Muhaimin: Sore Ini Partai
Pendukung Jokowi-JK Bertambah
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua
Umum Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Muhaimin Iskandar
menyatakan bahwa akan ada partai
baru yang mendukung
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla. Menurut Muhaimin,
kepastian dukungan partai baru itu
bakal diketahui pada Rabu
(1/10/2014) sore nanti.
"Jam 16.00 sore ini semua tuntas,
koalisi kita akan solid dan
bertambah," kata Muhaimin di sela-
sela pelantikan anggota DPR dan
DPD periode 2014-2019, di
Kompleks Gedung Parlemen
Senayan, Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Muhaimin tak
bersedia menyampaikan nama
partai yang akan bergabung. Saat
ditanya apakah partai itu PPP atau
Partai Demokrat, ia kembali
mengelak.
"Saya belum bisa omongkan, tapi
saya yakin sore ini fix," ujar
Muhaimin.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal
DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo
mengatakan, PDI-P siap dikurangi
jatah kursi menterinya untuk
parpol yang akan bergabung
nantinya.
Menurut Tjahjo, tawaran itu hal
yang wajar dalam politik selama
tidak memberi gangguan pada
kondisi koalisi partai pendukung
Jokowi-JK. (baca: Demi Demokrat
Gabung Koalisi, PDI-P Siap
Dikurangi Jatah Kursi Menteri )
Saat ini, koalisi Jokowi-JK didukung
empat parpol yang lolos ke DPR
2014-2019, yakni PDI-P, PKB, Partai
Nasdem, dan Partai Hanura.
Kekuatan koalisi tersebut hanya 207
kursi.
Sementara koalisi Merah Putih
(KMP) berisi lima parpol yang lolos
ke DPR, yakni Partai Golkar, Partai
Gerindra, PKS, PAN, dan PPP.
Kekuatan koalisi itu mencapai 292
kursi DPR. Adapun Demokrat yang
belum bergabung ke salah satu
kubu memiliki 61 kursi.
Koalisi Jokowi-JK perlu menambah
parpol untuk mengamankan
dinamika di DPR. Paling dekat,
yakni pemilihan pimpinan DPR dan
MPR 2014-2019. Dengan ditolaknya
uji materi UU MD3 oleh Mahkamah
Konstitusi, koalisi Jokowi-JK
terancam tak mendapat kursi
pimpinan DPR jika kalah kekuatan
dengan KMP. (baca: Putusan MK:
PDI-P Tidak Otomatis Dapat Kursi
Ketua DPR 2014-2019 )
Tambahan kekuatan koalisi Jokowi-
JK juga diperlukan untuk
menghadapi rencana penerbitan
peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (perppu) tentang
Pemilihan Kepala Daerah oleh
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Mekanisme pemilihan kepala
daerah dalam UU Pilkada ingin
diubah kembali dari lewat DPRD
menjadi dipilih langsung oleh
rakyat. Untuk disahkan menjadi UU,
perppu perlu mendapat
persetujuan DPR.
Sumber: http://indonesiasatu.kompas.com/read...i-jk.bertambah


Rombongan mr. pres dan besan mau tidak mau harus mengembalikan citra Sir Beye dengan drama kemarin yang sudah di skenario. Besannya yang paling mungkin membantu atau PPP yang dari kemarin jadi anak "badboy" sementara, agar tidak disukai dikalangan KMPret. Who knows??