Legislator sekaligus Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya masih tetap menginginkan musyawarah dan mufakat dalam proses pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dia mengatakan tak ingin pemilihan melalui mekanisme voting atau pemungutan suara.

"Tapi insya Allah kami siap apa pun mekanismenya," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014. Dia mengatakan PDI Perjuangan menginginkan pemilihan secepatnya agar rakyat segera mengetahui sikap politik yang diusung oleh setiap partai.

Awalnya, kata Puan, posisi pimpinan MPR sebaiknya dibagi antara koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo dan bekas kandidat presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR diharapkan berasal dari dewan perwakilan daerah, sementara empat wakilnya dibagi rata di antara kedua kubu.

Puan mengaku tidak mengetahui strategi atau keinginan koalisi Prabowo yang sedang melakukan konsolidasi dan rapat. Puan menjelaskan, yang menjadi masalah, ada dua pihak yang ingin memberikan usulan di MPR. "Semoga kami masih bisa diberi ruang di MPR, tapi sampai saat ini saya lihat belum ada kesepakatan dari koalisi Prabowo."

Puan mengatakan koalisi pendukung Jokowi tetap menginginkan pengambilan keputusan Selasa ini sesuai jadwal. Dia tak ingin aturan tata tertib MPR hanya menguntungkan salah satu pihak. "Kita jangan sampai mengulang tirani seperti pemilihan di DPR," ujarnya. Puan meminta partai pengusung Prabowo untuk menunjukkan etika berpolitik.

SUMBER