Pilkada DPRD, Indonesia Kembali Dikuasai Elite

Aktivis 98, Safiq Ali menilai pengesahan UU Pilkada merupakan kemunduran politik yang sudah diperjuangkan selama 32 tahun dan merampas hak rakyat. Safiq Ali juga mengatakan pemilihan melalui DPRD tidak akan mementingkan kepentingan rakyat melainkan kepentingan elite partai politik itu sendiri.
http://video.metrotvnews.com/play/20...dikuasai-elite


ICW: Pilkada Lewat DPRD Adalah Konsolidasi Kepentingan Politik dan Bisnis
Selasa, 9 September 2014 17:37 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti dalam RUU Pilkada, memiliki agenda jahat untuk menghancurkan akuntabilitas publik.

Menurut Dahlan, pilkada melalui DPRD menjadikan ada ruang konsolidasi antara partai politik dan kepentingan bisnis yang tidak bisa diakses masyarakat luas.

"Dalam rumusan RUU Pemilukada oleh DPRD jelas proses kepentingan elite. Elite dalam artian mereka melihat Pilkada sebagai arena yang dikonsolidasikan untuk kepentingan politik dan tentu saja iringan kepentingan bisnis," ujar Dahlan saat diskusi 'Pilkada oleh DPRD dan Politik Transaksional' di Galeri Resto and Cafe, TIM, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dahlan menegaskan ini sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi yang sedang dibangun khususnya di tingkat lokal.

Menurut Dahlan, pilkada langsung sepaket dengan desentralisasi, karena bagian dari mendelegasikan kewenangan di daerah dalam mendekatkan pola pelayanan publik dan akuntabilitas elite pemimpin.

"Jadi yang harus dibangun juga relasi langsung antara publik pemilih dengan kandidat. Tujuannya adalah dalam membangun akuntabilitas kinerja dan pemimpin terbangun antara kepemimpinan dengan rakyat sehinga ada tantangan siapapun jadi pemimpin kepentingan untuk melaksanakan konsep otonomi daerah yang lebih menjawab poroblem-problem daerah," tutur Dahlan.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...tik-dan-bisnis


DPD : Pilkada Lewat DPRD Rawan Kepentingan Elit Politik
Senin, 08-09-2014 14:45

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan demokrasi dan semangat reformasi. DPD mengingatkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada di DPR didasarkan kajian-kajian kelembagaan. "Sikap DPD RI adalah pilkada harus tetap diselenggarakan secara langsung. Kalau ada dampak negatifnya yang diperbaiki sistemnya, bukan dengan mengembalikan pilkada ke DPRD," kata Laode di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Kajian kelembagaan dilakukan karena DPD juga akan melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, pilkada langsung adalah hak politik rakyat yang fundamental. Mekanisme itu juga telah diselenggarakan selama sekitar 10 tahun terakhir, sehingga ketika ada upaya mengembalikan pilkada melalui DPRD disebutnya sebagai bentuk perampasan hak politik rakyat.

Ditambahkan Laode, pilkada melalui DPRD pernah lama diselenggarakan pada Zaman Orde Baru. Setelah melalui perdebatan panjang, mekanisme tersebut kemudian dirubah dan disepakati bersama menjadi pilkada langsung. "Pilkada melalui DPRD rawan kepentingan elite politik, karena calon kepala daerah ditentukan oleh pimpinan partai politik dan dipilih oleh anggota DPRD yang juga pimpinan partai politik," jelas dia.

Laode menilai jika wacana tersebut nantinya benar-benar terrealisir adalah kemunduran demokrasi. Ia mengusulkan partai politik tetap pada mekanisme pilkada langsung, namun perbaikan dilakukan pada sistemnya untuk mencegah ekses negatif.
http://www.aktual.co/politik/142453d...n-elit-politik


Pilkada oleh DPRD Bentuk Oligopoli dan Kartel Politik
Jum'at, 12 September 2014 , 01:52:00 WIB

RMOL. Hakekat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat adalah esensi demokrasi paling hakiki. Dalam demokrasi, obyek-subyeknya adalah rakyat. Principal-agent-nya juga rakyat. Oleh karena itu, Pilkada langsung dalam demokrasi Indonesia sesungguhnya sudah on the track dan menjadi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Nusron Wahid, menanggapi polemik RUU Pilkada yang berisi mengembalikan proses pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen.

Menurut dia, Pilkada tidak langsung merupakan bentuk praktek oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elit yang bernama DPRD dan pimpinan partai. Pilkada tidak langsung juga merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elit terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat.

"Lagi-lagi rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elit. Seharusnya, justru rakyat diajak partisipasi dalam proses politik. Selama ini dipilih langsung rakyat saja banyak yang abai dan korup, apalagi kalau dipilih DPRD. Pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan," paparnya yakin.

Memang, diakui dia, dalam prakteknya Pilkada langsung mempunyai efek yang kurang baik, seperti politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antar warga. Namun sejalan dengan waktu, perlu ada upaya perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana Pilkada langsung yang murah, efektif dan mengakui hak-hak rakyat. Bukan malah menggantinya dengan cara yang berlaku saat era Orde Baru.

"Tapi bagaimanapun juga plus-minusnya, dalam proses pertumbuhan demokrasi, Pilkada langsung tetap lebih banyak manfaatnya karena memberikan kesempatan rakyat utk mempunyai beragam pilihan. Kalau pilkada mau tidak langsung, kenapa tidak pilkades saja yang dihapus, kalau alasannya efisien," pungkasnya.
http://politik.rmol.co/read/2014/09/...artel-Politik-


Pilkada Tak Langsung Sarat Kepentingan Kekuasaan
Minggu, 14 September 2014 , 18:36:00

JAKARTA - Koalisi Pemantau Pemilu (KP2) menolak rencana pemilihan kepala daerah dilakukan di DPRD. Mereka menilai ini merupakan langkah mundur demokrasi. Alasannya, pemilihan di DPRD tak sesuai dengan semangat reformasi. Malah pilkada langsung merupakan koreksi terhadap pemilihan di DPRD yang selama ini dipraktikkan di masa Orde Baru. “Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tak sinkron dengan disain sistem otonomi daerah yang sekarang sedang kita laksanakan,” ujar salah seorang pengusung KP2, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu (14/9).

Menurut Jeirry, KP2 menilai jika tak lagi dipilih secara langsung, maka kepala daerah tak lagi akan bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung, tapi kepada segelintir elit politik di DPRD yang belum tentu dapat merupakan wakil rakyat yang sesungguhnya.

Sebab selama ini lebih banyak anggota DPRD berperilaku sebagai ‘wakil rakyat’ yang formal karena ‘terpaksa’, harus dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, tapi bukan wakil rakyat yang sesungguhnya. “Dalam konteks itu, alasan-alasan yang sering dikemukakan terlihat hanya untuk melegitimasi hasrat politik berkuasa dan mengingkari aspirasi rakyat,” katanya.

KP2 menolak pilkada lewat DPRD, karena pemilihan secara langsung sudah mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang memiliki komitmen sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Pilkda tak langsung sarat dengan kepentingan kekuasaan atau jabatan. Sangat jelas terlihat elite partai ingin menguasai jabatan kepala daerah tanpa melalui mekanisme langsung oleh rakyat,” katanya.

Alasan lain, rakyat saat ini menurut Jeirry, pada umumnya senang dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebab melalui itu, rakyat dapat dengan sebenarnya menjalankan kedaulatan mereka dengan cara terlibat secara langsung menentukan siapa kepala daerah yang layak memimpin daerah mereka.

“Karena itu KP2 menolak RUU Pilkada yang mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Karena sebuah kemunduran yang nyata dan menyalahi desain otonomi daerah. Selain itu Pilkada melalui DPRD hanya akan melanggengkan kekuasaan lokal, sebab hanya diisi elite-elite parpol yang tercerabut dari rakyatnya,” kata Jeirry.

KP2 antara lain didukung oleh M. Afifuddin dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masyikuruddin Hafidz (JPPR) dan Sunanto (JPPR) Jojo Rohi dari Komite Independepn Pemantau Pemilh (KIPP Indonesia), Yusfitriadi dari Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP), Toto Sugiarto dari Soegeng Sarjadi Syndicte (SSS), pemerhati pemilu Ahsanul Minan, dan Roy Salam dari Indonesia Budget Center (IBC).
http://www.jpnn.com/read/2014/09/14/...gan-Kekuasaan-

-------------------------------------

Parpol yang mayoritas di daerah (anggotanya 50% plus 1 di DPRD), otomatis akan memiliki Kepala Daerahnya sendiri. Tinggal menentukan siapa figur yang akan diangkat oleh parpol ybs. Tapi yang jelas, harus mendapat "restu total" dari elit Parpol di Jakarta. Intinya, Ketua Umum Parpol semacam Megawati, Ical, SBY, Muhaimin, Prabowo, adalah para "The God Father" baru didalam menentukan nama-nama Kepala Daerah yang disukai mereka. Tanpa izin dan restu para Ketua Umum Parpol itu untuk daerah-daerah dimana parpol mereka mayoritas di DPRD, jangan berharap ada calon Kepala Daerah yang bakalan terpilih.

Fenomena ini otomatis menyebabkan loyalitas tunggal si Kepala Daerah kelak hanya kepada elit Parpol di Pusat dan Daerah itu saja, tidak lagi kepada rakyat dan Negara, kalau si Kepala Daerah tetap mau terpilih di Pilkada via DPRD itu. Dibawah thread ini ada sebuah berita lama seputar fenomena, betapa kuatnya peran elit parpol di pusat (baca Jakarta) di dalam menentukan calon Kepala Daerah (padahal ketika itu sistemnya masih Pilkada Langsung). Sistem Pilkada via DPRD, otomatis lebih memperkuat "bergaining" elit parpol di Jakarta itu di masa depan. Jadi, siapa yang akan menjadi Kepala Daerah, suka-sukanya elit parpol di Jakarta saja semenjak UU Pilkada itu mulai diberlakuan, 30 hari sejak disahkan DPR kemarin itu. Nah lhoo ....