Inilah Borok Pilkada secara Langsung!
Oleh: Arief Poyuono (Politisi Gerindra)Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum presiden (Pilpres) yang jujur dan adil, hanya akan terselengara jika pendapatan masyarakat Indonesia sudah mencapai 15 ribu dollar AS per kapita serta angka buta hurup di masyarakat mencapai 0.2 persen dan tingkat pendidikan rata rata masyarakat lulusan SMA, apalagi kalau tingkat korupsi di Indonesia bisa melewati Singapura.

Coba tanya kepada Gubernur DKI Jakarta JokoWidodo (Jokowi) ketika menjadi pengusaha mebel pernah menyuap enggak kepemerintah? Lalu lihat selama Jokowi memimpin Solo apakah Pemkot Solo adalah Zero Korupsi dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang paling sejahtera di Indonesia.

Juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengklaim sebagai kepala daerah yang dihasilkan pilkada langsung dan berhasil memimpin Kabupaten Belitung malah ketika dia memimpin ada kasus korupsi besar pada proyek pembangunan pelabuhan penyebrangan dan wakil bupati sudah dipenjara lho, dan terkait proyek itu Ahok diduga terlibat lho.

Selama pilkada langsung ditetapkan biaya yang dikeluarkan pemerintah baik dari pajak rakyat dan utang luar negeri berjumlahRp1000 triliun. Kalau dibuatjalan dan bangun power plant serta sawah-sawah akan lebih memberi perbaikan pada kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran anggaran itu amat sangat besar melalui APBD itupun belum lagi adakemungkinan "kebocoran anggaran".Lagipula, pilkada langsung belum menghasilkan kepala daerah yang memiliki kinerja baik. Hati-hati lho, pilkada secara langsung belum ada yang menghasilkan kepala daerahyang kinerjanya baik. Jokowi dan Ahok belum terbukti lho kemampuannyamemimpin sebagai kepala daerah. Mereka hanya dibesarkan oleh media massa saja. Coba tengok masyarakat Solo sampai hari ini masih menjadi daerah di bawah garis kemiskinan yang cukup tinggi. Dan hanya berhasil memindahkan kaki lima kokdianggap berhasil. Ahok coba tengok Kabupaten Belitung apa makin baik atau makin buruk yang duludipimpina Ahok. Coba lihat selama Jokowi Ahok memimpin Jakarta apa sudah berhasil mencegah korupsi di jajarannya. Lihat kota Jakarta semakin semrawut, kotor dan banjir kok dianggap kepala daerahterbaik hasil pilkada langsung.Perubahan UU pilkada dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD bukan untuk Pancasila saja dan yang pasti bukan memurnikan konflik kepentingan saja, tetapi yang paling penting adalah mengembalikan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam kehidupan sosial kembali ke tracknya. Misalnya, saat ini semua orang dari desa hingga ibukota ngomongin politik terus enggak mikir tentang bagaimana negara kita ini bisa meluncurkan pesawat ruang angkasa. Dampak pemilihan kepala daerah langsung banyak kelompok dari masyarakat yang tadinya rajin bekerja berubah menjadi malas dan berputar arah menjadi politisi atau aktivis untuk mendukung calon kepala daerah, seperti kumpulan tukang ojek, kumpulan kepala desa, perangkat desa, kumpulan warteg, kumpulan akademisi, kumpulan pemimpin agama,semuanya menjadi tim sukses dan setelah itu mejadi politisi.Inilah salah satu contoh ekses/dampak pilkada langsung. Akademisi yang seharusnya mengajarkan dan mendidik masyarakat, tapi karena ada bayaran dari calon kepala daerah yang nyata-nyata tidak mampu dengan berbagai cara melakukan pemerkosaan keilmuan untuk membangun opini positif bagi si calon kepala daerah. Rumah dinas BupatiKotawaringin Barat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, juga dibakar beberapa waktu lalu, oleh sekelompok massa. Pembakaran itu diduga terkait dengan kisruh Pilkada Kota Waringin Barat yang berlarut-larut sejak Juli 2010.Sudah cukup bukti Pilkada Langsung membuat perpecahan dalam masyarakat. Lihat Pilkada Kota Waringin Kalimantan Barat, masyarakat bentrok dan berakhir rumah dinas Bupati yang dibangun dengan uang rakyat dibakar. Belum hilang dari ingatan kita pilkada di Palopo amuk massa di Kota Palopo mengejutkan berbagai kalangan masyarakat. Berjarak sekitar 300 km dari Makassar, Sulawesi Selatan, Palopo adalah kota kecil, ibukota Kerajaan Luwu pada masa lalu.Kehidupan sosial masyarakat yang relatif aman dan damai ternyata menyimpan bibit konflik laten. Muncul amuk massa pada Minggu (31/3) ketika hasil pemilihan wali kota dianggap sarat kecurangan. Tindakan anarki pendukungcalon wali kota.Belum kapok juga kalau hampir 90 persen Pilkada bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pemenangnya ditentukan MK yang berarti suara rakyat yang diberikan dalam pilkada langsung sia-sia saja karena ditentukan oleh 9 hakim di MK saja. Masih ingatkah betapa pilkada langsung menyebabkan MK menjadi lembaga suap menyuap.
sumber http://m.edisinews.com/berita-inilah-borok-pilkada-secara-langsung.html

koment ts ane setuju dah pendapat ttg pilkada ini