Manuver politik Koalisi Merah Putih (KMP) pada rapat Paripurna RUU Pilkada di parlemen bisa menjadi bumerang politik bagi koalisi itu di masa mendatang karena dinilai bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat, kata pengamat politik.


"Jika manuver seperti itu akan terus menerus dilakukan pada pemerintahan mendatang, maka akan berdampak penurunan citra dan elektabilitas partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) itu," kata pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, Nikolaus Loy di Yogyakarta, Senin seperti dilansir Antara.


Menurut dia, UU Pilkada yang menghantarkan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, secara mendasar bertentangan dengan kehendak rakyat, dimana mengacu rata-rata survei sekitar 80 persen rakyat Indonesia masih menghendaki pilkada secara langsung oleh rakyat.


Fenomena seperti itu, menurut dia, ke depan justru akan dimanfaatkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk memberi gambaran secara dikotomis pihak mana yang bertentangan dengan perjuangan rakyat, serta pihak mana yang konsisten memperjuangkan kehendak rakyat.

baca selanjutnya: http://goo.gl/Og5Xd9

KMP akan dilawan rakyat