- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Nurhayati: Kalau Ada Fraksi Setuju dengan PD, Kenapa Tak Ikut WO?
TS
PawnStar
Nurhayati: Kalau Ada Fraksi Setuju dengan PD, Kenapa Tak Ikut WO?
Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati mempertanyakan mengapa PD disalahkan dengan aksi walk out (WO) dalam RUU Pilkada. Dia menyebut hal itu lucu bila aksi walk out PD dipermasalahkan.
"Nah ini lucu kalau dikatakan WO semakin fatal. Saya tanyakan, kalau ada usul dari fraksi lain, anggota DPR lain, yang memang benar-benar mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan, mengapa tidak ikut WO dengan kami?
Mengapa?" ujar Nurhayati di sela-sela jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Jl. Kramat Raya, Jakpus, Senin (29/9/2014).
Menurut Nurhayati, bila partai-partai lainnya ikut WO bersama PD, maka RUU Pilkada tidak akan disahkan. Dia mempertanyakan mengapa PD yang tidak ikut memilih dalam RUU Pilkada disalahkan.
"Masyarakat harus tahu yang sebenarnya apa yang terjadi. Kalau ada fraksi yang setuju penuh dengan syarat Demokrat kenapa tidak ikut WO bersama kami? Seperti yang sebelumnya, kalau ada yang tidak setuju kan ikut WO bersama kami. Kalau mereka memang setuju dengan opsi kami.
Jadi kasihan masyarakat," tuturnya.
Nurhayati pun menegaskan kembali asal perintah WO. Menurutnya hal itu atas inisiatif dirinya.
"Saya sebagai pimpinan fraksi masa saya tidak berani mengambil keputusan. Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi? Ketua fraksi? Kalau saya tidak berani mengambil keputusan," ucap dia.
[URL]http://m.detik.com/news/read/2014/09/29/131902/2704098/10/nurhayati-kalau-ada-fraksi-setuju-dengan-pd-kenapa-tak-ikut-wo [/URL]
Ditinggal WO kuorum ndak, atau bahkan malah kalah telak, tidak ada yang memperjuangkan pilkada langsung
Kasihan rakyat yang mana??
FIX SBY tidak salah
_______________________________________________
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati mempertanyakan mengapa PD disalahkan dengan aksi walk out (WO) dalam RUU Pilkada. Dia menyebut hal itu lucu bila aksi walk out PD dipermasalahkan.
"Nah ini lucu kalau dikatakan WO semakin fatal. Saya tanyakan, kalau ada usul dari fraksi lain, anggota DPR lain, yang memang benar-benar mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan, mengapa tidak ikut WO dengan kami?
Mengapa?" ujar Nurhayati di sela-sela jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Jl. Kramat Raya, Jakpus, Senin (29/9/2014).
Menurut Nurhayati, bila partai-partai lainnya ikut WO bersama PD, maka RUU Pilkada tidak akan disahkan. Dia mempertanyakan mengapa PD yang tidak ikut memilih dalam RUU Pilkada disalahkan.
"Masyarakat harus tahu yang sebenarnya apa yang terjadi. Kalau ada fraksi yang setuju penuh dengan syarat Demokrat kenapa tidak ikut WO bersama kami? Seperti yang sebelumnya, kalau ada yang tidak setuju kan ikut WO bersama kami. Kalau mereka memang setuju dengan opsi kami.
Jadi kasihan masyarakat," tuturnya.
Nurhayati pun menegaskan kembali asal perintah WO. Menurutnya hal itu atas inisiatif dirinya.
"Saya sebagai pimpinan fraksi masa saya tidak berani mengambil keputusan. Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi? Ketua fraksi? Kalau saya tidak berani mengambil keputusan," ucap dia.
[URL]http://m.detik.com/news/read/2014/09/29/131902/2704098/10/nurhayati-kalau-ada-fraksi-setuju-dengan-pd-kenapa-tak-ikut-wo [/URL]
Ditinggal WO kuorum ndak, atau bahkan malah kalah telak, tidak ada yang memperjuangkan pilkada langsung
Kasihan rakyat yang mana??
FIX SBY tidak salah
_______________________________________________
Quote:
Original Posted By hhpurnomo►Selasa, 30 September 2014 | 12:29 WIB
Tak Penuhi Kuorum, Pengesahan RUU Pilkada Tak Sah
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaedi, mengatakan voting pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada sidang paripurna, Jumat dinihari, 26 September, tidak sah.
“Pengambilan keputusan tak memenuhi syarat legal formal, yaitu minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir,” ujar Veri saat dihubungi, Selasa, 30 Oktober 2014. (Baca: Yusril Beri Pencerahan ke SBY dan Yusril Soal UU Pilkada)
Menurut Veri, aturan tentang syarat minimal pengambilan keputusan itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 284 ayat 1 yang disahkan pada September 2014. Berdasarkan tata tertib itu, keputusan paripurna RUU Pilkada baru sah bila disetujui setengah dari total 496 peserta yang hadir, yaitu minimal 248 orang. (Baca: Telepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY)
Mengenai sikap walk out Demokrat, menurut Veri, tak mempengaruhi jumlah daftar hadir anggota saat paripurna. Meski walk out, Demokrat tetap dihitung sebagai peserta paripurna. Hal itu diatur dalam pasal 285. Pasal itu menyebutkan anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. (Baca: SBY Punya Plan B Jegal UU Pilkada)
Veri mengatakan, bila merujuk pasal-pasal itu, keputusan paripurna yang menyatakan kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak sah karena hanya disetujui oleh 226 anggota Dewan. Sedangkan yang menyetujui pilkada langsung berjumlah 135 orang. “Berdasarkan jumlah suara, jelas keputusan paripurna hari itu cacat,” ujar Veri.
Seharusnya, Veri melanjutkan, bila voting tak bisa disahkan karena tak memenuhi kuorum, keputusan tetap bisa diambil dengan melewati mekanisme musyawarah mufakat. Aturan itu tertuang dalam pasal 284 ayat 2. Namun, menurut Veri, langkah ini tak diambil dalam paripurna lalu. Dengan begitu, Veri mengatakan, keputusan paripurna yang menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD tak bisa diberlakukan.
IRA GUSLINA SUFA
sumur
Tak Penuhi Kuorum, Pengesahan RUU Pilkada Tak Sah
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaedi, mengatakan voting pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada sidang paripurna, Jumat dinihari, 26 September, tidak sah.
“Pengambilan keputusan tak memenuhi syarat legal formal, yaitu minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir,” ujar Veri saat dihubungi, Selasa, 30 Oktober 2014. (Baca: Yusril Beri Pencerahan ke SBY dan Yusril Soal UU Pilkada)
Menurut Veri, aturan tentang syarat minimal pengambilan keputusan itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 284 ayat 1 yang disahkan pada September 2014. Berdasarkan tata tertib itu, keputusan paripurna RUU Pilkada baru sah bila disetujui setengah dari total 496 peserta yang hadir, yaitu minimal 248 orang. (Baca: Telepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY)
Mengenai sikap walk out Demokrat, menurut Veri, tak mempengaruhi jumlah daftar hadir anggota saat paripurna. Meski walk out, Demokrat tetap dihitung sebagai peserta paripurna. Hal itu diatur dalam pasal 285. Pasal itu menyebutkan anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. (Baca: SBY Punya Plan B Jegal UU Pilkada)
Veri mengatakan, bila merujuk pasal-pasal itu, keputusan paripurna yang menyatakan kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak sah karena hanya disetujui oleh 226 anggota Dewan. Sedangkan yang menyetujui pilkada langsung berjumlah 135 orang. “Berdasarkan jumlah suara, jelas keputusan paripurna hari itu cacat,” ujar Veri.
Seharusnya, Veri melanjutkan, bila voting tak bisa disahkan karena tak memenuhi kuorum, keputusan tetap bisa diambil dengan melewati mekanisme musyawarah mufakat. Aturan itu tertuang dalam pasal 284 ayat 2. Namun, menurut Veri, langkah ini tak diambil dalam paripurna lalu. Dengan begitu, Veri mengatakan, keputusan paripurna yang menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD tak bisa diberlakukan.
IRA GUSLINA SUFA
sumur
Diubah oleh PawnStar 30-09-2014 15:47
0
8.2K
125
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan