Jakarta - PDIP memberikan tawaran kursi menteri kepada Demokrat demi mendapat dukungan untuk sistem paket pengajuan pimpinan DPR. Langkah itu menuai kritik dari politisi PKS Fahri Hamzah.

"Jelek kalau parlemen dikuasi oleh koalisi Jokowi-JK juga dan pemerintah juga dikuasai. Jangan lagi obral menteri, nggak usah ditarik-tarik. Biarkan KMP menguasai parlemen," kata Fahri Hamzah sebelum dilantik sebagai aggota DPR 2014-2019 di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Fahri menganjurkan agar PDIP dan parpol koalisinya fokus membantu pemerintahan. Kalau Jokowi-JK menerima kita menganut sistem presidensial, maka biarlah koalisi parlemen seperti ini adanya.

"Kalau itu diterima, maka Jokowi harus segera melangkah pada keputusan konkrit tentang janji-janji kampanye sebab itu juga perlu strategi," sarannya.

"Adapun parlemen biarlah dinamikanya mengikuti suara mayoritas. Dalam sistem presidensial, jika parlemen beda dengan eksekutif bagus bagi demokrasi karena ada check and balances," imbuh Wasekjen PKS itu.

Jokowi, kata Fahri dalam menjalankan pemerintah justru harus berterimakasih kepada presiden SBY karena diberikan ruang fiskal yang baik bagi pemerintah mendatang. Sehingga saat pelantikan 20 September Jokowi-JK bisa langsung bekerja.

"Ini sistem presidensial, batas pengawasan tidak membahayakan. Sekuat-kuatnya kami tak bisa membubarkan pemerintah, bahkan UU yang kami buat bisa diganti Perppu, anggaran kalau dihambat bisa berlaku anggaran sebelumnya, tinggal pengawasan, ya kerja yang baik," tegas Fahri.