ini Tanggapan Jokowi)

"Kami tidak akan menggunakan kekuasan untuk sekadar menjadi obstructionist (perusak). Sikap yang kami ambil, apakah itu untuk mendukung atau mengkritisi kebijakan pemerintah, diambil menggunakan pertimbangan rasional dan atas kepentingan nasional," kata Bara.

Hashim beri "warning" Jokowi

Sebelumnya, Hashim mengatakan, ada harga yang harus dibayar oleh presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pilpres yang lalu. Hashim, dalam artikel yang ditayangkan The Wall Street Journal versi online, menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal".

"Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim.

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo.

Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga, seperti kepala Polri, panglima TNI, hakim agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi.

"Prabowo dan para pemimpin partai koalisi akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif," katanya.
SUMBER