REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menilai telah terjadi politik transaksional pada pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia mengungkapkan, pernah ada sejumlah permintaan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk posisi penting, termasuk direktur utama Pertamina.
"Kami dengar ada beberapa hal yang diminta. Posisi menteri ESDM, dirjen pajak, direktur Pertamina juga menteri keuangan. Ini kan menyangkut masalah perekonomian kita, harusnya diisi oleh tokoh-tokoh bersih," ujar Hasto saat ditemui di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/10). Menurutnya, bila tidak akan membuat ekonomi kita tidak sehat.
Meski menyebut ada sejumlah permintaan, Hasto enggan menyebut nama partai peminta posisi itu. Ia mengatakan, bukan hal penting untuk menyanggupi nilai tawar tersebut. Menurut dia, langkah ke depan adalah menjawab persoalan bangsa sebagai salah satu ujian parpol dan elite politik.
Wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan itu juga membantah batalnya sejumlah parpol dari Koalisi Merah Putih (KMP) merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang antara lain beranggotakan PDIP, karena sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak ingin berkomunikasi.
"Sangat picik pada proses ini hanya karena hubungan individu. Mana coba Ibu Mega pernah memberikan catatan negatif pada Pemerintahan SBY secara pribadi," tegas Hasto.
Hasto PDIP: Ada yang Meminta Kursi Strategis ke Jokowi
Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDIP yang juga Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menilai telah terjadi politik transaksional pada pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia mengungkapkan hal ini karena pernah ada sejumlah permintaan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk posisi penting, salah satunya direktur utama Pertamina.
"Yang kami dengar ada beberapa hal (yang diminta). Posisi menteri ESDM, dirjen pajak, direktur Pertamina juga menteri keuangan. Ini kan menyangkut masalah perekonomian kita, harusnya diisi oleh tokoh-tokoh bersih. Kalau tidak akan membuat ekonomi kita tidak sehat," ujar Hasto di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Meski menyebut ada sejumlah permintaan, Hasto enggan menyebut nama partai yang meminta posisi itu. Dia mengatakan, bukan hal penting untuk menyanggupi nilai tawar tersebut. Menurut dia, langkah ke depan adalah menjawab persoalan bangsa sebagai salah satu ujian parpol dan elite politik.
Wasekjen PDIP itu juga membantah batalnya sejumlah parpol dari Koalisi Merah Putih (KMP) merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang antara lain beranggotakan PDIP, karena sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak ingin berkomunikasi.
"Sangat picik pada proses ini (membangun pemerintah) hanya karena hubungan individu. Mana coba Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) pernah memberikan catatan negatif pada Pemerintahan SBY secara pribadi. Yang dikritik adalah kebijakannya," tegas Hasto. (Sss)
Sebegitu strategiskah posisi Direktur Jenderal Pajak, sampai2 ada yang bernafsu ingin mendudukinya. Padahal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Apa jadinya jika pengumpul 70% penerimaan negara dikuasai oleh politikus yang tidak bertanggung jawab.
Sudah saatnya Jokowi selaku presiden, menempatkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Hal ini sangat penting untuk mendukung pencapaian program2 yang sudah dicanangkan dalam Nawa Cita yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
Komentar kaskuser
Quote:
Original Posted By Joko.Wi►HehehehS E N S O R. ini paling suara internal, yang minta pemekaran (instansi pajak) menjadi setingkat Badan hehehS E N S O R. Sabar lah.., itu (saya) dilantik aja belum. Nanti kita bisa dianalisis, perlu ndak (dimekarkan menjadi Badan), kalo perlu ya kita mekarkan..., ndak ada masalah, biasa biasa aja.
Jangan lupa.., jangan coba coba mempolisir instansi negara. Catat itu! Saya ndak akan main-main.
Quote:
Original Posted By gayoung►kalau berani, semua anggota dewan, termasuk yang di daerah2, para pejabat negara, di buka SPT nya, dibuka data pajaknya. nanti biar masyarakat sendiri yang mengawasi.
Tantangan buat pak jokowi - jk
taro pejwan dong om admin, biar Pak JKW dan/atau timnya, menerima tantangan saya. terima kasih.
Selain LHKPN, SPT adalah alat pembuktian keteladanan seorang pejabat negara.
sayang ditjen pajak ga bisa buka bahkan diberikan kuasa untuk membuka karena di UU KUP tidak mengatur demikian kecuali diubah.
apalagi dengan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung, rakyat perlu yakin bahwa anggota dewan yang mereka pilih kredibel.
masa rakyat mau dipimpin oleh org yang bayar pajaknya sama dengan agan, di bawah agan atau jangan jangan ga bayar sama sekali
