Original Posted By Blue_Injection►BUKTI STATMENT NYA AHOK

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan penyidik lembaganya menggeledah salah satu ruangan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Penggeledahan di gedung kementerian itu berlangsung kemarin, Selasa, 22 April 2014. Menurut Johan, penggeledahan tersebut ihwal kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik alias e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

"Ada tempat lain yang digeledah, termasuk ruangan menteri dan kami menyita beberapa dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik," kata Johan di kantornya, Rabu, 23 April 2014. (Baca: Korupsi E-KTP, KPK Geledah Ditjen Kependudukan)

Johan mengatakan lembaganya bakal memanggil Menteri Gamawan untuk diminta klarifikasi. "Apabila diperlukan, tentu akan diminta keterangan," kata dia.

Pemanggilan Gamawan, selain terkait dengan penggeledahan, juga dengan posisi Gamawan sebagai pengguna anggaran di kementerian. "Makanya, kalau diperlukan bisa dipanggil," ujar dia.

Meski begitu, Johan mengatakan belum mengetahui secara detail ada-tidaknya peran Gamawan di kasus e-KTP. Saat ini, komisi antirasuah masih terus mengembangkan kasus yang menggunakan anggaran negara mencapai Rp 1,6 triliun itu. "Apakah ada kontribusi dari pengguna anggaran, ini tentunya masih didalami," kata Johan.

Selain ruang kerja Gamawan, tempat lain yang digeledah adalah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kalibata, Jakarta Selatan, dan kantor PT Quadra Solution di Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK pada Selasa, 22 April 2014, resmi menetapkan Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen dalam kasus tersebut. "Ekspose penyelidikan terhadap paket penerapan e-KTP, menemukan dua alat bukti yang cukup dan disimpulkan S sebagai tersangka," kata Johan, Selasa, 22 April 2014.

Sugiharto disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu juncto pasal 64 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana. (Baca: KPK Mulai Bongkar Korupsi E-KTP)Uuh

Original Posted By -Flamenco►"Tidak etis Wagub menilai kinerja Kemendagri. Karena Anda subordinat penyelenggara pemerintahan. Kalau saat masih menjadi anggota DPR enggak setuju, enggak masalah. Tapi ini sudah diberi persetujuan oleh Komisi II,"

yg gak ngerti maksud diatas, mending gausah komen.

makin keliatan aja nih cocot besarnya ahok.

Original Posted By PunyaSiBoss►

yang ga ngerti siapa sih gan, tentunya wajib menilai ahok sebagai masyarakat dan juga sebagai wagub toh kan e-ktp ini nyangkut sama urusan pemda juga. Termasuk ente, saya dan masyarakat juga sebenarnya berhak menilai kinerja mendagri.

Pantesan rakyat banyak yang miskin kalau pikiran kaya ente, kementerian keluar kebijakan terus dpr setuju. ente fine2 aja karena toh sudah disetujuin dpr. Hah bodohnya!

lagian ente udah tau belum masalah e-ktp apa ? bahwa kewenangan pembuatan e-ktp tidak lagi di lurah-kecamatan-catatan sipil daerah. Lo mau tanya seluruh daerah juga pasti dijawab itu nunggu kewenangan dari kemendagri soal ektp atau petugas kelurahan bilang mau sih bikin tapi alatnya belum ada nunggu kemendagri. Jadi wewenang belum ada di daerah jadi kalau ente hilang ektp protes ke pemerintahan daerah juga ga bakal bisa ngapa2in. semuanya ada dimendagri.

Jadi benar proyek ini acak kadut