http://otda.kemendagri.go.id/images/...02005-2013.pdf


Anggaran Pilkada Rp12 Miliar Perkabupaten
Jumat, 08 Agustus 2014 - 21:35:05 WIB

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menetapkan pelaksanaan Pilkada 11 kabupaten yang digelar secara serentak, kini penyelenggara tingkat daerah mulai mempersiapkan kebutuhan anggaran. Jumlah anggaran pada Pemilukada tersebut ditaksir mencapai Rp12 miliar per kabupaten. Hanya saja kepastian besarannya didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk atau pemilih serta tempat pemungutan suara (TPS).

"Anggaran Pemilukada di kabupaten Gowa ditaksir sebesar Rp10 hingga Rp 12 miliar jika berlangsung dua putaran. Ini diajukan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pokok 2015," kata komisioner KPU Gowa Muktar Muis, Kamis (7/8).

Meski demikian, kata Muktar Muis, KPU Gowa juga mengajukan anggaran awal pada APBD perubahan 2014 sekitar Rp500 juta. "Kami sudah sampaikan ke DPRD Gowa terkait rencana anggaran kami," tembahnya.

Senada dengan Muktar Muis, ketua KPU Kabupaten Pangkep, Marzuki juga mempersiapkan anggaran serupa. KPU di daerah kepulauan itu akan mengajukan anggaran Pemilukada sebesar Rp12 miliar.

Kata dia, bila Pemilukada hingga dua putaran pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp12 miliar. "Untuk tahap pertama pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp400 juta pada APBD perubahan dan sisanya diajukan di anggarab pokok 2015,"ujar Marzuki.

Sementara itu, komisoner KPU Toraja, Rizal menyampaikan, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp10 miliar. Dana tersebut juga didorong pada APBD perubahan sebesar Rp500 juta, sementara sisanya Rp10 miliar juga diajukan di APBD pokok. "Anggaran ini juga untuk persiapan Pemilukada bila berlangsung dua putaran"ujar Rizal.

Rizal menambahkan, jika pihaknya juga merencanakan pengurangan TPS dari 530 menjadi 450 TPS. "Pengurang ini tentunya akan menghemat anggaran," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemilukada yang akan digelar serentak Juni 2015 terdapat 11 daerah yakni kabupaten Gowa, Bulukumba, Selayar, Soppeng, Maros, Pangkep, Barru, Toraja, Toraja Utara, Lutim dan Lutra.
http://radarmakassar.com/berita-285-...kabupaten.html


Pilkada Sumsel Butuh Dana Rp175 M
Kamis 18 September 2014

PALEMBANG - Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tu - juh kabupaten di Sumsel membu tu h kan dana mencapai Rp175 miliar lebih. Meski sebelumnya, pihak Ko - misi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel mem per ki ra - kan, anggaran pe nye leng ga - raan pilkada di tingkat ka bu - paten yang rencananya akan di - gelar serentak pada pertengah 2015 di Sumsel tersebut, me ne - lan dana mencapai Rp12 miliar per kabupaten.

Namun demikian, estimasi terbaru ini dihitung termasuk anggaran jika pelaksanaan pil - kada di masing-masing ka bu - paten yaitu Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Se latan, Ogan Ilir, Musi Rawas (Mu - ra), Muratara dan PALI ini, di - gelar dua putaran, nantinya. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), M Daud HD menyatakan, kare nanya pihak KPU mem pe r ki ra - kan, dibutuhkan biaya men ca - pai Rp25 miliar untuk tiap ka bu - paten yang akan menggelar pil - ka da di Sumsel 2015 tersebut.

”Anggaran kumulatif pelak - sa naan pilkada 2015 ada pada ki saran Rp25 miliar, untuk kabupaten, termasuk jika pil ka - da dilakukan dua putaran,” ung - kapnya, kemarin. Menurut dia, anggaran dana tersebut dikucurkan melalui ang garan pendapatan dan be - lan ja daerah (APBD) masingmasing kabupaten dan APBD Pro vinsi Sumsel tahun ang ga - ran (t.a) 2015 mendatang. KPU Sumsel juga sam bung - nya, saat ini sedang melakukan penyusunan draft anggaran untuk diajukan ke pusat. ”Surat anggaran belum ada, namun akan segera ada pe - ngajuan.

Se belumnya kita akan bahas ber sama KPU RI yang rencananya akan dilaksanakan Jumat (19/9) nanti. Kita lihat tang ga pannya bagaimana, itu semua tergantung pusat. Ka re - na, KPU Sumsel hanya bersifat supervisi saja,” paparnya pula. Sebelumnya, dalam rapat koo rdinasi tentang pelak sa - naan pilkada serentak di KPU Sumsel baru-baru ini, diketahui, tiap KPU ka bu paten memiliki estimasi anggaran masingmasing da lam pelaksanaan pilkada. Seperti Kabupaten OKU Timur, membutuhkan ang ga - ran senilai Rp52 miliar lebih.

Ketua KPU OKU Timur Leo Bu - di Rahmadi mengungkapkan, untuk pelaksanaan pilkada dua putaran pihaknya membutuhkan anggaran hingga mencapai Rp52 miliar. Dirincikannya, dana sebesar Rp36 miliar untuk satu putaran dan Rp13 miliar jika pilkada di sana berlangsung dua putaran nantinya. “Ini baru estimasi ang garan,” ringkasnya. Sementara, untuk pelak sa - naan pilkada Kabupaten OKU, anggaran yang dibutuhkan se - besar Rp25 miliar dalam dua pu - taran. Untuk putaran kedua ha - nya membutuhkan dana men - ca pai Rp5 miliar.

Di Kabu pa ten OI, estimasi anggaran yang diperkirakan pihak KPU OI mencapai Rp27 miliar untuk dua putaran dan Rp29 miliar u ntuk OKU Selatan. Ko m i sioner KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan, dua kabupaten pemekaran ba - ru yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara (Muratara) masih me rincikan angaran da - na un tuk pelaksanaan pilkada di dae rahnya yang dia lo ka si - kan dari kabupaten induk ma - sing-masing. ”Untuk Kabupaten PALI dan Mu ratara belum ada estima si - nya. Anggaran dari Muaraenim sebagai kabupaten induk dari PALI dan Pemerintah Provinsi,” papar Naafi.

Dijelaskannya, tak hanya bia ya pelaksanaan, khusus un - tuk dua kabupaten pemekaran ini, perencanaan, pelaks
naan, dan pengelolaan pilkada se pe - nuh nya akan dilaksanakan oleh kabupaten induk. Sementara, pengamat poli - tik Univesitas Sriwijaya (Un - sri), Joko Siswanto me nga ta - kan, anggaran dana tersebut me rupakan estimasi dari KPU, dengan penyertaan data dan jumlah logistik yang diper ki - rakan akan diproduksi di ma - sing-masing kabupaten. “Ya, kalau anggaran pilkada ha rus nya sesuai kebutuhan, na - ma nya anggaran pilkada. Kalau jum lahnya sama, tentu tidak adil,” kata dia. Menurut Joko, dana terse - but mungkin estimasi atau ba - ta san besaran pilkada untuk satu kabupaten
http://www.koran-sindo.com/node/422099


Pemilihan Gubernur DKI
Foke-Nara Habiskan Dana Kampanye Rp 62,5 Miliar
Jumat, 3 Agustus 2012 19:36 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan hasil audit laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran pertama, Jumat (3/8/2012).

Dari keenam pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) tersebut, hanya pasangan nomor urut 2 dan 5 yang penggunaan dana kampanyenya lebih besar dibandingkan dana yang diterima.
Pasangan nomor urut 2, Hendardji-Riza mengalami defisit sekitar Rp 200 juta. Sedangkan pasangan nomor urut 5, Faisal-Biem defisit Rp 900 juta.
"Dalam laporan KAP (Kantor Akuntan Publik) memang tertulis defisit. Tapi tidak ditulis dari mana pasangan nomor urut 2 dan 5 menutupi (kekurangan)," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Kampanye KPU, Suhartono, di kantor KPU DKI Jakarta.

Selain itu, KPU DKI Jakarta menyatakan tidak ada pelanggaran pada penggunaan dana kampanye selama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran pertama.

"KAP tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan keenam pasangan calon," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, saat mengumumkan laporan audit atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta, Jumat (3/8/2012).
Menurut Dahlia, semua pasangan cagub dan cawagub telah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk audit.

Pasangan Foke-Nara menghabiskan dana kampanye Rp 62,5 miliar dan menerima dana sebesar Rp 62,6 miliar. Sedangkan pasangan Hendardji-Riza menggunakan Rp 3,2 miliar dan hanya menerima dana sebesar Rp 3 miliar.
Selain itu, pasangan Jokowi-Ahok menerima dana sebesar Rp 16,3 miliar dan menghabiskan dana kampanye Rp 16 miliar. Pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini menerima dana Rp 19,7 miliar dan menghabiskan Rp 19,6 miliar untuk kampanye.

Pasangan Faisal-Biem menghabiskan dana kampanye Rp 5 miliar, dan menerima Rp 4,1 miliar dana kampanye. Sedangkan, pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono menghabiskan Rp 24,6 miliar, dan hanya menyisakan dana kampanye Rp 3 juta.

Sebelumnya, enam KAP mengaudit masing-masing satu laporan penggunaan dan penerimaan dana kampanye cagub dan cawagub DKI Jakarta sejak 15 Juli 2012. KPU DKI Jakarta telah menerima laporan KAP, Selasa (31/7/2012) dan mengumumkan kepada publik, Jumat (3/8/2012).
http://www.tribunnews.com/metropolit...-rp-625-miliar


Dan inilah Hasil Pilkada selama 10 tahun ini ...

Saat Ini, 325 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi
Jumat, 09 Mei 2014, 07:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penangkapan Bupati Bogor Rachmat Yasin oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah daftar kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Hampir sebagian besar kasus yang melibatkan gubernur dan wali kota atau bupati terkait dengan korupsi.
"Posisinya sekarang sudah 325 kepala daerah yang terjerat hukum. Baik masih berstatus tersangka atau sudah menjadi narapidana," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, Jumat (9/5).

Djohermansyah khawatir, kalau tidak ada perubahan sistem, jumlah kepala daerah yang terkena kasus hukum pasti bertambah banyak. Karena faktor mahalnya biaya kampanye pemilukada juga turut menyumbang kepala daerah untuk balik modal.

Alhasil, mereka ada kecenderungan untuk berupaya mencari uang dengan cara apa pun. Hingga akhirnya harus berurusan dengan aparat hukum.
"Nah, jadi kita mengkaji bahwa salah satu faktor penyebab dari proses hukum tersangkut korupsi itu suap adalah karena besarnya kewenangan kepala daerah," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/na...angkut-korupsi


Mendagri: Ada Hubungan Antara Pilkada Langsung dengan Korupsi
Jika tidak diperbaiki, ia khawatir kondisi ini akan terus berulang.
Kamis, 25 September 2014, 22:36

VIVAnews - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi turut menanggapi penangkapan pejabat gubernur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan malam ini, Kamis 25 September 2014.

Menurut Gamawan bahwa maraknya pejabat kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi adalah kenyataan yang memprihatinkan.

Selain itu, Gamawan mencermati bahwa fenomena ini merupakan salah satu bukti pemilihan kepala daerah secara langsung sebenarnya tidak efektif menjamin menghasilkan pemimpin yang berkualitas bagi masyarakat.

"Kasus yang saya teliti di 58 daerah terbukti ada hubungannya antara pilkada langsung dengan korupsi," ujar Gamawan di sela rapat pengesahan RUU Pilkada di Gedung DPR RI, Jakarta.

Jika tidak diperbaiki, ia melanjutkan, dikhawatirkan kondisi semacam ini akan terus berulang.

Untuk itu, menurut Gamawan, apabila pilkada langsung ini tetap dipertahankan sebagai proses demokrasi masyarakat daerah memilih pemimpinnya, harus ada sejumlah perbaikan. Terutama, dari mahalnya ongkos penyelenggaraan pilkada.

Ia mencermati, proses pilkada langsung mulai dari pencalonan sampai kampanye membutuhkan biaya yang jelas tidak sedikit. Antara lain, berupa belanja keperluan partai hingga pengerahan massa.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Kamis 25 September 2014, menyatakan bahwa penyidik turut mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti operasi tangkap tangan pada malam ini.

"Total yang diamankan ada sembilan orang," ujar Johan dalam jumpa pers di Jakarta.

Ia mengaku bahwa ada pejabat gubernur di antara sembilan orang yang diamankan penyidik dalam penangkapan di sebuah kompleks perumahan Citragrand Cibubur di Jakarta pada sekitar pukul 19.30 WIB tadi. Ada pun delapan orang lainnya disebut merupakan pengusaha, sopir, ajudan, dan keluarga gubernur
http://nasional.news.viva.co.id/news...dengan-korupsi

----------------------------

Berterima-kasihlah seharusnya PDIP dan Jokowi, juga Megawati, karena sudah ditolong dengan UU Pilkada yang baru itu ... coba aja hitung, berapa pemborosan duit Negara dan rakyat yang bisa dihemat. Itu belum sisi positip bisa mengurangi Kepala Daerah yang korup selama ini , yang ternyata hampir 60% terjerat kasus korupsi selama zaman reformasi 10 tahun ini ...