JAKARTA, Baranews.co - Ketua DPR Setya Novanto selama ini dikenal sebagai laksana belut, licin, bahkan hampir tak bisa ditangkap. Tetapi kini semua pihak yakin, Setya Novanto akan segera bisa dibuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga akan segera duduk di kursi terdakwa.

Inilah 15 kasus yang melibatkan Setya Novanto, baru sebagian saja yang dapat diendus KPK:

1. Korupsi Bail Out Bank Century Rp 6,7 triliun. Waktu itu, Bambang Widjajanto adalah pengacara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ketika dana haram itu dikucurkan ke Bank Century.
   
   
2. Korupsi pajak 3 Perusahan Bakrie yang menyuap Gayus Tambunan US$ 3,5 juta. Ada yang melindungi supaya jangan menyeret Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Nirwan Dewanto Bakrie.
   
   
3. Korupsi Pengadaan Baju Hansip Rp 361 miliar oleh Setya Novanto.
   
   
4. Korupsi anggaran PON dengan dugaan suap 10 miliar ke Agung laksono dan Setya Novanto.
   
   
5. Korupsi Banggar DPR yang salah satunya melibatkan ketua Banggar Melcias Markus Mekeng dari F Golkar.
   
   
6. Korupsi Alex Nurdin, 13 kasus ketika jadi Bupati Muba dan 4 kasus sewaktu jadi Gubernur Sumsel.
   
   
7. Korupsi R Prijono dan Setya Novanto di Blok Cepu Lapangan Gas Banyu Biru, US$ 3 miliar (Rp 35 triliun) pada mark up cost recovery Exxon.
   
   
8. Dugaan korupsi Setya Novanto pada e-KTP sebesar Rp 2,5 triliun di Kemendagri yang sejak 2011 sudah diusut KPK.
   
   
9. Korupsi Setya Novanto dan Priyo Budi Santoso di pengadaan Al Quran hanya menyeret Zulkarnaen Djabar dan politisi rendahan.
   
   
10. Pada sengketa pilkada Sumsel& Banyuasin di Mahkamah Konstitusi (MK), Idrus Marham dan Setya Novanto diduga menerima suap masing-masing Rp 10 miliar tetapi kasusnya dilenyapkan oleh orang tertentu.
    
    
11. Pada korupsi di Trans Pacific Petro Chemical Indotama (TPPI) sebesar US$ 203 dan US$ 600 juta melibatkan R Prijono dan Setya Novanto cs.
    
    
12. Pada tahun 1999, Setya Novanto pun disebut-sebut bersama Djoko S Tjandra, terlibat dalam pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer dana Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko, dan Cahyadi Kumala. Tapi, hingga kini, kasus tersebut tak jelas ujungnya, hanya Djoko S Tjandra yang diadili dan hingga kini masih buron.
    
    
13. Pada 2010, nama Setya tersangkut kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton.
    
    
14. Setya Novanto juga disebut terlibat penyelundupan limbah beracun (B3) di Batam pada 2006.
    
    
15. Setya Novanto dituding sebagai otak di balik korupsi cost recovery dengan modus mark up EPC (equipment procurement contruction) pada Blok Migas Kangean, Lapangan Terang, Sirasun, Batur, senilai US$ 1,04 miliar atau Rp 12 triliun.
    

http://baranews.co/web/read/22461/VOA%20Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Politisi Partai Golkar, Setya Novanto terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2014-2019. Setya Novanto pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi di KPK maupun pengadilan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan pertama yang terkait dengan Bendahara Umum Partai Golkar tersebut adalah kasus suap terkait pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII dengan tersangka mantan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Pada 19 Maret 2013, KPK pernah menggeledah ruang kerja Setya Novanto dan ruang anggota Fraksi Golkar Kahar Muzakhir. Nama dua politikus Partait Golkar tersebut disebut dalam kasus ini dalam sidang Pengadilan Tipikor Pekanbaru oleh mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas yang mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dolar AS (sekitar Rp9 miliar) kepada Kahar Muzakhir sebagai langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp290 miliar.

Selanjutnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (E-KTP) tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri, nama Setya Novanto disebut oleh mantan bendahara umum partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Nazaruddin pernah mengadukan dugaan korupsi dalam proyek E-KTP kepada KPK antara lain mengenai aliran dananya yang disebut mengalir ke sejumlah anggota DPR seperti bendahara umum Partai Golkar Setya Novanto yang menerima RP300 miliar, Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR dan anggota sebesar 2,5 persen dari anggaran, Ketua dan Wakil Ketua Banggar 2,5 persen dari anggaran hingga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendapat 2 juta dolar AS melalui adinya Azmi Aulia Dahlan.

Menurut Nazaruddin, proyek E-KTP, dikendalikan ketua fraksi Partai Golkar di DPR yaitu Setya Novanto, mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Terakhir, Setya Novanto juga pernah hadir dalam sidang dengan terdakwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam perkara dugaan korupsi pilkada di berbagai daerah.

Dalam sidang pada 14 April, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali mengakui ada percakapan Blackberry Messenger (BBM) antara dirinya dengan Akil terkait pilkada Jatim.

Isi percakapan itu adalah Akil meminta untuk menyiapkan Rp10 miliar. Kalau tidak, maka pilkada Jatim akan diulang.

Setya Novanto yang menjadi saksi pada sidang 24 April kemudian menyatakan bahwa ia melarang Zainuddin Amali mengurus pilkada Jatim.

"Pak Idrus menyampaikan itu, saya langsung larang, 'gak' usah diurus-urus itu lagi lah, benar kata Pak Sekjen, dan tidak ada permintaan uang dari Akil," kata Setya Novanto kala sidang 24 April 2014.

Setya Novanto menjadi Ketua DPR didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Taufik Kurniawan (Fraksi Partai Amanat Nasional).

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/10/02/ncsx7e-ini-rekam-jejak-setya-novanto-di-kpk

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Paripurna DPR memilih Setya Novanto sebagai Ketua DPR 2014-2019. Sosok Setya sesungguhnya bukan pemain baru di kancah politik Indonesia.

Setya menjadi anggota DPR pertama kali pada 1995. Ia menjadi anggota Fraksi Karya Pembangunan -- organ Golkar di DPR pada masa Orde Baru.

Ketika Era Reformasi bergulir, Setya tetap berpolitik. Pada 1999-2004, ia menjadi Anggota Komisi I dan Komisi II Fraksi Partai Golkar DPR. Karirnya terus mencorong hingga akhirnya, pada 2009, dipilih menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.

Pada 2014, ia kembali terpilih sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur. Di Golkar, Setya kini Bendahara Umum.

Setya kerap berurusan dengan hukum. Ia telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau oleh KPK. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga kader Partai Golkar.

Sebelumnya, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

"Kalau e-KTP ada Setya Novanto (Partai Golkar) dan beberapa mantan ketua Komisi II DPR, termasuk Mas Anas dan beberapa temannya, saya ikut juga di situ," ungkap Nazaruddin.

Setya membantah Nazaruddin. "Dalam soal itu saya tidak pernah tahu, dan tidak pernah ikut campur. Saya enggak tahu soal e-KTP. Dia bohong," ujar Setya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 24 April 2014.

Pada 1999, ia disebut dalam kasus pengalihan tagihan (cessie) Bank Bali. Bank Bali dan PT Era Giat Prima (EGP) meneken perjanjian cessie ke BDNI dan BUN. Jumlah seluruh tagihan piutang Bank Bali Rp 798,09 miliar. Setya adalah Direktur Utama PT Era Giat Prima.

Pengadilan menganggap ada tindak pidana dalam kasus itu. Gubernur Bank Indonesia saat itu Syahrir Sabirin dan petinggi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Pande Lubis sempat masuk penjara. Mereka dianggap menyalahgunakan wewenang dengan mencairkan klaim tagihan Bank Bali kepada BDNI. Setya Novanto tak tersentuh.

http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2113224/ketua-baru-dpr-setya-novanto-akrab-dengan-kasus-hukum

Merdeka.com - Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yunto, Setya Novanto diduga pernah tersandung dalam beberapa kasus korupsi.

"Setya Novanto diduga pernah menjadi tersangka perkara korupsi skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar, bahkan hingga kini status hukumnya belum jelas,"kata Emerson di kantor ICW di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).

Selain itu, Emerson mengatakan politisi dari Partai Golkar tersebut juga terlibat dalam kasus penyelundupan beras impor. Bahkan, lanjut Emerson, Setya sering disebut dalam kasus korupsi proyek e-KTP di Kemendagri.

"Pada tahun 2010 beliau diberitakan terlibat kasus penyelundupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60 ton. Selain itu, M. Nazaruddin juga menyebutkan adanya keterlibatan Setya Novanto dalam proyek E-KTP di kementerian dalam negeri," katanya.

Emerson menegaskan DPR hampir tak mungkin memberantas korupsi. "DPR-nya tersandera kasus korupsi, saya sendiri ragu bila DPR akan benar-benar memberantas korupsi," tegasnya.

http://www.merdeka.com/politik/icw-sebut-ketua-dpr-setya-novanto-terlibat-banyak-kasus-korupsi.html

Bagi para panasbung sih ini barokah dipimpin koruptor.