Megawati Biang Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat

JAKARTA - Pengamat politik Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan menilai, kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di berbagai konstelasi politik disebabkan oleh gaya berpolitik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang cenderung eksklusif.

"Kegagalan KIH dalam kasus RUU Pilkada, MD3, dan pimpinan DPR adalah indikator kegagalan lobi dan komunikasi KIH, khususnya PDIP ditentukan oleh Megawati yang komunikasi politiknya cenderung eksklusif," katanya kepada Okezone, di Jakarta, Kamis (2/3/2014).

Menurut Bakir, dalam sistem kepartaian yang cenderung paternalistik memang peran ketua umum sangat menentukan. Sehingga tidak heran, jika Megawati memiliki peran penting kendati PDIP memiliki suara tetinggi.

Namun, hal itu kata dia, bukan berarti membuat partai ini tidak proaktif dalam membangun komunikasi politik.

"Seharusnya tetap proaktif untuk membangun komunikasi. Kekakuan komunikasi PDIP telah mengantarkan PDIP tak beranjak dari kegagalannya sebagaimana pada pemilu 1999," ulasnya.

Bakir pun tidak memungkiri kalau kegagalan PDIP bersama koalisinya, PKB, NasDem, dan Hanura terutama dalam pembahasan RUU Pilkada disebabkan oleh kekakuan Mega dalam membangun berkomunikasi dan lobi KIH.

Di mana, KIH gagal mengusung Pilkada langsung namun sebaliknya Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil membawa pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada melalui DPRD.

"Seandainya ada komunikasi Mega dengan SBY sebagai Ketua umum Partai Demokrat, partai terbesar di DPR saat itu mungkin akan lain hasilnya. Mega dan SBY ini god mother dan god father di partainya masing-masing, karenanya sangat penting posisi untuk saling komunikasi," jelasnya.

Kendati demikian, Bakir melihat komposisi antara KIH dan KMP di parlemen dan pemerintan akan membuat konstelasi politik Indonesia menjadi menarik. Pasalnya relasi legislatif-eksekutif akan dinamis. "Fungsi check and balance sejatinya bisa berlangsung efektif," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/10...ndonesia-hebat


Kalla: Tak Ada Jatah Menteri untuk Koalisi Merah Putih
KAMIS, 18 SEPTEMBER 2014 | 18:48 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintahannya tak memberikan jatah kursi menteri untuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Meski begitu, Kalla mengaku masih membuka pintu bagi anggota Koalisi Merah Putih yang hendak bergabung dengan pemerintahan yang dia pimpin bersama presiden terpilih Joko Widodo. (Baca: Suswono Setuju Pertanian dan Perikanan Digabung)

Anggota Koalisi Merah Putih yang bergabung, kata Kalla, bukan tak mungkin bakal mendapatkan kursi menteri. "Kalau ada yang masuk sebelum tanggal 20 Oktober 2014, kami akan masukkan (ke kabinet)," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta, Kamis, 18 September 2014. (Baca: Muhaimin Protes Istilah Partai dan Pro di Kabinet)

Jusuf Kalla menegaskan tak akan mengubah arsitektur kementerian jika ada partai dari kubu seberang yang bergabung. Dia mengatakan jumlah menteri tetap 34 orang, yang terdiri atas 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari kalangan profesional partai politik. "Jadi, ya 16 menteri (dari partai politik) itu saja, tidak ditambah," katanya.

Berdasarkan informasi yang dia peroleh, saat ini baru dua partai yang dikabarkan sedang merapat ke kubu pemerintah 2014-2019, yakni Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. "Itu informasi yang saya baca," katanya. (Baca: PDIP Beri Sinyal Dua Partai Merapat)

Jusuf Kalla mengaku saat ini sudah mengantongi 100 lebih nama calon menteri. Dia dan Joko Widodo sedang menimbang-nimbang calon-calon tersebut. "Dari 100 tersebut tak ada yang dari Koalisi Merah Putih," katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...si-Merah-Putih


Bagi-bagi Kekuasaan Tak Jadi Bahasan Utama Koalisi PDIP
Minggu, 11 Mei 2014 22:37 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pihaknya tidak menjadikan 'power sharing' atau bagi-bagi kekuasan sebagai bahasan utama dalam berkoalisi. Hal itu yang diterapkan PDIP saat melakukan komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem.

"Power sharing adalah wajar tapi jangan menjadi bahasa utama. PDIP mengajak kita membangun demokrasi substantif yaitu mewujudkan kesejahteraan sehingga sejak awal kita mendesak untuk memprioritaskan platform pembangunan trisakti," kata Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, Minggu (11/5/2014).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan dalam mewujudkannya, pihaknya konsisten mengimplementasikan kebersamaan, gotong royong yang pada dasarnya pembagian kerja berbasis kinerja atau kapasitas-kapabilitanya.
Sehingga, kata Eva, bila ada kader partai yang memenuhi kriteria tersebut dapat direkrut untuk duduk di kabinet. "Ya, basisnya profesionalitas bisa dari partai atau luar partai," tuturnya.

Mengenai calon wakil presiden pendamping Jokowi, Eva mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai koalisi. "PDIP tentu perhatikan karena konsekuensi gotong royong yang basisnya adalah kepercayaan," ujar Eva.
http://www.tribunnews.com/pemilu-201...a-koalisi-pdip


Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan
Sabtu, 7 Mei 2011 17:20 WIB

Solo [SPFM], Indonesia, hingga tahun lalu masih menempati peringkat pertama Negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik. Hal itu didasarkan pada survey yang dilakukan political and economic risk consultancy –PERC yang dilakukan tahun lalu. Demikian dikemukaan oleh anggota Direktorat Dikyanmas KPK—Guntur Kusmeiyano, dalam seminar bertajuk Anti Korupsi di Aula FISIP, hari ini Sabtu (7/5). Menurut Guntur ukuran suatu negara bebas dari korupsi, bukan berdasarkan jumlah koruptor yang ditangkap, atau berapa banyak uang negara yang berhasil diselamatkan. Namun, lebih kepada seberapa mudah masyarakat bisa mengakses layanan publik.

Guntur menambahkan, korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaaan yang dipegang oleh seseorang, yang memiliki kewenangan berlebihan, tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas. Sedangkan akar terjadinya tindak pidana korupsi, biasanya diawali dengan gratifikasi, yakni suatu pemberian secara luas yang terkait dengan jabatan seseorang. Berdasarkan data KPK 2010, jumlah pelaporan gratifikasi mencapai 394 pelaporan. Jumlah tersebut, tersebar baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, hingga pemerintah kota, kabupaten
http://www.solopos.com/2011/05/07/ko...kuasaan-215941


Kader "Lapar" Kekuasaan Jadi Tantangan Jokowi
Kamis, 24/07/2014 - 07:25

JAKARTA, (PRLM).- Peneliti korupsi dan politik dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengingatkan Presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo tentang banyak kader partai koalisi yang "lapar" kekuasaan. Kader "lapar" kekuasaan ini tidak hanya datang dari partai pendukung tetapi internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"PDIP pun 10 tahun sudah 'berpuasa', sehingga pasti lapar. Artinya, ini sinyal tantangan juga datang internalnya. Orang-orang partai dan pihak mana pun yang kalau mau ditarik, tariklah individu yang profesional," katanya di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Donal mengatakan kabinet yang bebas dari persoalan korupsi tercermin dari menteri hukum dan HAM-nya. ICW tidak akan merekomendasikan nama arena tidak ingin dikira punya agenda tertentu. Itu sebabnya, Donal meminta Jokowi mengapungkan tiga nama untuk direspons publik.

Dia juga berharap visi dan misi Jokowi yang sudah baik bisa benar-benar diimplementasikan. Khususnya, dia melihat ada satu titik terang, pemberantasan korupsi jadi skala prioritas. Tantangan Jokowi ke depan menurutnya, tidak hanya baik dalam menyusun rencana tetapi efektif pula dalam pelaksanaannya.

Anggota Komite Politik Buruh Indonesia Surya Tjandra mengingatkan agar Jokowi dan JK jangan takut untuk tidak memilih orang-orang yang memang tidak bagus. Sekalipun oran-orang itu berperan mendukungnya selama pilpres. Nilai moral etis menurutnya harus ditegakkan.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Rivai Kusumanegara meminta Jokowi memulai langkahnya dengan kabinet yang jernih, bersih, dan berintegritas. Dia berharap jangan sampai terjadi transaksi politik. Selama ini menurutnya peluang korupsi masih terjadi di mana-mana
http://www.pikiran-rakyat.com/node/290576


Jokowi Enggan Bagi Kekuasaan, PKS: Enak Aja
Jum'at, 18-04-2014 10:02

Jakarta, Aktual.co — Fahri Hamzah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa kekuatan semua partai saat ini cukup merata. Berdasarkan hasil hitung cepat, semua partai politik wajib berkoalisi dalam menghadapi pemilu presiden 2014. Pasalnya, tidak ada partai yang mendapatkan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional.

"PDI-P jangan sembarangan, bagaimana kalau di detik-detik akhir Nasdem enggak mau? Jokowi bisa tidak jadi capres," kata Fahri saat menemani Presiden PKS, Anis Matta, di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).

Anggota Komisi III DPR RI ini juga mengkritik bahwa bakal calon presiden dari PDIP itu tak mengerti sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Ia pun meyakini, PDIP dan Jokowi akan sulit menyolidkan roda pemerintahan jika nanti mendapat kesempatan berkuasa dengan sikap politik yang kaku.

"Dia (Jokowi) tidak mengerti multi partai, enak saja enggak mau bagi-bagi kekuasaan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, sekarang ini kekuatan partai merata, lebih dahsyat, mengelola DPR akan lebih sulit," tandasnya.
http://www.aktual.co/politik/075544j...n-pks-enak-aja


SBY Sebut Koalisi Merah Putih Kuat
PDIP, Megawati & Jokowi mau Menguji Kekompakan KMP? Silahkan!
SELASA, 02 SEPTEMBER 2014 | 15:23 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekuatan politik Koalisi Merah Putih cukup besar dan mampu mengimbangi pemerintahan yang diusung koalisi poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia menyatakan perbedaan suara antara Koalisi Merah Putih dan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak besar.

"Jangan lupa, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memiliki perolehan suara yang juga tinggi. Kita harus mengakui ada kekuatan politik riil," ujar SBY di kediamannya, Selasa, 2 September 2014.

Hal ini disampaikan SBY saat menerima perwakilan Koalisi Merah Putih dalam acara silaturahmi pada pagi ini. SBY mengklaim acara ini adalah lanjutan dari pertemuannya sebagai presiden dengan presiden terpilih Jokowi di Bali pada pekan lalu.

SBY yakin Koalisi Merah Putih dapat menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. "Saya menyampaikan apresiasi pada Koalisi Merah Putih yang mengakui hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Selebihnya, kami akan berbakti bagi bangsa dan negara."

SBY menyatakan, sebelum putusan MK pada 21 Agustus lalu, dirinya menahan diri untuk bertemu dengan kubu Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta. Namun, setelah seluruh proses pemilihan presiden usai, harus ada apresiasi yang juga diakui seluruh negara di dunia. Indonesia ternyata mampu menjalankan pemilihan umum yang damai dan demokratis. "Dunia mengakui dan memberikan apresiasi kepada saya," kata SBY.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...rah-Putih-Kuat


Koalisi Merah Putih Kuat karena Keangkuhan Megawati
Kamis, 11 September 2014 18:08 wib

JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan Koalisi Merah Putih sekarang semakin kuat karena sikap angkuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama ini.

"Ini dipicu Megawati yang sombong. Statemen Jokowi (Joko Widodo) yang membuat lobang sendiri. Ini bukan suasana yang apa-apa," ungkap Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Dia menengaku, lucu dengan sikap Jokowi yang ngebet menginginkan Partai Demokrat bergabung koalisi. Padahal, saat pemilihan presiden, partai berlambang bintang mercy itu ditolak gabung dalam koalisi Jokowi.

"Koalisi Merah Putih kuat karena keangkuhan Megawati. Megawati angkuh dengan SBY selama 10 tahun. Kita belajar dari Megawati, Anda memberi pelajaran jelek selama 10 tahun. Harusnya yang menang itu merangkul," paparnya.

Desmon mengambil contoh, keangkuhan Megawati, saat Ketua Umum Gerindra Suhardi yang wafat karena kanker paru-paru. Megawati dan keluarganya tidak melayat Suhardi.

"Para dewa (ketua umum partai) ini menganggap Megawati dewa yang sombong. Contohnya, Suhardi meninggal ada enggak ibu itu, anak ibu itu, Jokowi datang? Padahal (Suhardi) pernah dirjen kehutanan di era Megawati. Ini ada sesuatu yang aneh. Ini pembelajaran yang baik atau buruk," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/09...kuhan-megawati

----------------------------------


Megawati dan calon pelanjut trahnya, Puan Maharani

PDIP tanpa Jokowi, sebenarnya akan tetap terpuruk dan tidak mungkin bisa berkuasa kembali. Sayangnya kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah untuk berkuasa kembali itu, disikapi dengan arogan, dengan niatan memonopoli semua kekuasaan strategis di Republik ini dalam 5 tahun ke depan, dengan alasan partai mereka sudah berpuasa kekuasaan 10 tahun ini. Silahkan saja! Tapi fenomena kekalahan sampai 4 kali berturut-turut di Parlemen belakangan ini, sebenarnya menyiratkan, betapa labilnya pemerintahan rezim Jokowi yang didukung PDIP itu ke depannya nanti