Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sjarif Tjitjip Soetardjo menegaskan pihaknya pasti memberikan sanksi bagi delapan kader anggotanya yang mbalelo mendukung pilkada langsung saat paripurna RUU Pilkada. Namun, bentuk sanksi sejauh ini masih dibicarakan.

"Nah, ini mau dirapatin tuh. Belum Putusan. Lagi mau dibicarakan terus. Mau dirapatin," ujar sjarif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Dalam rapat paripurna RUU Pilkada ada sebelas anggota Fraksi Golkar yang berani beda sikap dengan partainya. Namun, tiga di antaranya yaitu Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah, dan Agus Gumiwang sudah dipecat dari struktur partai sehingga tidak ada sanksi. Namun, beda dengan delapan kader lain seperti misalnya Zainudin Amali dan Chairuman Harahap.

Ditanya lebih lanjut, Sjarif enggan berspekulasi soal bentuk sanksi yang bakal diberikan partainya. Lagipula, dia tidak bisa mendahulukan putusan partai.

"Jangan saya, setiap orang kan masih punya putusan sendiri-sendiri itu," katanya.

Seperti diketahui, dalam pengambilan suara atau voting di paripurna RUU Pilkada, Partai Golkar termasuk salah satu fraksi yang tidak kompak. Pasalnya, dari 84 kadernya, ada sebelas anggota yang berani mendukung pilkada langsung. Sementara, sisanya sebanyak 73 anggota tetap mendukung pilkada tak langsung.