GOLKAR sejak awal sudah cerdik. Dengan dana yang hampir tidak terbatas dan dukungan militer, intellijen, dan dan diam-diam CIA, berhasil membungkam rezim Orde Lama sekaligus mengebiri gairah rakyat untuk berpartisipasi dalam politik. Suharto tahu betul bahwa rakyat Indonesia masih lapar dan yang diperlukan adalah beras dan kestabilan keamanan yang mendukung perekonomian. Azaz Pancasila dengan perwakilan ditekankan. Partai politik disederhanakan dan dikooptasi untuk kepentingan rezim. Suharto, dan lingkaran kekuasaannya menguasai semua sumber daya Indonesia. Dan Orde Baru dengan bangga mengatakan Indonesia adalah Negara Demokrasi Pancasila karena semua tentram dan rakyat tampak bahagia.

Kepatuhan rakyat ini memang telah dibayar mahal saat ribuan orang dibunuh dan dilenyapkan dan juataan lainnya di buang di pengasingan dan di-Buru-kan. Ceritanya sudah lama dan mungkin generasi muda yang lahir setelah peristiwa itu sudah lupa. Namun teror mental ini telah menjadi hantu yang membuat rakyat Indonesia patuh dan diam selama 30 tahun di bawah Orba. Ketidakadilan tidak berani disuarakan dan rakyat dijauhkan dari hiruk-pikuk politik kekuasaan.

Demokrasi Pancasila Orba adalah demokrasi semu. Militerisme dan totaliterisme yang dibungkus dengan Pemilu setiap lima tahun untuk memilih wakil rakyat yang ditunjuk partai penguasa tidak ada pengaruhnya bagi rakyat kebanyakan. Hanya mereka yang dekat keuasaan, mengabdi pada rezim akan mendapat keuntungan, akses ekonomi, dan kekuasaan. Lagu Iwan Fals, Wakil Rakyat, sangat akurat menggambarkan demokrasi ala Orba. “Wakil rakyat seharusnya merakayat …”