TERBENTUKNYA tentara Republik Indonesia bermula dari sebuah barisan untuk menjaga keamanan saja dalam upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dengan darah dan air mata. Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 menyatakan "untuk memperkuat rasa keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat".

Pendahuluan

Setiap tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mengenang kontribusi besar yang telah disumbangkan oleh para pejuang dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dengan pengorbanan yang tiada kira, darah dan air mata.

Peringatan ini layak untuk disematkan sebagai penghargaan tertinggi untuk mengenang kembali kiprah perjuangan TNI agar generasi bangsa dapat mengambil pelajaran penting arti pengorbanan dan perjuangan itu. Tentu konteksnya menjadi berbeda, jika dulu pengorbanan para pejuang diorientasikan merebut kemerdekaan, sedang saat ini untuk mempertahankan Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) tetap berdiri kokoh dan utuh sebagai sebuah negara bangsa yang besar. Berbagai tantangan dan ancaman tidak mungkin reda begitu saja, banyak negara lain melirik kawasan Indonesia dengan potensi alamnya yang subur makmur di ribuan pulaunya.

Sungguh memprihatinkan beberapa kawasan kepulauan Indonesia "direbut" dengan dalih masuk wilayah negara lain, padahal secara resmi masuk sebagai wilayah kekuasaan NKRI. Kawasan perbatasan memerlukan penjagaan tingkat tinggi dan perhatian yang besar jika menginginkan Indonesia masih menjadi negara yang utuh dan tidak diklaim oleh negara lain. Penjagaan yang ketat bukanlah pekerjaan mudah dan sederhana, akan tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah juga memberikan perhatian kepada penduduknya. Kawasan perbatasan adalah wajah Indonesia dan penduduknya masih hidup dalam keterbelakangan baik secara pendidikan dan ekonomi, bahkan mereka dikabarkan sudah tidak lagi mempunyai kebanggaan lagi sebagai warga negara Indonesia sebab kalah dengan negara lain di sampingnya yang justru mempunyai perhatian yang besar.
Penjagaan kawasan adalah tugas besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tahun 2012 ini diperingati hari jadinya ke-67. Sedangkan perhatian besar kepada warga negara adalah tugas dan tanggung jawab besar Pemerintah Republik Indonesia.

Mengenang Sejarah Kelahiran TNI

Proses kelahiran TNI penuh liku dan dinamika yang mengiringi. Sejarah mencatat bahwa perjuangan menegakkan NKRI tidak lepas dari semangat perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghilangan harkat kemanusiaan. Menurut Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda untuk menjajah kembali melalui senjata. Secara organisatoris TNI merupakan perkembangan dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa "untuk memperkuat rasa keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat". Dan, untuk memperbaiki susunan organisasi yang sesuai dengan dasar militer internasional dirubah lagi namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) yang di dalamnya terintegrasi laskar dan badan perjuangan rakyat lainnya.

Resmi menjadi Tentaran Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 Juni 1947 yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) berasal dari para pemuda dengan latar sosial dan kultur yang berbeda-beda. TNI lahir dalam kancah perjuangan awal NKRI yang bukan saja bertugas mengawal kemerdekaan dan keutuhan negara, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting integrasi bangsa. Oleh karenanya pantaslah dikatakan bahwa TNI adalah bagian dari rakyat dan menyatu dalam NKRI guna menjaga keutuhan wilayahnya dengan keringat, darah dan air mata. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Laksamana TNI Agus Suhartono.

a. Masa-masa Kritis Perang Kemerdekaan

Masa-masa kritis merupakan masa awal pergerakan melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah direbut oleh bangsa Indonesia. Pada masa TNI berhasil mengabdikan dirinya sebagai sebuah kekuatan yang diakui oleh dunia karena mampu mempertahankan kemerdekaan walaupun tertinggal jauh dari sisi persenjataan. Torehan tinta emas ini karena TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi dan tentara nasional.

b. Masa Orde Baru

Keberadaan TNI pernah digabungkan dengan kepolisian. Penggabungan dua kekuatan ini diberi nama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Tugas yang diperankannya pun pada masa ini menjadi sebuah alat negara yang paling ditakuti karena memiliki kewenangan yang hampir tidak terbatas. Tidak terbatas karena ABRI mempunyai peran ganda yang biasa disebut dengan dwi fungsi ABRI. Namun sayangnya memang ada faktor penting yang oleh sebagian kalangan masyarakat pro demokrasi memberikan kritik atas perannya pada lini politik. Artinya peran yang dimainkan oleh ABRI ini adalah sebagai alat kekuasaan. Terlebih kekuasaan orba (orde baru) bisa bertahan begitu lama (kurang lebih 30 tahun) adalah salah satunya peran ABRI yang sangat ditakuti karena banyak aktifis "hilang" entah ke mana rimbanya. Orde baru sangat alergi dengan kritik karena akan menggangu kekuasaan dengan program pembangunannya, padahal tidak jarang justru "mengorbankan" rakyat.

Menurut penulis, di sini bukan ABRI-nya yang salah akan tetapi pemanfaatan sebagai alat politik kekuasaan itulah yang sebenarnya kontra produktif terhadap pilihan demokrasi sebagai sistem pengelolaan negara. Demokrasi Indonesia adalah sistem dengan mekanisme perwakilan, akan tetapi mengapa justru kekuatan-kekuatan kritis penyeimbang kekuasaan harus dimatikan ? Dalam teori kekuasaan menyebutkan bahwa the power attend to corrupt (kekuasaan cenderung menyimpang/ korup) sehingga membutuhkan kekuataan penyeimbang agar benar-benar sesuai dengan harapan rakyat. Banyak peristiwa penting (penculikan) masih kabur, belum terungkap dan masih menjadi PR besar hingga sekarang. Banyak keluarga korban yang menuntut adanya kejelasan nasib anggota keluarganya yang menjadi korban tumbal kekuasaan pada saat itu.

c. Masa Orde Reformasi

Oleh karena keberadaan tentara pada masa orba digunakan sebagai alat kekuasaan, maka kritik keras dilontarkan. Sehingga bangsa Indonesia bersepakat bahwa TNI adalah negara, bukan alat politik kekuasaan. Sekarang ini (14 tahun perjalanan reformasi 1998-2012) masih dapat disaksikan berbagai tantangan dan kendala yang tersisa dalam pasang-surut hubungan sipil-militer.

Menurut Launa SIP MM, di era kepemimpinan BJ Habibie (1998-¬1999), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004¬-sekarang), hubungan sipil-militer relatif harmonis dan berjalan efektif. Ketiga pemimpin pemerintahan itu dapat bekerja sama apik dengan para pemimpin militer. Berbeda dengan masa pemerintahan Presiden K H Abdurrahman Wahid (1999-2001), hubungan sipil-militer dapat dikatakan berada pada titik yang paling nadir. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri telah dikeluarkan TAP MPR No.VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No.VII/ MPR/ 2000 tentang Peran TNI dan peran Polri.
Artinya adalah bahwa telah terjadi pemisahan peran antara TNI dan Polri, yaitu peran pertahanan (TNI) dan peran keamanan (Polri). Konsep peran ini harus benar-benar dijalankan, sebaik apa pun konsep apabila dalam aplikasinya setengah hati akan sangat berbahaya. Perumusan peran TNI ini sudah tepat, akan tetapi bukan tidak mungkin dalam perjalanan implementasinya akan terdapat batu sandungan yang akan menjerumuskan TNI seperti fenomena yang terjadi pada masa lalu yaitu label represif, pro status quo, militeristik (kekerasan) dan hampir-hampir menjadi stigma. Cermin penyalahgunaan konsep dwi fungsi ABRI dan kekuasaan di masa lalu merupakan pelajaran berharga untuk tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Jati Diri TNI

Perumusan konsep TNI sebagai alat negara bidang pertahanan sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR No.VI dan VII/ MPR/2000 kemudian diturunkan dalam Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004 pada pasal 2-nya menyebutkan bahwa jati diri TNI adalah :

Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama.
Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.


TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dengan tugas pokok yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sedangkan pelaksanaannya dijelaskan pada ayat (2) yaitu dilakukan dengan cara :
1. Operasi militer untuk perang
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
Mengatasi pemberontakan bersenjata.
Mengatasi aksi terorisme.
Mengamankan wilayah perbatasan.
Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
Membantu tugas pemerintahan di daerah.
Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.


Semangat Pengorbanan Prajurit

Masa depan penuh dengan tantangan yang tidak ringan. Ancaman masih saja ada dan tidak ringan, biarpun perang dingin telah lama berakhir, namun dunia tidak serta-merta aman. Konstelasi lingkungan strategis berubah dengan cepat, baik internal, regional maupun global. Banyak negara di dunia terus mengembangkan persenjataannya bahkan sampai teknologi nuklir pemusnah masal.

Indonesia sebagai negara bangsa yang sangat luas dengan posisi geografis yang amat strategis, membutuhkan benteng pertahanan yang kuat untuk mempertahankan setiap jengkal tanahnya, tidak boleh ada perebutan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia oleh bangsa lain. Bahkan sekarang ini tidak hanya wilayah saja yang terus mendapatkan ancaman, akan tetapi kekayaan alamnya pun juga rawan dari penjarahan bangsa lain. Diperlukan sistem pertahanan yang tangguh dengan didukung oleh tentara yang kuat dan profesional sehingga memancarkan daya tangkal tinggi, yaitu prajurit yang ditakuti lawan, disegani kawan dan dicintai rakyat, prajurit yang berada di garda terdepan dalam mempertahankan setiap jengkal tanah di negeri tercinta ini. Prajurit yang mewarisi semangat juang dan pengorbanan para pejuang dalam merebut kemerdekaan. (R.26)


selamat juga merayakan hari raya idul adhakalo sempet nyate2