JAKARTA - Kisruh anggota Fraksi PDIP dan sejumlah
anggota DPR lain, yang sempat maju ke depan meja Pemimpin
DPR saat rapat paripurna
pemilihan Pemimpin MPR. Legislator PDIP Adian Napitupulu
mengatakan, aksi serupa bisa
saja muncul, jika pemimpin sidang
tidak memberi kesempatan
kepada setiap anggota DPR
untuk menyampaikan keberatannya (interupsi). "Jelas bahwa hak bicara
anggota DPR tidak boleh
dihalangi, apalagi dalam rapat
paripurna," ujar Adian saat
dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (7/10/2014). Bagi Adian, alasan dirinya
bersama anggota DPR lainnya
maju ke depan meja pimpinan
sidang, lantaran hak
interupsinya dibatasi. Dia
mengaku kecewa setelah mikrofon yang disediakan
dimatikan. Bahkan, menurut mantan
pentolan aktivis 98 yang
tergabung dalam aliansi Forum
Kota (Forkot) ini, aksi maju ke
meja pimpinan sidang disebut
sebagai hal yang wajar dan bukan melanggar etika. Menurut dia, aksinya tersebut
dilakukan untuk mendapatkan
hak kontitusinya sebagai
anggota DPR. Dia menegaskan,
tak ada satupun anggota dewan
yang mempunyai hak menghalangi anggota dewan
lainnya menyampaikan
keberatannya. "Siapapun yang coba-coba
membatasi hak bicara anggota
DPR dengan cara apapun, dia
akan berhadapan dengan
konstitusi," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah meminta saat
rapat paripurna pemilihan
pimpinan MPR, tak ada satupun
anggota dewan yang maju
'merangsek' ke meja pimpinan sidang. Dia meminta agar meja pimpinan
sidang tetap dalam kondisi steril.
Bahkan, Fahri menyebut, aksi
'merangsek' ke depan pimpinan
sidang termasuk dalam kategori
pelanggaran berat anggota Dewan. "Orang yang terlibat maju ke
depan dan memegang pimpinan
dianggap melanggar pelanggaran
berat. Hukumannya bisa
pemecatan dan pemberhentian
sementara, intimidasi tak boleh dibiarkan," kata Fahri di DPR.

Sumur