Bagi, agan yang tau, Terdapat wacana bahwa Badan yang mengurusi pengendalian penduduk dan keluarga berencana (BKKBN) akan naik derajat menjadi kementerian dengan nomenklatur “Kementerian Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal”. Karena memang penduduk tidak boleh kalah dengan ikan, laut, hutan, pertanian, perumahan, dan transportasi yang selalu mempunyai bapak/ ibu menteri.



Selanjutnya ada baiknya para anggota tim penentuan calon menteri di era pemerintahan baru ini menelusuri sejarah lahirnya program Keluarga Berencana di Indonesia, sebagai pertimbangan kriteria kelayakan sesorang calon menteri yang akan menangani pengelolaan kependudukan, KB dan daerah tertinggal ini.

Perlu digaris bawahi, asal mulanya lahir program KB bukanlah dari pemerintah/ program Top to Down tetapi adalah sebuah movement (gerakan komunitas) yang lahir dari bawah yang dilatar belakangi rasa peduli terhadap isu kematian ibu dan bayi akibat tidak adanya metode pengaturan jarak kehamilan yang efektif.Komunitas tersebut berpandangan jika para ibu mampu mengatur jarak kehamilan maka kesejahteraan dan ketahanan keluarga dapat ditingkatkan.



Upaya pengendalian kelahirandi Indonesia untuk pertama kalinya berawal dari kembalinya Dr. Julie Sulianti Saroso tahun 1952 dari studinya di Swedia. Beliau gigih menyuarakan pentingnya penggunaan kontrasepsi. Walau tanpa dukungan dari Pemerintah bantuan tetap mengalir dari beberapa dokter, diantaranya Duta Besar Indonesia untuk Inggris dr. Subandrio dan dr. Hoeroestiati istrinya, mereka membuka jalur hubungan dengan IPPF (International Planned Parenthood Federation IPPF) yang bertempat di London, untuk bertemu dokter-dokter di Jakarta yang sangat peduli dengan kesehatan ibu dan anak. Upaya ini kemudian dilanjutkan oleh Judono yang belajar metode pemasangan kontrasepsi di Biro Penelitian Margaret engasr (pelopor Keluarga Berencana dunia). Sepulangnya Judono bersama kelompok-kelompok terdiri dari para dokter dan pemimpin perempuan yang satu visi membentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). PKBI bekerjasama dengan IPPF menyelenggarakan pelatihan dan pengadaan kontrasepsi. Ketua organisasi ini adalah dokter pribadi Presiden Soekarno yaitu dr. R. Soeharto, wakilnya adalah Hoeroestiati Subandrio.



Bersamabung....