Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menyampaikan perlunya kekompakan koalisi merah putih untuk penegakkan demokrasi Pancasila. Ical bahkan menyampaikan, ada ratusan UU yang perlu ditinjau kembali keberadaannya.

"Menurut catatan saya, ada 122 UU yang harus kita tinjau kembali, agar kita mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi pancasila, kita harus berani mengubah UU itu bukan untuk menutup negara kita, tapi kita mengatakan bagaimana era globalisasi, kepentingan negara kita didahulukan
Misal UU Perbankan, Minerba," kata Ical di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Ical juga kemudian menyinggung perubahan UUD yang dinilainya karena ada tekanan asing.

"Saya ingin mengatakan mengenai masalah perubahan UUD dan perubahan UU yang kita lakukan sejak 2002. 1998 kita terpaksa menandatangani dengan IMF, maka ada 1 kata yang sebetulnya tidak dikehendaki negara bangsa dan rakyat Indonesia tapi kita terpaksa menandatanganinya, kita diyakinkan untuk memgubah UUD kita sampai 4 kali, kita terpaksa melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan perubahan UUD '45 yang dasarnya adalah pancasila, tidak ada 1 pun 4 perubahan itu yang berani mengubah," jelas dia.

"Jadi tugas Anda sebaga pembuat UU adalah mengganti," terangnya di depan ratusan anggota DPR dari Koalis Merah Putih.

Menurutnya juga, dasar pendirian koalisi merah putih adalah bukan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Tidak ada dalam dokumen, tidak ada satu patah katapun untuk memenangkan Prabowo dan pak Hatta

"Koalisi merah putih akan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, ini suatu hal pokok. Yang kedua prinsip Bhinneka Tunggal Ika, koalisi merah putih akan menjamin bagi WNI untuk menjalankan agama dengan tenang dan tentram. Yang ketiga prinsip hak Asasi manusia, Koalisi merah putih akan memperjuangkan bahwa negara menjamin, menjaga check balance antara pemerintah dengan DPR/MPR," tuturnya.

"Prinsip itu jadi prinsip saudara-saudara nanti di parlemen, jika ada orang lain yang ingin membuat ideologi lain selain Pancasila, saudara harus menolak dan bersuara keras," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan banyaknya partai politik yang menggunakan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini membuat partai tak mungkin menggunakan modal sendiri untuk biaya politik partai maupun tokoh yang diusungnya dalam pemilu presiden.Parpol, kata Prabowo, pasti akan mengandalkan modal pihak ketiga. (baca: modalnya Hashim )

"Dia minta sumbangan ke pihak tertentu. Dia nanti tidak bertanggung jawab ke rakyat yang milih dia karena harus balas budi. Yang bahaya, kalau kekuatan dari luar yang kasih modal. Alangkah mudahnya menguasai Indonesia. Cukup beli parpolnya saja," kata Prabowo, saat memberikan sambutan dalam acara silaturahim bersama ulama Aceh, di Aula Anjung Monmata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (11/6/2014) petang.

Oleh karena itu, kata dia, kemajuan di Indonesia akan sia-sia jika masyarakat tak hati-hati dalam memilih pemimpin.

"Kalau kita tidak hati-hati, semua kemajuan yang kita dapatkan bisa sia-sia. Karena demokrasi ada macam-macam, ada tingkatannya. Ada yang destruktif, sistem demokrasi, tapi tidak bawa kebaikan, bawa kekacauan, huru-hara, dan perpecahan," ujarnya.

Prabowo menilai, saat ini terjadi kekacauan karena sistem demokrasi yang sudah rusak.