PPP Membelot, Koalisi Merah Putih pun Kedodoran
Indah Mutiara Kami - detikNews


Berebut Ketua MPR
Jakarta - Senyum ceria mengembang dari wajah petinggi Partai Persatuan Pembangunan dan sejumlah pengurus teras partai anggota Koalisi Indonesia Hebat. Di lantai 15 gedung Nusantara I ruang Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Selasa (7/10/2014) sore tadi terjalin kesepakatan antara partai berlambang Kakbah itu dengan koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

PPP akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat untuk mengajukan paket calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bergabungnya PPP ke gerbong lawan, membuat Koalisi Merah Putih kian kedodoran.

Menghadapi pemilihan calon pimpinan MPR, kekuatan koalisi yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres lalu itu akan berkurang. Di MPR PPP memiliki 39 kursi.

Memang beralihnya suara PPP ke kubu Jokowi-JK belum tentu membuat suara Koalisi Merah Putih kalah jika pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui voting.

Maklum, tanpa PPP pun, saat ini Koalisi Merah Putih masih memiliki kekuatan 313 kursi di MPR. Kekuatan itu merupakan gabungan dari Fraksi Partai Gerindra (73 kursi), Fraksi PAN (48 kursi), Fraksi Partai Golkar (91 kursi), Fraksi PKS (40 kursi), Fraksi Demokrat (61 kursi).

Sementara Koalisi Indonesia Hebat hanya 247 kursi yang merupakan gabungan dari PDI Perjuangan (109 kursi), Fraksi PKB (47 kursi), Partai NasDem (36 kursi), Fraksi Hanura (16 kursi) dan Fraksi PPP (39 kursi).

Tanpa memperhitungkan sebanyak 132 anggota DPD, Koalisi Merah Putih memang masih unggul atas Koalisi Indonesia Hebat. Namun Koalisi Merah Putih masih harus berjuang agar bisa menggandeng satu nama dari DPD.

Pasalnya Koalisi Merah Putih masih menolak nama senator Oesman Sapta Odang yang dicalonkan oleh DPD sebagai calon pimpinan MPR.

Sesuai ketentuan tata tertib MPR, maka paket yang diajukan sebagai calon pimpinan harus menyertakan satu nama senator yang diajukan oleh DPD.Koalisi Merah Putih terancam tak bisa mengajukan paket jika tetap menolak nama Oesman Sapta. Apabila itu terjadi, maka hanya Koalisi Indonesia Hebat yang dapat mengajukan paket pimpinan MPR.

Gugatan[sunting | sunting sumber]
Terhadap Keputusan Keabsahan Kepengurusan HKTI dibawah Kepemimpinan Ketua Umum DR. Oesman Sapta tersebut telah dilakukan gugatan oleh Prabowo Subianto melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terakhir mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 310 K/TUN/2012 tertanggal 23 Juli 2013 yang menolak gugatan Prabowo Subianto.[1]