3 Prediksi Ahok Setelah Prabowo Cs Menangkan Pilkada DPRD, Mengerikan


Jakarta, baranews.co - Koalisi Merah Putih (KMP) memenangkan Pilkada DPRD lewat voting di DPR. Partai-partai pendukung Prabowo Subianto itu diprediksi Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki target yang akan membawa Indonesia bagai di Era Orde Baru.

Setelah melalui drama politik nan panjang, paripurna DPR akhirnya memutuskan Pilkada lewat DPRD. Keputusan itu setelah Fraksi Partai Demokrat (PD) yang menjadi kunci di parlemen walk out di paripurna RUU Pilkada.

Ahok kecewa terhadap keputusan DPR yang menggolkan Pilkada melalui DPRD. Bagi dia, keputusan itu merupakan kemunduran demokrasi. Ia menengarai Koalisi Merah Putih memiliki target selanjutnya, seperti akan mengganti pemilihan presiden lewat MPR, menghapus UU Kekhususan DKI Jakarta, dan dugaan bagi-bagi jabatan.

Berikut 3 prediksi mengerikan Ahok:

1. Presiden Dipilih MPR

Ahok mewanti-wanti gerakan koalisi merah putih. Ahok menengarai koalisi merah putih punya target, presiden dan wapres akan dipilih MPR, semua kembali seperti era orde baru.

"Kan semangat mereka kan mau mengganti semua, targetnya mereka lama-lama presiden juga dipilih lewat MPR kan. pasti begitu," kata Ahok di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Ahok menegaskan, langkah awal sudah dilakukan koalisi merah putih dengan memenangi pertarungan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Koalisi merah putih itu kan mau merevisi lagi," tutupnya.

2. Revisi UU Khusus DKI Jakarta

Ahok bukan tak tahu soal UU khusus bagi DKI Jakarta. Dalam UU khusus DKI, Pilkada tetap dipilih langsung, tak terpengaruh UU Pilkada. Tapi Ahok tetap risau. Pada saatnya, UU khusus DKI akan direvisi koalisi merah putih.

"Iya. Kalau direvisi langsung kan kita nggak tau. Kalau koalisi merah putih merevisi lagi, mana kita tahu," jelas Ahok di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

"Tentu lama-lama DKI juga akan direvisi. Tentu kita nggak tahu kan," tambahnya.

Ahok menegaskan, kalau UU itu tak direvisi, dia memastikan diri akan tetap maju bertarung di Pilkada.

"Iya, kalau dipilih rakyat calonkan lagi. Bisa independen, lewat partai juga boleh, kan teman-teman partai banyak," tutupnya.

3. Bagi-bagi Jabatan

Ahok dikenal orang yang ceplas ceplos saat berbicara. Tak terkecuali saat ditanya soal RUU Pilkada dan alasan mundur dia dari Gerindra.

Ahok menyampaikan, dia tak setuju dengan sikap koalisi merah putih mendukung kepala daerah dipilih DPRD. Karena niatan mereka hanya untuk bagi-bagi jabatan di kabupaten atau kota.

"Waktu Senin apa Selasa saya bicara sama anaknya Pak Hashim (Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo-red) di sini, saya sudah tahu nggak bakal ketemu nih. Karena dalam pikiran mereka itu adalah bagaimana koalisi merah putih bisa membagi jatah-jatahan, kabupaten kota mana," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Menurut Ahok, alasan sila keempat di pancasila yang dijadikan landasan koalisi merah putih sah-sah saja dipakai. Tapi Ahok juga memiliki tafsiran. "Kalau Anda menggunakan sila pancasila sila keempat itu bisa berdebat, menurut tafsifan saya keterwakilan itu langsung oleh rakyat, bukan lewat broker lagi yakni DPRD," jelas dia.

Ahok mengemukakan pendapatnya mengapa dia lebih mendukung pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Ahok sudah pernah duduk di DPRD dan tahu apa yang terjadi.

"Saya pernah di DPRD loh, saya pernah verifikasi partai baru, ketua partai sama sekjennya PIB saya pernah di DPRD panitia anggaran. Saya pernah bupati, ikut pemilukada, ikut Pilkada Babel, terus pernah mau nyalon gubernur di Sumut sampai masuk DPR dan kumpulin KTP. Saya sudah tahu apa yang terjadi," terang dia. (Hestiana Dharmastuti/detikNews/if).
sumure : baranews

Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menghapus pemilihan langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat.

“Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujar Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014. (Baca: Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Herman pernah mengatakan pemilihan langsung merupakan produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. ”Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 12 September lalu.

Di DPR, dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. “Saya salah satu yang paling keras mengusulkan, tapi tidak disepakati,” katanya. Waktu itu, kata Herman, anggota DPR yang lain menolak karena usulan tersebut bisa menjadi blunder. “Nanti kita ribet,” ujar Herman, menirukan koleganya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali dipilih oleh MPR terbuka lebar. “Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen mudah sekali,” kata Hayono, Sabtu lalu. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan analisis Hayono masuk akal. Ditambah Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia sulit terpilih,” kata Ikrar.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri memastikan Koalisi Merah Putih—yang terdiri atas Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera—dibentuk bukan sekadar untuk mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. Salah satunya, kata Aburizal, Koalisi ingin menjadi penyeimbang pemerintahan.
sumure : tempo